PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

(1) Perhitungan besaran TPP ASN di peroleh dari perkalian antara Basik TPP ASNdengan persentase TPP ASN.

(2) Basik TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari perkalian antara tunjangan kinerja per Kelas Jabatan dengan Indeks TPPASN.

(3) Persentase TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan: a. kemampuan keuangan daerah; dan b. tingkat beban kerja OPD.

(4) Persentase TPP ASN berdasarkan tingkat beban kerja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk per kelas jabatan ditetapkan sebagai berikut: a. Persentase TPP ASN bagi Sekretaris Daerah ditetapkan sebesar 33,08o/o(tiga puluh tiga koma nol delapan persen); b. Persentase TPP ASN bagi Inspektur Daerah ditetapkan sebesar 26,99°/o (dua puluh enam koma sembilan puluh sembilan persen); c. Persentase TPP ASN bagi Pegawai ASN lingkup Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah ditetapkan sebesar 26, 11°/o (dua puluh enam koma sebelas persen); d. Persentase TPP ASN bagi Pegawai ASN di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan sebesar 25,24% (dua puluh lima koma dua puluh em pat persen); dan e. Persentase TPP ASN bagi Pegawai ASN di lingkungan OPD selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan sebesar 21,76% (dua puluh satu koma tujuh puluh enam persen).