PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas: a. kepala Dinas; b. sekretariat Dinas; c. bidang, yang terdiri atas: 1. bidang kesehatan masyarakat; 2. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; 3. bidang pelayanan kesehatan; 4. bidang sumber daya kesehatan;

(2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari beberapa sub koordinator

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) Jenis, tugas dan uraian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas.

(2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Sekretariat Dinas sebagiamana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas: a. sub bagian program informasi dan humas b. sub bagian hukum kepegawaian dan umum c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

(1) sub bagian program informasi dan humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dipimpin oleh kepala sub bagian program informasi dan humas.

(2) Kepala sub bagian program informasi dan humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan sub bagian program, informasi dan humas; b. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas; c. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya; d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas; e. menyusun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Program, Informasi Dan Humas sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan; f. menyiapkan bahan dan menyusun konsep penyusunan rencana program kerja dinas meliputi rencana strategis, rencana kerja, kerangka acuan kerja, rencana kerja operasional, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, rencana umum pengadaan, rencana aksi dinas kesehatan dan indikator kinerja utama dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; g. menyusun dan melaksanakan pemutakhiran data Dinas Kesehatan dengan koordinasi dan pengolahan database dari masing-masing Unit Kerja sebagai bahan informasi Dinas Kesehatan; h. melaksanakan penyebarluasan informasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil kegiatan pembangunan bidang kesehatan melalui media cetak, media elektronik dan media online guna optimalisasi publikasi informasi pembangunan bidang kesehatan; i. melaksanakan tata kelola kehumasan secara optimal, efektif dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pedoman umum kehumasan bidang kesehatan; j. menyiapkan bahan dan penyusunan konsep laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan meliputi laporan kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah elektronik dan laporan standar pelayanan minimal; k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dengan koordinasi, peninjauan lapangan dan menganalisa data; 1. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program, Informasi Dan Humas berdasarkan program kerja agar sesuai target hasil; m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program, Informasi Dan Humas sesuai hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan transparansi pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Sub Bagian Hukum Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian hukum kepegawaian dan umum.

(2) Sub Bagian Hukum Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian hukum, kepegawaian dan um um berdasarkan rencana operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian hukum, kepegawaian dan umum; c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian hukum, kepegawaian dan umum sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan; d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian hukum, kepegawaian dan umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; e. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan analisis jabatan, tatalaksana, perencanaan diklat dan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku; f. mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku; g. mengelola urusan kerumah-tanggaan, perlengkapan operasional dan umum, perjalanan dinas, kerjasama dan protokoler di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku; h. menyiapkan bahan kordinasi penatalaksaan hukum di bidang kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; i. menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian hukum, kepegawaian dan umum; k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian hukum, kepegawaian dan umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Bidang kesehatan masyarakat dipimpin oleh kepala bi dang kesehatan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantinaan kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

(1) Bidang sumber daya kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat/ bidang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/ atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Dinas Kesehatan.

(4) Pemberian penugasan kepada individu dan/atau tim kerja diatur oleh kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

(5) Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, kepala Dinas Kesehatan dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota.

(6) Pelaksanaan tugas dan penugasan KelompokJabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki tugas sebagai berikut: a. penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target tim kerja; b. pembagian peran anggota tim kerja; c. pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja; d. pengkoordinasian an tar tim kerja; e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja; f. penyusunan laporan kegiatan; dan g. pelaporan kepada pimpinan secara rutin dan berkala. J l