Apa yang diatur dalam PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Rencana Kontingensi Bencana Longsor?

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Rencana Kontingensi Bencana Longsor adalah Peraturan Bupati yang mengatur tentang Rencana Kontingensi Bencana Longsor.

Pasal.id

Masuk

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Rencana Kontingensi Bencana Longsor

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kontingensi Bencana Longsor

Berlaku

Pengundangan: 8 April 2025

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Rencana Kontingens… | Pasal.id

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Rencana Kontingensi Bencana Longsor

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kontingensi Bencana Longsor

Berlaku

Pengundangan: 8 April 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 3

Bupati adalah Bupati Kabupaten Banyumas.

Angka 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

Angka 5

Rencana Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

Angka 6

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Angka 7

Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat diantaranya asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.

Angka 8

Lembaga Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Angka 9

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2

(1) Pelaksanaan Rencana Kontingensi Bencana Longsor dikoordinasikan oleh BPBD dan dilaksanakan dengan melibatkan perangkat Daerah terkait, Lembaga Usaha, Lembaga Kemasyarakatan, Pers dan civitas akademika.

(2) Pelaksanaan Rencana Kontingensi Bencana Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana kedaruratan penanggulangan bencana.

Pasal 3

(1) Rencana Kontingensi Bencana Longsor berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(2) Rencana Kontingensi Bencana Longsor dapat dilakukan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(3) Dalam hal hasil reviu diusulkan perubahan Rencana Kontingensi Bencana longsor, dapat dilakukan pemutakhiran.

(4) Pelaksanaan pemutakhiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperbaharui masa berlaku Rencana Kontingensi b encana longsor.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Rencana Kontingensi Bencana Longsor dijabarkan dalam perencanaan masing-masing bidang penanganan kondisi darurat bencana.

(2) Perencanaan masing-masing bidang penanganan kondisi darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bidang keselamatan dan keamanan; b. Bidang humas; c. Bidang perencanaan: 1. Unit Kajian Situasi; dan 2. Unit Technical Specialist. d. Bidang operasi, meliputi: 1. Subbidang Search and Rescue dan evakuasi; 2. Subbidang Kesehatan dan Psikososial; 3. Subbidang Pendidikan; 4. Subbidang pengungsian; dan 5. Subbidang sarana dan prasarana. e. Bidang logistik, meliputi: 1. Unit transportasi; 2. Unit Kesehatan; 3. Unit saran dan prasarana; 4. Unit pangan; dan 5. Unit komunikasi. f. Bidang administrasi dan keuangan.

Pasal 5

Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Longsor ini merupakan dokumen acuan bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana longsor dalam keadaan darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 3

Bupati adalah Bupati Kabupaten Banyumas.

Angka 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Pasal 2

(2) Pelaksanaan Rencana Kontingensi Bencana Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana kedaruratan penanggulangan bencana.

Pasal 3

(1) Rencana Kontingensi Bencana Longsor berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(2) Rencana Kontingensi Bencana Longsor dapat dilakukan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(3) Dalam hal hasil reviu diusulkan perubahan Rencana Kontingensi Bencana longsor, dapat dilakukan pemutakhiran.

(4) Pelaksanaan pemutakhiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperbaharui masa berlaku Rencana Kontingensi b encana longsor.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Rencana Kontingensi Bencana Longsor dijabarkan dalam perencanaan masing-masing bidang penanganan kondisi darurat bencana.

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Rencana Kontingensi Bencana Longsor

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Rencana Kontingensi Bencana Longsor

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya