PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Standar Harga Satuan

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. standar biaya umum; dan b. standar harga satuan barang.

(3) Standar harga satuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk biaya pajak, keuntungan dan biaya overhead.

(4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah; b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1) Dalam hal terdapat satuan harga untuk belanja barang/jasa/modal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, Pengguna Anggaran dapat menggunakan standar harga satuan yang relevan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Penetapan Keputusan Bupati yang memuat standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan penetapan standar harga satuan yang disampaikan secara tertulis oleh Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(1) Dalam hal terjadi kenaikan harga pasar karena keadaan darurat atau kahar pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa terjadi sehingga harga pasar tidak sesuai dengan harga yang tercantum dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka: a. Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran menerapkan harga dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku saat itu; dan b. Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa harus dengan pendampingan/asistensi oleh aparat pengawas internal pemerintah.

(2) Keadaan darurat atau kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam, bencana non - alam, bencana sosial, pandemi, kejadian luar biasa dan/atau keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.