PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih

Dalam penyelenggaraan kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang: a. berkoordinasi dengan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi, b. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi, menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Kampung untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kampung dan Badan Pemusyawaratan Kampung bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kampung dalam menentukan model pembentukan Koperasi, d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi, dan f melakukan dan serta sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kampung dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi.

(2) a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk diseluruh wilayah Daerah, dan b. tingkat partisipasi anggota. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: