PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah

Inspektorat Pembantu I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah; b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah; c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, perencanaan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawas, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Banyumas, kecamatan Kalibagor, kecamatan Kembaran, kecamatan Sokaraja, kecamatan Somagede dan kecamatan Sumbang; d. pengawasan keuangan dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, perencanaan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawas, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Banyumas, kecamatan Kalibagor, kecamatan Kembaran, kecamatan Sokaraja, kecamatan Somagede dan kecamatan Sumbang; e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, perencanaan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawas, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Banyumas, kecamatan Kalibagor, kecamatan Kembaran, kecamatan Sokaraja, kecamatan Somagede dan kecamatan Sumbang; f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, perencanaan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawas, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Banyumas, kecamatan Kalibagor, kecamatan Kembaran, kecamatan Sokaraja, kecamatan Somagede dan kecamatan Sumbang; g. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang mel a ksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, perencanaan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawas, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Banyumas, kecamatan Kalibagor, kecamatan Kembaran, kecamatan Sokaraja, kecamatan Somagede dan kecamatan Sumbang; h. pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah yang mel a ksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, perencanaan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawas, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Banyumas, kecamatan Kalibagor, kecamatan Kembaran, kecamatan Sokaraja, kecamatan Somagede dan kecamatan Sumbang; i. pengawasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah yang mel a ksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, perencanaan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawas, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Kalibagor, kecamatan Kembaran, kecamatan Sokaraja, kecamatan Somagede dan kecamatan Sumbang; j. p emantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; k. pelaksanaan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Inspektorat Pembantu II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah; b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah; c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pariwisata, pertanian serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Kebasen, kecamatan Kemranjen, kecamatan Patikraja, kecamatan Sumpiuh, dan kecamatan Tambak; d. pengawasan keuangan dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pariwisata, pertanian serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Kebasen, kecamatan Kemranjen, kecamatan e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pariwisata, pertanian serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Kebasen, kecamatan Kemranjen, kecamatan Patikraja, kecamatan Sumpiuh, dan kecamatan Tambak; f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pariwisata, pertanian serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Kebasen, kecamatan Kemranjen, kecamatan Patikraja, kecamatan Sumpiuh, dan kecamatan Tambak; g. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pariwisata, pertanian serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Kebasen, kecamatan Kemranjen, kecamatan Patikraja, kecamatan Sumpiuh, dan kecamatan Tambak; h. pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pariwisata, pertanian serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Kebasen, kecamatan Kemranjen, kecamatan Patikraja, kecamatan Sumpiuh, dan kecamatan Tambak; i. pengawasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerahyang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, pangan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, perikanan, pariwisata, pertanian serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Kebasen, kecamatan Kemranjen, kecamatan Patikraja, kecamatan Sumpiuh, dan kecamatan Tambak; j. p emantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; k. pelaksanaan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Inspektorat Pembantu III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah; b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah; c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, keuangan, kesatuan bangsa dan politik, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten pada Sekretariat DPRD, unsur staf pada Sekretariat Daerah, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Barat, kecamatan Jatilawang, kecamatan Karanglewas, kecamatan Lumbir, kecamatan Purwojati, kecamatan Rawalo dan kecamatan Wangon; d. pengawasan keuangan dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, keuangan, kesatuan bangsa dan politik, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten pada Sekretariat DPRD, unsur staf pada Sekretariat Daerah, serta urusan pemerintahan umum Barat, kecamatan Jatilawang, kecamatan Karanglewas, kecamatan Lumbir, kecamatan Purwojati, kecamatan Rawalo dan kecamatan Wangon; e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, keuangan, kesatuan bangsa dan politik, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten pada Sekretariat DPRD, unsur staf pada Sekretariat Daerah, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Barat, kecamatan Jatilawang, kecamatan Karanglewas, kecamatan Lumbir, kecamatan Purwojati, kecamatan Rawalo dan kecamatan Wangon; f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, keuangan, kesatuan bangsa dan politik, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten pada Sekretariat DPRD, unsur staf pada Sekretariat Daerah, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Barat, kecamatan Jatilawang, kecamatan Karanglewas, kecamatan Lumbir, kecamatan Purwojati, kecamatan Rawalo dan kecamatan Wangon; g. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, keuangan, kesatuan bangsa dan politik, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten pada Sekretariat DPRD, unsur staf pada Sekretariat Daerah, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Barat, kecamatan Jatilawang, kecamatan Karanglewas, kecamatan Lumbir, kecamatan Purwojati, kecamatan Rawalo dan kecamatan Wangon; h. pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, keuangan, kesatuan bangsa dan politik, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten pada Sekretariat DPRD, unsur staf pada Sekretariat Daerah, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo dan Kecamatan Wangon; i. pengawasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, keuangan, kesatuan bangsa dan politik, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten pada Sekretariat DPRD, unsur staf pada Sekretariat Daerah, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo dan Kecamatan Wangon; j. p emantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; k. pelaksanaan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Inspektorat Pembantu IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah; b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah; c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Utara, kecamatan Ajibarang, kecamatan Baturraden, kecamatan Cilongok, kecamatan Gumelar, kecamatan Kedungbanteng dan kecamatan Pekuncen; d. pengawasan keuangan dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Utara, kecamatan Ajibarang, kecamatan Baturraden, kecamatan Cilongok, kecamatan Gumelar, kecamatan Kedungbanteng dan kecamatan Pekuncen; e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Utara, kecamatan Ajibarang, kecamatan Baturraden, kecamatan Cilongok, kecamatan Gumelar, kecamatan Kedungbanteng dan kecamatan Pekuncen; f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Utara, kecamatan Ajibarang, kecamatan Baturraden, kecamatan Cilongok, kecamatan Gumelar, kecamatan Kedungbanteng dan kecamatan Pekuncen; g. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Utara, kecamatan Ajibarang, kecamatan Baturraden, kecamatan Cilongok, kecamatan Gumelar, kecamatan Kedungbanteng dan kecamatan Pekuncen; h. pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan Ajibarang, kecamatan Baturraden, kecamatan Cilongok, kecamatan Gumelar, kecamatan Kedungbanteng dan kecamatan Pekuncen; i. pengawasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, serta urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan pada kecamatan Purwokerto Utara, kecamatan Ajibarang, kecamatan Baturraden, kecamatan Cilongok, kecamatan Gumelar, kecamatan Kedungbanteng dan kecamatan Pekuncen; j. p emantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; k. pelaksanaan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.