PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Bentuk Sinergi Antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 . Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 4 . Gubernur adalah Gubemur Provinsi Kalimantan Tengah. 5 . Bupati adalah Bupati Barito Utara. 6 . Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. 7 . Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara. 8 . Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. 9 . Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 10 . Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya di sebut MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan / atau di permukaan bumi. 11 . Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. 12 . Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan. 13 . Objck Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang. 14 . Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 15 . Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 16 . Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 17 . Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan / atau bukan objek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan Daerah. 18 . Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.