PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angkatan 2025

Q: Apakah PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angkatan 2025 pernah diubah atau dicabut?

Ya. PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angkatan 2025 telah diubah oleh: PERBUP Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angkatan 2025

Berlaku

Pengundangan: 16 Mei 2025

PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 — Perubahan Kedua At… | Pasal.id

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 TAHUN 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 58 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 TAHUN 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 TAHUN 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 13 ), diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 202 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.747.872.648.032,00 (Tiga Trilyun Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Angka 2

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.029.147.158.032,00 (Satu Triliun Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari: a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp490.419.979.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp370.195.382.966,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) .

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.650.000.000,00 (Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.881.796.066,00 (Seratus Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Puluh Enam Rupiah) .

Angka 3

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp370.195.382.966,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp353.295.621.871,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) .

(3) Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp10.999.761.095,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) .

(4) Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp5.900.000.000,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Angka 4

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) h uruf a direncanakan sebesar Rp353.295.621.871,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan e. Retribusi Pelayanan Kebersihan.

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp330.769.269.581,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) .

(3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.054.280.290,00 (Tiga Belas Miliar Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

(5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

(6) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.472.072.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

Angka 5

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp330.769.269.581,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas; b. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah; dan c. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis.

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.475.519.581,00 (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) .

(3) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp312.700.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

(4) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp593.750.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Angka 6

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.999.761.095,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah), terdiri atas: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila; c. Retribusi Rumah Potong Hewan; d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; e. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya; f. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan; g. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan; h. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak; i. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan; j. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga; k. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan l. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) .

(3) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) .

(4) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(6) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp518.428.000,00 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

(7) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

(8) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

(9) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

(10) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp73.000.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).

(11) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).

(12) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp430.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

(13) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.873.333.095,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) .

Angka 7

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) terdiri atas: a. Retribusi Penyewaan Tanah; b. Retribusi Penyewaan Bangunan; c. Retribusi Pemakaian Laboratorium; dan d. Retribusi Pemakaian Ruangan.

(2) Retribusi Penyewaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

(3) Retribusi Penyewaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp,00 (Nol Rupiah) .

(4) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(5) Retribusi Pemakaian Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Angka 8

Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Anggaran Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila.

(2) Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila.

Angka 9

Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Anggaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (13) direncanakan sebesar Rp6.873.333.095,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

(2) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.873.333.095,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) .

Angka 10

Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.881.796.066,00 (Seratus Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas: a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan; b. Hasil Kerja Sama Daerah; c. Jasa Giro; d. Pendapatan Bunga; e. Pendapatan Denda Pajak Daerah; f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; g. Pendapatan dari Pengembalian; dan h. Pendapatan BLUD.

(2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.000.000,00 (Seratus Tiga Belas Juta Rupiah).

(3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.183.200.000,00 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.747.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).

(5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp258.605.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah).

(7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

(8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.900.000.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

(9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp94.909.991.066,00 (Sembilan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Puluh Enam Rupiah) .

Angka 11

Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (9) direncanakan sebesar Rp94.909.991.066,00 (Sembilan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas: a. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan; b. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain; dan c. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah.

(2) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.181.567.123,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) .

(3) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.200.224.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) .

(4) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp528.199.943,00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) .

Angka 12

Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Anggaran Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp528.199.943,00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari Pendapatan BLUD dari Jasa Giro.

(2) Pendapatan BLUD dari Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp528.199.943,00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) .

Angka 13

Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.718.725.490.000,00 (Dua Trilyun Tujuh Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas: a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.543.558.015.000,00 (Dua Trilyun Lima Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Rupiah) .

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.167.475.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) .

Angka 14

Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.543.558.015.000,00 (Dua Trilyun Lima Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Rupiah) yang terdiri atas: a. Dana Desa; b. Insentif Fiskal; c. Dana Bagi Hasil (DBH); d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan e. Dana Alokasi Khusus (DAK).

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp325.544.132.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

(3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.928.807.000,00 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

(4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.906.730.000,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

(5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.486.016.971.000,00 ( Satu Trilyun Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah ).

(6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp655.161.375.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) .

Angka 15

Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp655.161.375.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas: a. DAK Fisik; dan b. DAK Non Fisik.

(2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 14.992.911.000,00 ( Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah ).

(3) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp640.168.464.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) .

Angka 16

Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Anggaran DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp640.168.464.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri atas: a. DAK Non Fisik - BOS Reguler; b. DAK Non Fisik - BOS Kinerja; c. DAK Non Fisik - TPG PNSD; d. DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD; e. DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan; f. DAK Non Fisik - BOKB - KB; g. DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; h. DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian; i. DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD Reguler; j. DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD Kinerja; k. DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan Reguler; l. DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan Kinerja; m. DAK Non Fisik - Dana BOK-BOK Dinas - BOK Kabupaten/Kota; n. DAK Non Fisik - Dana BOK-BOK Puskesmas; dan o. DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian.

(2) DAK Non Fisik - BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.508.800.000,00 (Dua Ratus Miliar Lima Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

(3) DAK Non Fisik - BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.768.250.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(4) DAK Non Fisik - TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp334.244.738.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

(5) DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.251.500.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(6) DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp423.966.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

(7) DAK Non Fisik - BOKB - KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (Enam Belas Miliar Rupiah).

(8) DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp400.660.000,00 (Empat Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

(9) DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.434.460.000,00 (Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

(10) DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp21.198.600.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

(11) DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

(12) DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.036.300.000,00 (Lima Miliar Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

(13) DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

(14) DAK Non Fisik - Dana BOK-BOK Dinas - BOK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp15.270.495.000,00 (Lima Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

(15) DAK Non Fisik - Dana BOK-BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp30.733.335.000,00 (Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

(16) DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp597.360.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) .

Angka 17

Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.167.475.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas: a. Pendapatan Bagi Hasil; dan b. Bantuan Keuangan.

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp169.203.475.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.964.000.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah).

Angka 18

Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 76A dan Pasal 76B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) di rencanakan sebesar Rp5.964.000.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) yang terdiri dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

(2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.964.000.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) .

Pasal 76B

(1) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.964.000.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) yang terdiri dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.964.000.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) .

Angka 19

Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.846.872.648.032,00 (Tiga Trilyun Delapan Ratus Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Operasi; b. Belanja Modal; c. Belanja Tidak Terduga; dan d. Belanja Transfer.

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.884.816.829.934,00 (Dua Trilyun Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) .

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp344.485.266.187,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) .

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.981.350.000,00 (Delapan Belas Milyar Rupiah) .

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp598.589.201.911,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah).

Angka 20

Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.884.816.829.934,00 (Dua Trilyun Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Subsidi; d. Belanja Hibah; dan e. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.687.655.121.909,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) .

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.061.123.625.135,00 (Satu Trilyun Enam Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) .

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.038.609.600,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.286.223.290,00 (Seratus Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) .

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.713.250.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Angka 21

Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.687.655.121.909,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN; b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN; c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; f. Belanja Pegawai BOSP; dan g. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.082.569.412.147,00 (Satu Trilyun Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) .

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp546.756.044.477,00 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) .

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.155.946.832,00 (Tiga Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp917.003.453,00 (Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.937.120.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) .

(7) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp,00 (Nol Rupiah) .

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.319.595.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Angka 22

Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.082.569.412.147,00 (Satu Trilyun Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Gaji Pokok ASN; b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN; c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN; d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN; e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN; f. Belanja Tunjangan Beras ASN; g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN; h. Belanja Pembulatan Gaji ASN; i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN; j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

(2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp816.503.407.517,00 (Delapan Ratus Enam Belas Milyar Lima Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah) .

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.985.832.740,00 (Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) .

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.361.129.625,00 ( Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah ).

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.917.434.875,00 (Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) .

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.136.515.250,00 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) .

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.848.876.857,00 (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) .

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.769.330.546,00 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) .

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp23.497.304,00 (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) .

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp48.342.681.777,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) .

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.593.377.632,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) .

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.703.776.641,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) .

(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.383.551.383,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ru piah).

Angka 23

Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp816.503.407.517,00 (Delapan Ratus Enam Belas Milyar Lima Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Gaji Pokok PNS; dan b. Belanja Gaji Pokok PPPK.

(2) Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp484.616.231.814,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah) .

(3) Belanja Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp331.887.175.703,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah) .

Angka 24

Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.985.832.740,00 (Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS; dan b. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK.

(2) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.572.543.171,00 (Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.413.289.569,00 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) .

Angka 25

Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

(1) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.917.434.875,00 (Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Tunjangan Fungsional PNS; dan b. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK.

(2) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 36.734.053.675,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.183.381.200,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).

Angka 26

Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.136.515.250,00 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS.

(2) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.136.515.250,00 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) .

Angka 27

Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.848.876.857,00 (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Tunjangan Beras PNS; dan b. Belanja Tunjangan Beras PPPK.

(2) Belanja Tunjangan Beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.764.363.434,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) .

(3) Belanja Tunjangan Beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.084.513.423,00 (Delapan Belas Milyar Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

Angka 28

Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.769.330.546,00 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS; dan b. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK.

(2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.173.284.483,00 (Delapan Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) .

(3) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.596.046.063,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah) .

Angka 29

Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp23.497.304,00 (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Pembulatan Gaji PNS; dan b. Belanja Pembulatan Gaji PPPK.

(2) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.317.055,00 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) .

(3) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.180.249,00 (Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Angka 30

Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp48.342.681.777,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS; dan b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.660.922.500,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) .

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.681.759.277,00 (Lima Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) .

Angka 31

Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

(1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.593.377.632,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS; dan b. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp965.850.783,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp627.526.849,00 (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) .

Angka 32

Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

(1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.703.776.641,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS; dan b. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.884.864.712,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah) .

(3) Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.818.911.929,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) .

Angka 33

Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

(1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp546.756.044.477,00 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas: a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN; c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN; d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN; dan f. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.148.855.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp509.194.000,00 (Lima Ratus Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.280.002.800,00 (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).

(5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.870.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

(6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp99.762.103.677,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

(7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp346.920.019.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Angka 34

Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

(1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp346.920.019.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame; b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Pasar; h. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; i. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan j. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN.

(2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.113.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

(3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.459.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

(4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp568.787.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

(5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.255.533.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga R ibu Rupiah).

(6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp686.467.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

(7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.290.641.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupia h).

(8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp125.125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

(9) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp325.496.238.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

(10) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas Miliar Rupiah).

(11) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.414.656.000,00 (Empat Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) .

Angka 35

Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

(1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.937.120.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

(3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.544.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) .

Angka 36

Ketentuan Pasal 126 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

(1) Anggaran Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp,00 (Nol Rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai BOSP - BOS.

(2) Belanja Pegawai BOSP - BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp,00 (Nol Rupiah).

Angka 37

Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

(1) Anggaran Belanja Pegawai BOSP - BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) direncanakan sebesar Rp,00 (Nol Rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai BOSP - BOS Reguler.

(2) Belanja Pegawai BOSP - BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp,00 (Nol Rupiah) .

Angka 38

Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.061.123.625.135,00 (Satu Trilyun Enam Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Barang; b. Belanja Jasa; c. Belanja Pemeliharaan; d. Belanja Perjalanan Dinas; e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp175.833.027.723,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) .

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp270.328.050.860,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) .

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.299.465.983,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) .

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.246.041.205,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) .

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.806.760.970,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) .

(7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp159.576.176.330,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) .

(8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.318.248.200,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) .

(9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp354.715.853.864,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

Angka 39

Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

(1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp175.833.027.723,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Barang Pakai Habis; b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.137.638.545,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) .

(3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp330.549.970,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

(4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.364.839.208,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah) .

Angka 40

Ketentuan Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

(1) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.137.638.545,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi; b. Belanja Bahan-Bahan Kimia; c. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas; d. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman; e. Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran; f. Belanja Bahan - Isi Tabung Gas; g. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan; h. Belanja Bahan-Bahan Lainnya; i. Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan; j. Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar; k. Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran; l. Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Laboratorium; m. Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel; n. Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya; o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor; p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover; q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak; r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos; s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer; t. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor; u. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik; v. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas; w. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga; x. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata; y. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya; z. Belanja Obat - Obatan - Obat; aa. Belanja Obat - Obatan - Obat - Obatan Lainnya; bb. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat; cc. Belanja Natura dan Pakan - Natura; dd. Belanja Natura dan Pakan-Pakan; ee. Belanja Makanan dan Minuman Rapat; ff. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu; gg. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh; hh. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan; ii. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan; jj. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial; kk. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan; ll. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH; mm. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH); nn. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL); oo. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH); pp. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL); qq. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR); rr. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU); ss. Belanja Pakaian Siaga; tt. Belanja Pakaian Adat Daerah; uu. Belanja Pakaian Batik Tradisional; vv. Belanja Pakaian Olahraga; dan ww. Belanja Pakaian Paskibraka.

