PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Berlaku

Pengundangan: 19 Februari 2025

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Tambahan Penghasil… | Pasal.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS yang diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Nasional.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.

BAB IV

PENGATURAN BESARAN TPP

Pasal 5

(1) TPP ditetapkan berdasarkan basic TPP dan kriteria pemberian TPP.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

(1) Penetapan Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didasarkan pada parameter sebagai berikut: a. besaran tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan; b. indeks kapasitas fiskal Daerah; c. indeks kemahalan konstruksi; dan d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Basic TPP diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut: “ (besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah) ” .

(3) Penetapan besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan: a. beban kerja; b. kondisi kerja; c. kelangkaan profesi; dan/atau d. pertimbangan objektif lainnya.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar berdasarkan jabatan ASN serta hasil pengukuran kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.

Pasal 9

(1) Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

(2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Pejabat tinggi pratama; b. Pejabat administrator; c. Pejabat pengawas dan pejabat fungsional pada Inspektorat Daerah; d. Pejabat pengawas dan pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah; dan e. Pegawai pada UOBK RSUD Malangbong pada Dinas Kesehatan selama belum mendapatkan jasa pelayanan atau inse n tif bagi ASN pada BLUD.

Pasal 10

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 11

(1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas sebagai: a. pelaksana yang melaksanakan pendataan dan penagihan pajak pada Badan Pendapatan Daerah; dan b. pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.

Pasal 12

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk tim pelaksanaan TPP ASN dengan ketua adalah Sekretaris Daerah selaku serta sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, organisasi, kepegawaian, perencanaan, pengawasan dan hukum.

(2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 14

Pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengukuran kinerja yang dilaksanakan berdasarkan penilaian: a. produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan b. disiplin kerja dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) yang merupakan akumulasi dari presensi kehadiran harian.

Pasal 15

Tata cara penghitungan pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Dalam rangka penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, Pejabat Penilai melakukan penilaian terhadap: a. Hasil kerja; dan b. Perilaku kerja pegawai.

(2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja perorangan Pegawai dengan mengisi capaian realisasi target SKP pada aplikasi E-Kinerja.

(3) ASN yang dikecualikan dari kewajiban mengisi target SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. diberhentikan sementara; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau c. mengambil masa persiapan pensiun.

Pasal 17

(1) Setiap ASN wajib mengisi SKP bulanan sesuai dengan rencana hasil kerja dan target yang sudah ditetapkan, kecuali ASN sebagaimana dimaksud dalam

(2) Batas waktu pengisian E-Kinerja dilaksanakan paling lambat pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) Dalam hal E-Kinerja mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengisian E-Kinerja bulanan pada hari yang berkenaan ditambahkan 3 (tiga) hari pada hari berikutnya dan diwajibkan menghubungi pengelola E-Kinerja.

Pasal 18

(1) Penilaian produktivitas kerja pegawai dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja Pegawai selaku atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah yang berlaku.

(2) Pejabat fungsional dapat memperoleh delegasi kewenangan sebagai Pejabat Penilai Kinerja sepanjang pejabat fungsional dimaksud memimpin unit kerja atau unit kerja mandiri.

(3) Pejabat Penilai Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan berdasarkan kehadiran pegawai.

(2) Indikator kedisiplinan pegawai yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria: a. jumlah kehadiran; b. tidak terlambat datang; c. tidak pulang cepat; dan d. mengikuti kegiatan kedinasan.

Pasal 20

(1) Jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a adalah jumlah kehadiran seorang pegawai di kantor dalam 1 (satu) bulan.

(2) Penghitungan jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah hari kerja aktual dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 21

(1) Tidak terlambat datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b adalah absen kehadiran pegawai tepat waktu, sebelum dan/atau pada waktu sesuai dengan Peraturan Bupati tentang jam kerja ASN.

(2) Penghitungan terlambat datang didasarkan pada jumlah selisih menit datang terlambat berbanding dengan jumlah menit kerja aktual dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 22

(1) Tidak pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c adalah absen pulang pegawai yang dilakukan pada dan/atau di atas waktu sesuai dengan Peraturan Bupati tentang jam kerja ASN.

(2) Apabila pegawai melakukan absen sebelum pukul waktu sesuai dengan Peraturan Bupati tentang jam kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pegawai dimaksud dikategorikan pulang cepat.

(3) Penghitungan pulang cepat didasarkan pada jumlah selisih menit pulang cepat berbanding dengan jumlah menit hari kerja aktual dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 23

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d adalah kegiatan yang berkaitan dengan kedinasan, meliputi apel gabungan, upacara hari besar dan upacara pengibaran bendera.

(2) Penghitungan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah kegiatan yang diikuti masing-masing pegawai dalam 1 (satu) bulan berbanding dengan jumlah kegiatan aktual dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 24

(1) Penghitungan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22

Pasal 25

Perhitungan hasil penilaian produktivitas kerja dan Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 24 dilaksanakan melalui Sistem Informasi Kinerja Organisasi dan Penilaian Instansi.

(1) Besaran TPP akhir dihitung dengan cara melakukan penjumlahan dari total perkalian antara Basic TPP per kelas jabatan dengan masing-masing kriteria, kecuali untuk kriteria TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pada setiap kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan besaran persentase sebagai dasar perhitungan terhadap basic TPP.

(4) Formulasi Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: Besaran TPP = basic TPP per Kelas Jabatan x persentase (%) pada tiap kriteria pemberian TPP.

(5) Besaran persentase (%) pada tiap kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

(6) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati.

(7) Penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

(8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) termasuk apabila terdapat kenaikan besaran TPP yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran sebelumnya

(9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak diajukan apabila: a. tidak terdapat kenaikan besaran TPP yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran sebelumnya; b. terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran TPP yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran sebelumnya; dan c. terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.

(10) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pagu tertinggi untuk besaran TPP yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

(11) Dalam menetapkan Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku ketentuan sebagai berikut: a. besaran TPP yang dibayarkan kepada Inspektur lebih besar dari kepala Perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah; b. besaran TPP yang dibayarkan kepada pejabat administrator, pengawas dan jabatan fungsional pada Inspektorat lebih besar dari pejabat administrator dan pengawas serta fungsional pada Perangkat Daerah lain; dan c. untuk CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jabatan PNS sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatan CPNS.

(1) ASN yang tidak mengisi SKP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 6 ayat (2) huruf a tidak diberikan TPP.

(2) ASN yang tidak mengisi SKP tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 6 ayat (2) huruf b tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan.

(3) ASN yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dan huruf d, dikenakan Pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut: a. terlambat masuk kerja: 1. terlambat masuk kerja 1 (satu) sampai dengan 6 0 (enam puluh) menit kumulatif 1 (satu) bulan dikurangi 2 % (dua persen); 2. terlambat masuk kerja 6 1 (enam puluh satu) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit kumulatif 1 (satu) bulan dikurangi 3 % (tiga persen); dan 3. terlambat masuk kerja lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit kumulatif 1 (satu) bulan dikurangi 5% (lima persen); b. pulang cepat: 1. pulang cepat 1 (satu) sampai dengan 6 0 (enam puluh) menit kumulatif 1 (satu) bulan dikurangi 2 % (dua persen); 2. pulang cepat 6 1 (enam puluh satu) sampai dengan 180 ( seratus delapan puluh) menit kumulatif 1 (satu) bulan dikurangi 3 % (tiga persen); dan 3. pulang cepat masuk kerja lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit kumulatif 1 (satu) bulan dikurangi 5% (lima persen).

(4) ASN yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dikenakan Pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan Pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan b. tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan Pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

(5) ASN yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f dikenakan Pengurangan TPP sebagai berikut: a. cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, apabila lebih dari 3 (tiga) hari, untuk hari ke 4 (empat) atau hari berikutnya dikenakan Pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; b. cuti bersalin atau mengalami keguguran yang tidak rawat inap, apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari untuk hari ke 11 (sebelas) dan hari selanjutnya dikenakan Pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan c. ASN yang menjalani cuti alasan penting dikenakan Pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) per hari dari penilaian disiplin kerja.

(6) ASN yang menjalani rawat inap paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas/rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan lainnya tidak dilakukan pengurangan TPP.

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

Pasal 34

BAB IX

Pasal 35

BAB X

Pasal 36

BAB XI

Pasal 37

BAB XII

Pasal 38

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya