PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Tata Cara PengalokasianBagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025

(1) Besaran BHPR ditetapkan berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 (dua) tahun sebelumnnya yang dirinci menurut Desa.

(2) Asas yang dipergunakan dalam penentuan besaran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni: a. asas merata merupakan besaran BHPR yang sama untuk setiap Desa; dan b. asas adil merupakan besaran BHPR secara proportional berdasarkan realisasi PBB-P2 Desa dan Realisasi Pajak Daerah lainnya serta realisasi Retribusi Daerah masing-masing Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel.

(3) Penetapan BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara: a. sebesar 60% (enam puluh persen) secara merata; dan b. sebesar 40% (empat puluh persen) secara proposional berdasar realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

(4) BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan rumus: 1. BHX = (60% x BHPRR) + (40% x BHPRPX) Keterangan: BHX: Bagi Hasil untuk Desa X BHPRR: Bagi Hasil Rata yang diterima Desa BHPRPX: Bagi Hasil Proporional untuk Desa X 2. BHPRPX = (80% x BHPBBX) + (20% x BHPDLX) Keterangan: BHPRPX: Bagi Hasil proportional untuk Desa X BHPBBX: Bagi Hasil proportional berdasarkan realisasi PBB-P2 Desa X BHPDLX: Bagi Hasil proportional berdasarkan realisasi Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah Desa X 3. BHPBBX = RPBBX:RPBBK Keterangan: BHPBBX: Bagi Hasil proportional berdasarkan realisasi PBB-P2 Desa X RPBBX Realisasi PBB-P2 Desa X RPBBK Realisasi PBB-P2 total Daerah 4. BHPDLX=RPDLX：RPDLK BHPDLX: Bagi Hasil proportional berdasarkan realisasi Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah Desa X RPDLX: Realisasi Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah Desa X RPDLK: realisasi Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah total kabupaten

(5) Besaran BHPR setiap Desa dan pembagiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1) Penyaluran BHPR dilakukan setelah anggaran pendapatan dan belanja Daerah di tetapkan.

(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I mulai bulan Februari; dan b. tahap II mulai pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus.

(3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk memberikan tunjangan lainnya berupa tunjangan hari raya bagi kepala Desa dan perangkat Desa.

(4) Besaran tunjangan lainnya bagi kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(5) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(6) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah yang disalurkan pada tahap II dan digunakan untuk: a. administrasi pemungutan PBB-P2; b. penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang, PBB-P2; c. membantu sosialisasi PBB-P2; d. penyelenggaraan kegiatan inovasi PBB-P2 tingkat Desa; e. mendukung pendataan wajib pajak baru; dan f. mendukung penyelesaian permasalahan PBB-P2 di tingkat Desa.

(7) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah yang disalurkan pada tahap II dan digunakan untuk mendukung kegiatan: a. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga; b. lembaga pemberdayaan masyarakat Desa; c. karang taruna; dan d. satuan perlindungan masyarakat.

(1) Pertanggungjawaban penggunaan BHPR terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

(2) Penggunaan BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.