(2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.555.005.151,00 (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) .

(3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.452.322.250,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

(4) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.907.037.030,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Rupiah) .

(5) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp460.730.600,00 (Empat Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) .

(6) Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp78.142.335,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) .

(7) Belanja Bahan - Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp504.528.740,00 (Lima Ratus Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) .

(8) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp74.836.880,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

(9) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp398.509.140,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) .

(10) Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.771.714.270,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) .

(11) Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp428.885.240,00 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

(12) Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp19.768.640,00 (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

(13) Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp152.265.260,00 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).

(14) Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.773.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

(15) Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp68.366.150,00 (Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

(16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp3.569.520.729,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) .

(17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp131.891.580,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) .

(18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp10.105.572.609,00 (Sepuluh Milyar Seratus Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) .

(19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp348.442.100,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) .

(20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp748.835.150,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) .

(21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp2.546.200,00 (Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

(22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp4.050.308.579,00 (Empat Milyar Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) .

(23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp523.085.940,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) .

(24) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp46.333.520,00 (Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) .

(25) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp559.723.930,00 (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) .

(26) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp4.339.951.920,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) .

(27) Belanja Obat - Obatan - Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp2.340.000.026,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Puluh Enam Rupiah) .

(28) Belanja Obat - Obatan - Obat - Obatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp12.430.885.680,00 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) .

(29) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp76.464.047.051,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Satu Rupiah) .

(30) Belanja Natura dan Pakan - Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp1.721.134.200,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) .

(31) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp230.122.695,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

(32) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp21.693.076.900,00 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) .

(33) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp3.887.962.200,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) .

(34) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp7.174.394.900,00 (Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) .

(35) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

(36) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp34.973.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

(37) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp96.390.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

(38) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp2.022.830.400,00 (Dua Milyar Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) .

(39) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) .

(40) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(41) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp7.968.000,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

(42) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp1.513.943.860,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) .

(43) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp428.820.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) .

(44) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp90.156.000,00 (Sembilan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) .

(45) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp5.312.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) .

(46) Belanja Pakaian Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu

(47) Belanja Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp76.062.870,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

(48) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp1.076.900.000,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) .

(49) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp207.436.920,00 (Dua Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) .

(50) Belanja Pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp173.424.900,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Angka 41

Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

(1) Anggaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.364.839.208,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik; b. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa; c. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service; d. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal; e. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing; f. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor; g. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya; h. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel; i. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin; j. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use); k. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran; l. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film; m. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM; n. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK; o. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer; p. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer; q. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan; r. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong; s. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya; t. Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar; u. Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar; dan v. Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Terbuka.

(2) Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Besar - Alat Bantu - Alat Penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.692.620,00 (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).

(3) Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Besar - Alat Bantu - Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.548.800,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

(4) Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Bengkel Bermesin - Perkakas Bengkel Service sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.273.960,00 (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) .

(5) Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Ukur - Alat Ukur Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(6) Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian - Alat Pengolahan - Alat Processing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp,00 (Nol Rupiah) .

(7) Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.595.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

(8) Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.170.310,00 (Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).

(9) Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.819.810,00 (Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).

(10) Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.563.230,00 (Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).

(11) Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp99.210.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

(12) Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp105.452.120,00 (Seratus Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

(13) Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Studio - Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp107.628.690,00 (Seratus Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) .

(14) Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Komunikasi - Alat Komunikasi Radio HF/FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp48.284.740,00 (Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).

(15) Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium - Alat Peraga Praktik Sekolah - Alat Peraga PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.282.900,00 (Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

(16) Belanja Peralatan dan Mesin - Komputer - Komputer Unit - Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp96.790.870,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

(17) Belanja Peralatan dan Mesin - Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp60.413.700,00 (Enam Puluh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

(18) Belanja Peralatan dan Mesin - Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp48.949.910,00 (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).

(19) Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja - Alat SAR - Alat Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp48.728.490,00 (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) .

(20) Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja - Alat SAR - Alat SAR Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp4.612.320,00 (Empat Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) .

(21) Belanja Peralatan dan Mesin - Rambu - rambu-Rambu - rambu Lalu Lintas Darat - Rambu Bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp132.471.180,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah ).

(22) Belanja Peralatan dan Mesin - Rambu - rambu-Rambu - rambu Lalu Lintas Darat - Rambu Tidak Bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp316.350.558,00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

(23) Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Angka 42

Ketentuan Pasal 134 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

(1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp270.328.050.860,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Jasa Kantor; b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi; c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin; d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan; e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi; f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; g. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment); h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan k. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.827.943.774,00 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) .

(3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.010.161.301,00 (Lima Puluh Empat Milyar Sepuluh Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) .

(4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.290.471.700,00 (Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) .

(5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.702.567.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) .

(6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp970.023.950,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) .

(7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.791.372.035,00 (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) .

(8) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.932.679.842,00 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh D ua Rupiah).

(9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp286.800.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

(10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.183.555.778,00 (Lima Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) .

(11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.773.275.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

(12) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp559.200.480,00 (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Angka 43

Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

(1) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.827.943.774,00 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan; b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia; c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; d. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara; e. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan; f. Honorarium Rohaniwan; g. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website; h. Honorarium Penyelenggara Ujian; i. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota; j. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; k. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah; l. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan; m. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan; n. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium; o. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; p. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana; q. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial; r. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan; s. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan; t. Belanja Jasa Tenaga Administrasi; u. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer; v. Belanja Jasa Tenaga Ahli; w. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan; x. Belanja Jasa Tenaga Keamanan; y. Belanja Jasa Tenaga Caraka; z. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik; aa. Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO; bb. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan; cc. Belanja Jasa Tata Rias; dd. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi; ee. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan; ff. Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan; gg. Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan; hh. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi; ii. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara; jj. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi; kk. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga; ll. Belanja Jasa Kalibrasi; mm. Belanja Jasa Pengolahan Sampah; nn. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi; oo. Belanja Jasa Pengukuran Tanah; pp. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan; qq. Belanja Tagihan Telepon; rr. Belanja Tagihan Air; ss. Belanja Tagihan Listrik; tt. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah; uu. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan; vv. Belanja Paket/Pengiriman; ww. Belanja Penambahan Daya; xx. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan; yy. Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum; zz. Belanja Pengolahan Air Limbah; aaa. Belanja Medical Check Up; bbb. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan; dan ccc. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.387.580.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

(3) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.289.200.000,00 (Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

(4) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.666.995.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

(5) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp382.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).

(6) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp650.050.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

(7) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp274.450.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(8) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp198.975.820,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).

(9) Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.150.000,00 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(10) Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.400.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

(11) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp664.900.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

(12) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp627.600.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

(13) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp11.660.460.000,00 (Sebelas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

(14) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.664.600.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

(15) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.667.611.110,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah).

(16) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp7.279.284.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

(17) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp364.875.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

(18) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp227.200.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

(19) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp1.319.800.600,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah).

(20) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp647.660.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

(21) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp31.248.938.650,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

(22) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).

(23) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp971.090.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

(24) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp4.812.308.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah).

(25) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp2.199.100.000,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah).

(26) Belanja Jasa Tenaga Caraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp2.747.342.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

(27) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp797.678.740,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).

(28) Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp217.916.200,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).

(29) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp763.270.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

(30) Belanja Jasa Tata Rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp39.400.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

(31) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp335.500.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(32) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp275.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

(33) Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

(34) Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp64.250.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(35) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp1.026.264.080,00 (Satu Milyar Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah).

(36) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp3.672.643.740,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).

(37) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp8.004.829.000,00 (Delapan Milyar Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

(38) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp193.572.500,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

(39) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp33.947.400,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah).

(40) Belanja Jasa Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).

(41) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp213.675.000,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

(42) Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp449.600.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

(43) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp1.336.475.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

(44) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp578.218.445,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

(45) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp1.286.029.217,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah).

(46) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp12.729.804.640,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

(47) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp520.929.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

(48) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp8.555.705.385,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

(49) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp44.563.074,00 (Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah).

(50) Belanja Penambahan Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp22.114.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah).

(51) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf xx direncanakan sebesar Rp2.230.639.173,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

(52) Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf yy direncanakan sebesar Rp24.000.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah).

(53) Belanja Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf zz direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

(54) Belanja Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aaa direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

(55) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bbb direncanakan sebesar Rp10.986.833.000,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

(56) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aaa direncanakan sebesar Rp1.530.441.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Angka 44

Ketentuan Pasal 136 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

(1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.010.161.301,00 (Lima Puluh Empat Milyar Sepuluh Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3; c. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3; d. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN; e. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN; f. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN; g. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan; dan i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.425.155.542,00 (Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.526.100.000,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah).

