PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah

Berlaku

Pengundangan: 3 Maret 2025

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Pembentukan Organi… | Pasal.id

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) UPTD Balai Benih Pertanian merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pangan dan Pertanian.

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Pertanian terdiri atas: a. Kepala UPTD; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Bagan susunan organisasi UPTD Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pangan dan Pertanian.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran UPTD; b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD; c. pelaksanaan pengembangan benih/bibit untuk menyediakan bibit yang berkualitas; d. pelaksanaan produksi dan perbanyakan benih sebar bersertifikat kepada produsen/masyarakat; e. pelaksanaan penerapan teknologi pembenihan, baik di lapangan maupun pada proses pengolahan, penyimpanan dan penyaluran benih; f. pelaksanaan perbanyakan varietas unggul baru spesifik lokasi yang telah dilepas agar dapat dikembangkan di masyarakat; g. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan balai benih hortikultura; h. penyediaan sarana pelatihan dan magang bagi petani, pelajar dan masyarakat; i. pelaksanaan kegiatan dalam upaya ikut menstabilkan/mengendalikan harga beras melalui pembelian Gabah Kering Giling (GKG) petani yang berkualitas di daerah; j. pelayanan jasa operasional penggilingan gabah (rice mill) dan pengeringan gabah masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian; k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD; dan l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD; b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga; c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah; e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD; f. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

(1) UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pangan dan Pertanian.

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak terdiri atas: a. Kepala UPTD; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Bagan susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pangan dan Pertanian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan dan program kerja di UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak; b. pelaksanaan pembinaan kepada petugas rumah potong hewan dan jagal; c. pelaksanaan pengawasan tempat pemotongan dan penjualan daging di Rumah Potong Hewan; d. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ternak dan daging sebelum dan sesudah pemotongan; e. pelaksanaan kegiatan usaha produktif dalam pengembangan ternak; f. pelaksanaan pengelolaan pembelian dan penjualan hasil ternak pembibitan dan penggemukan; g. pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana pelatihan dan magang bagi petani atau masyarakat; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak; dan i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD; b. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD; c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga; d. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah; f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD; g. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

(1) UPTD Persampahan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup.

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi UPTD Persampahan terdiri atas: a. Kepala UPTD; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Bagan susunan organisasi UPTD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

UPTD Persampahan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, UPTD Persampahan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran; b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD; c. pelaksanaan pengelolaan kebersihan jalan secara rutin di perkotaan dan insidentil; d. pelaksanaan pengelolaan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara sampai ke tempat pemrosesan akhir sampah; e. pelaksanaan pengolahan sampah dari pembongkaran sampah, pengaturan landfill, penutupan tanah pada sel sampah, daur ulang sel TPA sampai dengan pemanfaatan sampah; f. pelaksanaan pengendalian kualitas limbah sampah yang keluar masuk tempat pemrosesan akhir sampah; g. pelaksanaan pengelolaan retribusi sampah; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Persampahan; dan i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 19

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

Pasal 20

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD; b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga; c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah; e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD; f. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

(1) UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum terdiri atas: a. Kepala UPTD; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Bagan susunan organisasi UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran UPTD; b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD; c. pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di wilayah kerja UPTD; d. pelaksanaan pemeliharaan rutin jaringan irigasi di wilayah kerja UPTD; e. pemberian rekomendasi teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk luas bangunan dibawah 100 m2 dalam rangka kegiatan PATEN; f. pemberian informasi dan arahan pemanfaatan ruang di wilayah kecamatan; g. pelaksanaan pengawasan teknis dan khusus penataan ruang di wilayah kecamatan; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum; dan i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pasal 25

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 26

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD; b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga; c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah; e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD; f. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

(1) UPTD Balai Latihan Kerja merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Ketenagakerjaan.

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan.

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri atas: a. Kepala UPTD; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Bagan susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketenagakerjaan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi: a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran UPTD; b. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD; c. pelaksanaan penyediaan data dan informasi di bidang pelatihan ketenagakerjaan; d. pelaksanaan sosialisasi program pelatihan, pendaftaran peserta dan seleksi peserta pelatihan; e. pelaksanaan dan pengoordinasian pelatihan ketenagakerjaan; f. pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pelatihan dan penggunaan sarana prasarana pelatihan; g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Balai Latihan Kerja; dan h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 31

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 32

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD; b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga; c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah; e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD; f. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga; g. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33

(1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan.

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas: a. Kepala UPTD; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran UPTD; b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD; c. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan fisika, kimia, biologis dan medis; d. pelaksanaan pelayanan teknis dalam rangka pemecahan masalah kesehatan lingkungan; e. pelaksanaan pengujian mutu pemeriksaan dan kalibrasi peralatan pemantauan kesehatan lingkungan; f. pelaksanaan penapisan IPTEK di bidang kesehatan lingkungan; g. pelaksanaan pengembangan model atau prototipe teknologi tepat guna di bidang kesehatan; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD; dan i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 38

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD; b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga; c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah; e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD; f. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 39

(1) UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Si Slamet merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan.

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 40

(1) Susunan Organisasi UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Si Slamet terdiri atas: a. Kepala UPTD; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Bagan susunan organisasi UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Si Slamet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Si Slamet mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Si Slamet mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran UPTD; b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD; c. pelaksanaan pelayanan panggilan gawat darurat medis dari masyarakat; d. pelaksanaan pelayanan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis pra fasilitas pelayanan kesehatan; e. pelaksanaan bantuan evakuasi ke fasilitas pelayanan kesehatan atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat; f. pelaksanaan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis; g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada UPTD; dan h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 43

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42.

Pasal 44

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD; b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga; c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah; e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD; f. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 45

(1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas: a. Kepala UPTD; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Bagan susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran UPTD; b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD; c. penerimaan laporan atau penjangkauan korban; d. pemberian informasi tentang hak korban; e. pelaksanaan fasilitasi pemberian layanan kesehatan; f. pelaksanaan fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; g. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial; h. penyediaan layanan hukum; i. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi; j. pelaksanaan identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera; k. pelaksanaan fasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas; l. pengoordinasian dan kerjasama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; m. pemantauan pemenuhan hak korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan; n. penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya; o. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD; p. pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga UPTD; q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD; dan r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 49

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48.

Pasal 50

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPTD sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

BAB IV

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

BAB V

Pasal 59

Pasal 60

BAB VI

Pasal 61

BAB VII

Pasal 62

Pasal 63

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya