PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Operasional Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

(1) DPMPTSP dalam menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan secara elektronik mempunyai kewajiban: a. menjamin pelayanan secara elektronik beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan; b. melakukan sinkronisasi data dan informasi dengan semua pihak terkait; c. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap pelayanan secara elektronik; dan d. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang diselenggarakan melalui pelayanan secara elektronik.

(2) Dalam hal pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak dapat disinkronkan dengan pelayanan secara elektronik MPP menjadi tanggung jawab setiap Organisasi Penyelenggara.

(1) Organisasi Penyelenggara pada MPP terdiri atas: a. Kementerian atau lembaga; b. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; c. Perangkat Daerah d. Badan Usaha Milik Negara; e. Badan Usaha Milik Daerah; dan f. swasta.

(2) Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan pelayanan berdasarkan perjanjian penempatan pelayanan pada MPP dalam bentuk kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama

(4) RRR yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan atas usulan dari Kepala DPMPTSP dan disepakati oleh Organisasi Penyelenggara.

(5) Perubahan Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. efektivitas layanan; b. kebutuhan masyarakat; dan/atau c. ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana pendukung.

(6) Daftar Organisasi Penyelenggara dan penyelenggaraan layanan dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas: a. pelayanan langsung; b. pelayanan secara elektronik; c. pelayanan mandiri; dan/atau d. pelayanan bergerak.

(2) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.

(3) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.

(5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh DPMPTSP dan/atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.

(1) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui Gerai Pelayanan.

(2) Penyelenggaraan pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam MPP dapat dilakukan untuk keseluruhan pelayanan.