(4) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.869.288.000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

(5) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.835.435.500,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

(6) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp277.952.140,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).

(7) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp350.187.219,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah).

(8) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp641.802.900,00 (Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

(9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp645.360.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp438.880.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) .

Angka 45

Ketentuan Pasal 137 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

(1) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.290.471.700,00 (Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Sewa Loader; b. Belanja Sewa Electric Generating Set; c. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan d. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang; e. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang; f. Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang; g. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya; h. Belanja Sewa Mebel; i. Belanja Sewa Alat Pendingin; j. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use); k. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio; l. Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film; dan m. Belanja Sewa Personal Computer.

(2) Belanja Sewa Loader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.624.000,00 (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

(3) Belanja Sewa Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.813.200,00 (Seratus Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).

(4) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

(5) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.122.980.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

(6) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp120.780.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

(7) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp34.400.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

(8) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.162.026.500,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

(9) Belanja Sewa Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.649.105.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).

(10) Belanja Sewa Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp17.443.000,00 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

(11) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).

(12) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.015.000.000,00 (Satu Milyar Lima Belas Juta Rupiah).

(13) Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

(14) Belanja Sewa Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

Angka 46

Ketentuan Pasal 138 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

(1) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.702.567.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan; b. Belanja Sewa Taman; dan c. Belanja Sewa Hotel.

(2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp545.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

(3) Belanja Sewa Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(4) Belanja Sewa Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.140.067.000,00 (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) .

Angka 47

Ketentuan Pasal 140 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

(1) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.791.372.035,00 (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan; b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi; c. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika; d. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan; e. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan; f. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan; g. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei; h. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik; i. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen; j. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus; dan k. Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan - Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan.

(2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Pengembangan Pertanian dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp381.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) .

(3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp286.456.850,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) .

(4) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp218.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) .

(5) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).

(6) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.098.725.000,00 (Tujuh Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) .

(7) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) .

(8) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) .

(9) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

(10) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp437.500.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) .

(11) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.975.190.185,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah) .

(12) Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan - Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) .

Angka 48

Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

(1) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.183.555.778,00 (Lima Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan; b. Belanja Sosialisasi; c. Belanja Bimbingan Teknis; dan d. Belanja Diklat Kepemimpinan.

(2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.587.898.288,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) .

(3) Belanja Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.759.475.390,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) .

(4) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.074.023.700,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) .

(5) Belanja Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp762.158.400,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

Angka 49

Ketentuan Pasal 145 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

(1) Anggaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp559.200.480,00 (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise.

(2) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) direncanakan sebesar Rp559.200.480,00 (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) .

Angka 50

Ketentuan Pasal 146 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

(1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.299.465.983,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

(2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.894.111.839,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

(3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.863.573.024,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Empat Rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.541.781.120,00 (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

Angka 51

Ketentuan Pasal 147 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

(1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.894.111.839,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator; b. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment; c. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader; d. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat; e. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor; f. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set; g. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya; h. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; i. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang; j. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua; k. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang; l. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor; m. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan); n. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor; o. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya; p. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel; q. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu; r. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih; s. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin; t. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur; u. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use); v. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio; w. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film; x. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya; y. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum; z. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya; aa. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan; bb. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer; cc. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer; dd. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan; ee. Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar; dan ff. Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar.

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.160.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp988.914.500,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

(5) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp124.954.290,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

(6) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.290.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

(7) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp63.384.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

(8) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp93.400.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

(9) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.684.420.449,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

(10) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

(11) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp128.653.590,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

(12) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp74.040.960,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).

(13) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp112.580.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

(14) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.687.500,00 (Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

(15) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp7.546.500,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

(16) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp641.033.800,00 (Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).

(17) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp382.370.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

(18) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp194.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

(19) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp180.191.650,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

(20) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp802.180.000,00 (Delapan Ratus Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

(21) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

(22) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp89.052.500,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

(23) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp124.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

(24) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp167.750.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(25) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

(26) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp113.200.000,00 (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

(27) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp44.800.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

(28) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp9.370.000,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

(29) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp1.273.513.100,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Rupiah).

(30) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp570.925.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

(31) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

(32) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp5.800.000,00 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

(33) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Angka 52

Ketentuan Pasal 148 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

(1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.863.573.024,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor; b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Pertemuan; c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Olahraga; dan d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Tinggal - Rumah Negara Golongan I.

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.651.351.196,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

(3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp217.868.261,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp914.137.466,68 (Sembilan Ratus Empat Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Koma Enam Puluh Delapan Rupiah).

(5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.216.100,00 (Delapan Puluh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Rupiah).

Angka 53

Ketentuan Pasal 150 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

(1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.246.041.205,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.886.966.565,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

(3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp359.074.640,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

Angka 54

Ketentuan Pasal 151 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

(1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.886.966.565,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan b. Belanja P erjalanan Dinas Dalam Kota.

(2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.690.891.915,00 (Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah).

(3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.196.074.650,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

Angka 55

Ketentuan Pasal 152 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

(1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp359.074.640,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri.

(2) Bela nja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp359.074.640,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) .

Angka 56

Ketentuan Pasal 153 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

(1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.806.760.970,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

(2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.606.751.970,00 (Lima Milyar Enam Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

(3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.009.000,00 (Dua Ratus Juta Sembilan Ribu Rupiah).

Angka 57

Ketentuan Pasal 154 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

(1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.606.751.970,00 (Lima Milyar Enam Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan; b. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi; c. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; dan d. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD).

(2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.140.589.670,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

(3) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.568.300.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

(4) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.351.462.300,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) .

(5) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.546.400.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) .

Angka 58

Ketentuan Pasal 156 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp159.576.176.330,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOSP - BOS.

(2) Belanja Barang dan Jasa BOSP - BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp159.576.176.330,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) .

Angka 59

Ketentuan Pasal 157 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP - BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) direncanakan sebesar Rp159.576.176.330,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOSP - BOS Reguler.

(2) Belanja Barang dan Jasa BOSP - BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp159.576.176.330,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) .

Angka 60

Ketentuan Pasal 158 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.318.248.200,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.

(2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.318.248.200,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) .

Angka 61

Ketentuan Pasal 161 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.286.223.290,00 (Seratus Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat; b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan d. Belanja Hibah Dana BOSP.

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.423.500.000,00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) .

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.710.814.290,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) .

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.080.109.000,00 (Tiga Miliar Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah).

(5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.071.800.000,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Angka 62

Ketentuan Pasal 162 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

(1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.423.500.000,00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan b. Bel anja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.

(2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

(3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.423.500.000,00 (Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) .

Angka 63

Ketentuan Pasal 163 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

(1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.710.814.290,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.170.540.000,00 (Empat Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) .

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.747.389.640,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) .

(4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.792.884.650,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

Angka 64

Ketentuan Pasal 164 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

(1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.170.540.000,00 (Empat Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.

(2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.269.500.000,00 (Empat Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) .

(3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.901.040.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) .

Angka 65

Ketentuan Pasal 165 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

(1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.747.389.640,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.

(2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.408.280.000,00 (Enam Miliar Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Delap an Puluh Ribu Rupiah).

(3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.339.109.640,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) .

Angka 66

Ketentuan Pasal 173 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp344.485.266.187,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Modal Tanah; b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.660.100.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) .

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.361.763.283,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) .

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.358.428.779,00 (Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) .

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp182.851.271.825,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) .

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.118.602.300,00 (Sepuluh Miliar Seratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.135.100.000,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah).

Angka 67

Ketentuan Pasal 178 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.361.763.283,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Modal Alat Besar; b. Belanja Modal Alat Angkutan; c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur; d. Belanja Modal Alat Pertanian; e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga; f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar; g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan; h. Belanja Modal Alat Laboratorium; i. Belanja Modal Komputer; j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja; k. Belanja Modal Peralatan Olahraga; l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp193.600.600,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.948.780.870,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) .

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.970.240,00 (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) .

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp303.511.680,00 (Tiga Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.324.163.570,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) .

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.450.251.155,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) .

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.783.777.840,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) .

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp90.605.380,00 (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.020.523.335,00 (Sebelas Milyar Dua Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) .

(11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.199.200,00 (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

(12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp66.147.600,00 (Enam Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

(13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp23.910.575.200,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

(14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp26.202.656.613,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah).

Angka 68

Ketentuan Pasal 182 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.948.780.870,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua; c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga; dan d. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus.

(2) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.976.920.480,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) .

(3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp228.009.250,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) .

(4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.092.080,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah).

(5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.704.759.060,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Rupiah) .

Angka 69

Ketentuan Pasal 183 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.970.240,00 (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan b. Belanja Modal Alat Ukur.

(2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.145.040,00 (Lima Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Puluh Rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.825.200,00 (Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Angka 70

Ketentuan Pasal 184 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.145.040,00 (Lima Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya.

(2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di rencanakan sebesar Rp5.145.040,00 (Lima Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Puluh Rupiah) .

Angka 71

Ketentuan Pasal 188 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.324.163.570,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Modal Alat Kantor; b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan c. Belanja Mod al Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

(2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.734.242.800,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.311.670,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

(4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.609.100,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah).

Angka 72

Ketentuan Pasal 190 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.311.670,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Modal Mebel; b. Belanja Modal Alat Pembersih; c. Belanja Modal Alat Pendingin; d. Belanja Modal Alat Dapur; e. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use); dan f. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.

(2) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.997.619.075,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp375.588.360,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp775.891.212,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.862.970,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp324.835.773,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.514.280,00 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Angka 73

Ketentuan Pasal 192 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.450.251.155,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Modal Alat Studio; b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.

(2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.331.549.735,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.377.300,00 (Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah).

(4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.324.120,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

Angka 74

Ketentuan Pasal 193 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.331.549.735,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio; b. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film; dan c. Belanja Modal Alat Studio Lainnya.

(2) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.388.400,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.205.359.215,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.802.120,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

Angka 75

Ketentuan Pasal 194 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.377.300,00 (Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone; dan b. Belan ja Modal Alat Komunikasi Radio VHF.

(2) Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.609.900,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) .

(3) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.767.400,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah).

Angka 76

Ketentuan Pasal 196 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 196

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.783.777.840,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

(2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.772.387.140,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) .

(3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.390.700,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Angka 77

Ketentuan Pasal 197 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.772.387.140,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum; b. Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi; c. Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana; d. Belan ja Modal Alat Kedokteran Bedah; dan e. Belanja Modal Alat Kedokteran ICU.

(2) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.315.400,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) .

(3) Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.246.340,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) .

(5) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.440.825.400,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Kedokteran ICU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) .

Angka 78

Ketentuan Pasal 203 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 203

(1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.020.523.335,00 (Sebelas Milyar Dua Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari: a. Belanja Modal Komputer Unit; dan b. Belanja Moda l Peralatan Komputer.

(2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.686.331.975,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.334.191.360,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).

Angka 79

Ketentuan Pasal 204 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204

(1) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.686.331.975,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Personal Computer.

(2) Belanja Modal Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.686.331.975,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Angka 80

Ketentuan Pasal 244 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 244

(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.981.350.000,00 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.

(2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.981.350.000,00 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Angka 81

Ketentuan Lampiran I dan II dalam Pasal 260 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angkatan 2025

PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angkatan 2025

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Angka 2

Pasal 4

Angka 3

Pasal 19

Angka 4

Pasal 20

Angka 5

Pasal 21

Angka 6

Pasal 26

Angka 7

Pasal 27

Angka 8

Pasal 28

Angka 9

Pasal 38

Angka 10

Pasal 44

Angka 11

Pasal 58

Angka 12

Pasal 59

Angka 13

Pasal 60

Angka 14

Pasal 61

Angka 15

Pasal 71

Angka 16

Pasal 73

Angka 17

Pasal 74

Angka 18

Pasal 76A

Pasal 76B

Angka 19

Pasal 77

Angka 20

Pasal 78

Angka 21

Pasal 79

Angka 22

Pasal 80

Angka 23

Pasal 81

Angka 24

Pasal 82

Angka 25

Pasal 84

Angka 26

Pasal 85

Angka 27

Pasal 86

Angka 28

Pasal 87

Angka 29

Pasal 88

Angka 30

Pasal 89

Angka 31

Pasal 90

Angka 32

Pasal 91

Angka 33

Pasal 93

Angka 34

Pasal 99

Angka 35

Pasal 125

Angka 36

Pasal 126

Angka 37

Pasal 127

Angka 38