PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Layanan Kesehatan Pasien Unregister dan lain-lain

(1) Masyarakat miskin selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan terhadap masyarakat miskin penerima layanal kesehatan pada Rumah Sakit diluar PPK setelah mendapat perintah/persetujuan Bupati.

(1) Pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan medis bagi PPK mengacu kepada Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada JKN.

(2) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: a. administrasi pelayanan; b. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar; c. tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis; d. pelayanan obat, alat kesehatan dan ballan medis habis pakai; e. pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; f. rehabitasi medis; g. pelayanan darah; h' pelayana, keluarga (tidak pelayana' berencana termasuk keluarga berencana yang telah dibiayai pemerintah pusat); i. perawatan inap non intensif; j. perawatan inap di ruang intensif; k. pemulasaran jenazalt peserta yang di meninggal fasilitas kesehatan (termasuk klaim ambulance sesuai tarif yalg berlaku di rumah sakit); l. pelayanan ibu hamil bagi dan bayi baru lahir dengan penyulit.

(3) Pelayanan kesehatan yang masuk dalam kriteria gawat darurat adalah: a. meng€rnccrm nyawa, membahayakan diri dan oralg lain/ lingkungan; b. adanya ganggan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi; c. adanya penumnan kesadaran; d. adanya gangguan hemodinamik; dan/ atau e. memerlukan tindakan segera.

(4) Manfaat non medis yang diterima oleh peserta adalah ruang perawatan kelas III sesuai dengan hak kamar rawatan Peserta PBL

(5) Selain pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat penerima sebagaimana (1) pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 juga mendapatkan fasilitas pelayanan Transportasi Pemulangan Jenazah di Daerah dengan pembiayaan ditanggung Pemerintah Daerah.

(6) Manfaat yang tidak dijamin, terdiri atas: a. pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang; c. pelayanan kesehatan terhadap penyalit atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerj a; d. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaal lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta; e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; h. pelayanan untuk meratakan glgi atau ortodosi; i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; j. alibat gangguan kesehatan sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; k. pengobatan komplementer, alternatif, tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan; 1. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen; m. alat dan obat kontrasepsi, kosmetik; n. perbekalan kesehatan rumah tangga; o. pelayanan kesehatan alibat pada masa tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa/wabah; p. pelayanan pada kejadian yang tidak kesehatan diharapkan yang dapat dicegah; q. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial; r. pelayanan kesehatan akibat kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; s. pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; t. pelayanan lain yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan; u. pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain (pembiayaan ganda);dan v. pelayanan kesehatal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pelayanan Kesehatan rawat jalan pasca rawat inap yang dijamin dengan membawa surat rujukan dari Puskesmas yang terdiri atas: a. pelayanan rawat jalan pasca rawat inap; b. pelayanan haemodialisa; dan c. pelayanan penyakit kronis.

(8) yang meminta Pulang Atas Permintaan Sendiri (PAPS) kepada Pasien PPK maka harus menandatangani surat pernyataan PAPS dan biaya perawatannya akan tetap dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, namun jika penyakitnya berulang dan membutuhkan rawatan kembali di PPK, maka tagihan perawatannya yang berulalg tersebut tidak akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

(1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditanggung sesuai dengan tarif yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) dalam pelaksanaan JKN).

(2) Pembiayaan Pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat sebagaimana (1) ditanggung oleh APBD melalui Anggaran Dinas.

(3) Pembiayaan Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) Keluarga/Kerabat/Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Keterangan Penjamin yang diberikan oleh PPK yang menjadi peserta PAS PULA.

(5) Verifikasi klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh verifikator independent yang telah ditetapkan dan dikontrak oleh Pemerintah Daerah.

(6) yang timbul dalam pengawasan monitoring dan Segala Pembiayaan eva.luasi di bebankan pada APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(7) Pembiayaan Mr/Mrs. X yang bukan warga Deli Serdang hanya akan mendapatkan I (satu) kali layanan kesehatan dan selanjutnya pasien tersebut akan dikoordinasikan kepada Dinsos agar difasilitasi identitas kependudukannya.

(8) Pemerintah Daerah akan memberikan uang makan untuk 1 (satu) anggota keluarga yang menjaga pasien PAS PULA dimana biaya uang makan tersebut diberikan oleh Dinsos dal besarannya diatur melalui Keputusan Kepala Dinsos Dinas Sosial dan besarannya diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial.

(9) Lama pemberian uang makan tersebut tergantung dari rekomendasi Rumah Sakit (disesuaikan dengan lama rawatan pasien di rumah sakit).