PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(1) Jenis Bantuan Sosial meliputi: a. Bantuan Sosial yang direncakan berupa uang dan/ atau barang yang dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD; dan b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnnya, dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.

(2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima Bantuan Sosial.

(3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima Bantuan Sosial.

(1) Bantuan Sosial minimal mernenuhi kriteria sebagai berikut: a. hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk rnelindungi dari kemungkinan Risiko Sosial; b. memenuhi persyaratan penerima bantuan yakni memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bersifat sementara, tidak wajib, dan tidak terns menerus setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan d. sesuai tujuan penggunaan yakni untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penangulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima Bantuan Sosial telab lepas dari Risiko Sosial,

(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(4) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf huruf d merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. {5) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf huruf d merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

(1) Surat usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. penerima Bantuan Sosial individu, keluarga dan masyarakat, berupa: 1. proposal, minimal memuat informasi tentang identitas dan alamat pengusul, latar belakang, maksud dan tujuan, rencana penggunaan dana jika bantuan sosial dalam bentuk uang, dan rencana kebutuhan barang danjasajika bantuan sosial dalam bentuk barang; dan 2. adminstrasi lainnya, berupa fotokopi kartu tanda penduduk, surat pemyataan tanggung jawab, dan salinan rekening bank yang aktif jika bantuan sosial dalam bentuk uang; b. Penerima Bantuan Sosial lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain, berupa: 1. fotokopi kartu tanda penduduk ketua/pimpinan/sebutan lainnya; 2. fotokopi akta notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Bupati tentang pembentukan organisasi/lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan; 3. fotokopi nomor pokok wajib pajak; 4. fotokopi surat keterangan domisili Iembaga dari kelurahan/Desa atau nama lain setempat; 3. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang; 4. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan dengan masa berlaku sewa minimal 2 (dua) tahun; dan 5. surat pemyataan tanggungjawab bermaterai cukup.

(2) Surat usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) minimal memuat data: a. nama calon penerima, nomor induk kependudukan, alamat, usia, jenis kelamin; dan b. besaran Bantuan Sosial.

(3) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab penuh secara formal dan materil atas surat usulan sehagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam surat pemyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup. Paragraf Kedua Evaluasi Usulan

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi atas usulan calon penerima Bantuan Sosial.

(2) evaluasi sebagaimana diamksud pada ayat (1) bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan Daerah.;

(3) Aspek legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima Bantuan Sosial dengan subjek penerima Bantuan Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi keabsa.han dokumen persyaratan calon penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian Bantuan Sosial terhadap pencapaian sasaran prioritas Daerah pada RKPD;

(1) evaluasi usulan calon penerima Bantuan Sosial dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.

(2) penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan Bantuan Sosial yang dituangkan dalam basil penelitian administrasi.

(3) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi pengusul Bantuan Sosial untuk meneliti kesesuaian antara usulan Bantuan Sosial dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh tim evaluasi dan pengusul Bantuan Sos:ial.

(4) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur Perangkat Daerah terkait lainnya.

(1) berdasarkan basil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat rekomendasi Bantuan Sosial berupa uang atau barang kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.

(2) TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian alokasi bantuan sosial dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian bantuan sosial dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Surat rekomendasi kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan TAPD sebagaimanadimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan RKPD atau perubahan RKPD.

(4) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas basil evaluasi dan rekomendasi atas usulan pemberian Bantuan Sosial, Paragraf Ketiga

(1) { 1) Belanja Bantuan Sosial yang direncakan dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait yakni: a. belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada Perangkat Daerah; b. belanja Bantuan Sosial yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.

(2) Penganggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam RKA SKPD dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan terkait.

(3) Dalam hal penerima Bantuan Sosial tidak memenuhi kondisi Risiko Sosial atau meninggal dunia pada saat evaluasi atau tahap pelaksanaan APBD, calon penerima Bantuan Sosial berikutnya yang tercantum dalam RKPD yang tel.ah mengusulkan permintaan Bantuan Sosial.

(1) belanja Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang dianggarkan sebesar harga beli atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) belanja Bantuan Sosial yang direncanakan berupa bangunan gedung negara yang bersifat kontruksi, dianggarkan sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara sampai siap digunakan.

(3) Komponen biaya pembangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pelaksanaan konstruksi fisik bangunan, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, biaya pengelolaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menirnbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluargayang bersangkutan.

(2) Be1anja bantuan sosiaI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

(3) Penggunaan atas Bantuan SosiaJ yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali keadaan tidak stabil. yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah dilengkapi dokumen administrasi, meliputi: a. rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial sesuai daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial. b. fotokopi kartu tanda penduduk; c. fotokopi rekening bank yang masih aktif; d. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani penerima Bantuan Sosial; e. pakta integritas bermaterai cukup; dan £. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

(2) Usulan pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( dapat dilaksanakan secara sekaligus clan/ atau 1) bertahap.

(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua). Pasa.116 ( 1 J Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi atas usulan pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang dikoordinasikan oleh PPTK.

(1) PPK SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah apabila SPP-LS pihak ketiga lainya sebagaimana dimaksud dalam Pasa.116 ayat (3) dinyatakan lengkap clan sah.

(2) Berdasarkan dokumen SPM LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUDmenerbitkan SP2D-LSdan transfer dana Bantuan Sosia1 ke nomor rekening bank penerima Bantuan Sosial.

(3) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pargraf 2 Penyaluran Bantuan Sosial yang Direncanakan Berupa Barang

(1) Kepa]a Perangkat Daerah terkait menyampaikan secara tertulis kepada penerima Bantuan Sosial perihal barang yang akan disalurkan serta kelengkapan administrasi pendukung, yang dikoordinasikan oleh PPTK.

(2) PPTK melakukan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi pendukung atas penyaluran Bantuan Sosial berupa barang yakni sebagai berikut: a. Keputusan Bupati tentang daftar calon penerima bantuan sosial; b. fotokopikartu tanda penduduk; c. pakta integritas bermaterai cukup; dan d. berita acara serah terima bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran dan penerima Bantuan Sosial; e. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(4) Bantuan Sosial yang direncakan berupa barang dapat disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial setelah dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah oleh PPTK.

(1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan pencairan belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, kepada PPKDselaku BUDatas persetujuan Bupati.

(2) Usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. rencana kebutuhan belanja; dan b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala Perangkat Daerah.

(3) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

(4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(5) Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung LS/TU sesuai ketersediaan anggaran berdasa.rkan DPA-SKPD yang melaksanakan fungsi SKPKD/PPKD. (6j Proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi: a. laporan penggunaan Bantuan Sosial; ··---------------------- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan sesuai dengan usulan; dan c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan berita acara serah terima/bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- . undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

(1) Realisasi Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi SKPKD / PPKD.

(2) Laporan realisasi keuangan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan dicatat pada bukun kas umum khusus dan dilaporkan pada catatan atas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

(1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah mencatat penerimaan dan penyaluran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada buku kas umum khusus.

(2) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan tutup. buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan pertanggungjawaban kepada kepala Perangkat Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyaluran Bantuan Sosial selesai.

(1) Pertanggungjawaban kepala Perangkat Daerah atas pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan meliputi: a. bukti transfer/ serah terima uang/kuintansi atas pemberian Bantuan Sosial; dan b. kartu identitas penerima Bantuan Sosial.

(2) Penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

(1) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan khusus kepada kelompok dan/ atau masyarakat dilengkapi dengan: a. laporan penggunaan Bantuan Sosial; b. surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan berupa uang.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah bantuan sosial tidak direncanakan diterima, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.