PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Pedoman penyusunan Anggaran Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

(1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pencegahan dan penurunan stunting desa; b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa; c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan/ atau d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

(2) Pembangunan sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari: a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan desa; b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh; c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik altenatif di Desa bagi Desa yang belum di aliri listrik; d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi; e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi; jf. pembangunan sarana dan prasarana dalam --- -—----t “ manusia masyarakat desa; ESELONJV eselon in E?KA3AG HUKUM g. pembangunan sarana dan sarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan/atau h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

(3) Pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari: a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama; b. pengembangan usaha produktif yang diutanakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama; dan / atau c. pengembangan Desa Wisata.

(4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri dari: a. pemanfaatan energi terbarukan; b. pengelolaan lingkungan Desa; dan/atau c. pelestarian sumber daya alam Desa.

(1) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari: a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa; b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular; c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan/atau d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahguanaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. ( ) 2 Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari: a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa; b. penguatan partisipasi masyarakat dalam PARAF XOORDINASI ketahanan pangan nabati dan hewani; c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pemberdayaan masyarakat # d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa; dan/ atau e. penguatan pasrtisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.

(3) Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari: a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa b. pendirian, pengembangan dan peningkatan Kapasitas pengelolaan badan usaha milk Desa/ badan usaha milik Desa bersama; dan c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.

(4) Pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)