PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kabijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas

Kebijakan Akuntansi terdiri atas: a. Pendahuluan Kebijakan Akuntansi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; b. Kebijakan Pelaporan Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; c. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; d. Kebijakan Akuntansi Investasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; e. Kebijakan Akuntansi Piutang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; f. Kebijakan Akuntansi Persediaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; g. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; h. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; i. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; j. Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; k. Kebijakan Akuntansi Ekuitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; l. Kebijakan Akuntansi Pendapatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; m. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; n. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; o. Kebijakan Akuntansi SiLPA/SiKPA/SAL, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; p. Kebijakan Akuntansi Transitoris, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. q. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. r. Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. s. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 2. menambahkan Lampiran mengenai Kebijakan Akuntansi Properti Investasi setelah Lampiran XVIII, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.