PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

(1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.

(2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

(3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

(4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

(2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.

(3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana. rel NL [oo BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

(4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.

(5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari kamis, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

(2) Bagi Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan pada hari Sabtu.

(3) Pakaian Dinas Harian Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Batik Sekundang yang merupakan motif khas daerah.

(4) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator pada setiap hari ulang tahun daerah atau hari kebudayaan tertentu.

(5) Model, kelengkapan dan penggunan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada: a. acara kenegaraan; b. acara resmi; c. perjalanan dinas ke luar negeri; d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan; [oo BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

(2) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, peci nasional dan sepatu hitam.

(3) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

(4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

(2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat: a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia; b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan; c. upacara hari besar nasional; dan d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

(2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

(3) Jenis dan model seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/ kota.

(2) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah; c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

(1) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan. Ny Wii 3 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU.

(2) Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah; c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

(1) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

(2) Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

(1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.

(2) Foto untuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.

(3) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.

(4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; b. biru untuk pejabat administrator; c. hijau untuk pejabat pengawas; d. orange untuk pejabat pelaksana; dan e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

(1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 6 huruf a terdiri dari atas: a. peci nasional; b. mutz; dan c. topi pet.

(2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah dengan kepala ikat pinggang terdapat Lambang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

(2) Bentuk ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 33 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.