PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Dinas

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 tentang Sewa Kendaraan Dinas

Berlaku

Pengundangan: 26 Juni 2025

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Dinas?

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Dinas adalah Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sewa Kendaraan Dinas.

Kapan PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Dinas disahkan?

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Dinas disahkan pada tahun 2025.

Apa status hukum PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Dinas saat ini?

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Dinas saat ini berstatus Berlaku.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Din… | Pasal.id

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Dinas

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 tentang Sewa Kendaraan Dinas

Berlaku

Pengundangan: 26 Juni 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

OBJEK SEWA

Pasal 2

(1) Objek Sewa Kendaraan bermotor berupa mobil yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dan/atau menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Objek Sewa Kendaraan berdasarkan fungsinya, yaitu: a. Kendaraan Dinas Jabatan; dan b. Kendaraan Dinas Operasional.

Pasal 3

BAB III

KLASIFIKASI KENDARAAN DAN KAPASITAS ISI SILINDER

Pasal 4

(1) Klasiiikasi kendaraan dan kapasitas isi silinder yang akan disewa oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGADAAN SEWA KENDARAAN

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Forkompimda mengajukan usulan rencana Sewa Kendaraan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretaris Daerah menugaskan TAPD untuk melakukan telaahan dan kajian atas rencana Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

SPESIFIKASI, MASA DAN NILAI SEWA KENDARAAN

Pasal 8

(1) Kendaraan yang disewa yaitu kendaraan pembelian Tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

(2) Apabila terdapat pembelian kendaraan tahun berjalan, maka standar sewa pembayaran kendaraan disetarakan dengan pembelian Tahun sebelumnya.

Pasal 9

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

(1) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kendaraan Sewa dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku kuasa Pengelola Barang Milik Daerah.

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan kepada: a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Dinas?

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Dinas adalah Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sewa Kendaraan Dinas.

Kapan PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Dinas disahkan?

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Dinas disahkan pada tahun 2025.

Apa status hukum PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Dinas saat ini?

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Dinas saat ini berstatus Berlaku.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

1. Sewa adalah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain/badan hukum baik privat maupun publik.
2. Sewa Kendaraan adalah penggunaan kendaraan dengan sistem Sewa antara penyewa dan pihak penyedia.
3. Perjanjian Sewa Kendaraan adalah perjanjian atau kesepakatan penggunaan kendaraan dengan sistem Sewa antara penyewa dan pihak penyedia.
4. Penyedia adalah orang atau badan hukum yang mengelola dan menyediakan kendaraan secara jual-beli, sewa-menyewa atau bentuk perjanjian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
5. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Pemerintah daerah untuk kepentingan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
6. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat Pemerintah Daerah untuk kepentingan operasional instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
7. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi nteknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah.
8. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertanggung jawab untuk melakukan pembahasan dan penyusunan anggaran daerah, baik itu APBD maupun pengalokasiannya dalam pelaksanaan anggaran.
12. Daerah adalah Kabupaten Buol.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Buol.
15. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Dinas

Pertanyaan umum

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Sewa Kendaraan Dinas

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

BAB VII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 15

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

BAB VII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 15

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 14

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya