PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 — Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang

(4) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran,

(5) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang: a. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas BLUD; b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati; c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; d. menatausahakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD yang diterimanya; e. menyiapkan dokumen Tanda Bukti Penerimaan atas pelayanan BLUD; f. menyiapkan dokumen tanda bukti pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan BLUD; dan g. menyiapkan dokumen Surat Tanda Setoran atas pendapatan BLUD.

(3) Bendahara Pengeluaran sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang: a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan S-PPD UP/GU dan S-PPD LS; b. menerima dan menyimpan UP untuk keperluan operasional BLUD; c. melaksanakan pembayaran atas UP yang dikelolanya; d. menolak perintah bayar dari Pemimpin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; f. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pemimpin melalui Pejabat Keuangan. h. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati; i. memeriksa kas secara periodik; j. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank; dan k. menerima, menyetorkan, dan menyiapkan dokumen Surat Tanda Setoran atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

(4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.

(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

(6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi: a. jasa giro, b. pendapatan bunga, c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing: d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD, e. investasi: f. pengembangan usaha.

(4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c. merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan Operasional BLUD.

(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e. merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

(2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan dikonsolidasikan ke dalam RKA pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam (satu) program, (satu) kegiatan, (satu) output, dan jenis belanja.

(3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

(4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diintegrasikan dikonsolidasikan ke dalam RKA selanjutnya diintegrasikan dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

(5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA.

(6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

(5) Bendahara pengeluaran dapat memberikan panjar kepada pelaksana kegiatan atas persetujuan pimpinan;

(6) Pelaksana kegiatan penerima panjar bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran.

(7) Bendahara Pengeluaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Keuangan minimal 1 (satu) bulan sekali.

(3) Rincian penggunaan dana S-PPD GU diuraikan sampai dengan kode rekening rincian per objek belanja Kegiatan.

(4) Guna pengesahan belanja GU yang terakhir, Bendahara Pengeluaran mengajukan S-PPD GU Nihil.

(5) Pengajuan S-PPD GU Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan: a. besaran S-PPD GU Nihil sebesar laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang disahkan; b. rincian penggunaan dana untuk S-PPD GU Nihil diuraikan sampai dengan kode rekening rincian objek belanja; c. pengajuan S-PPD GU Nihil tidak dilakukan penggantian UP.

(6) Saldo UP pada Bendahara Pengeluaran setelah pengesahan pertanggungjawaban GU terakhir, wajib disetorkan ke Rekening Kas BLUD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

(4) Pembayaran S-PPD LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c ditujukan kepada pihak ketiga.

(2) Lampiran dokumen S-PPD LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf d, terdiri dari: a. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; b. surat perjanjian kerja sama/kontrak; c. BA penyelesaian pekerjaan; d. BAST barang dan jasa; e. BA Pembayaran; f. bukti pembayaran; g. surat jaminan bank; h. BA Pemeriksaan; i. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; j. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; k. foto/buku/dokumentasi Tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan; l. potongan iuran premi jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian; dan m. lampiran lain yang diperlukan.

(3) Kelengkapan lampiran dokumen S-PPD LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan peruntukkannya.

(4) Dalam hal kelengkapan dokumen S-PPD LS yang diajukan tidak lengkap, Bendahara Pengeluaran mengembalikan Dokumen S-PPD LS kepada PPTK untuk dilengkapi.

(5) Bendahara Pengeluaran mengajukan S-PPD LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemimpin setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan Pemimpin melalui Pejabat Keuangan.

(2) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari pendapatan fungsional maupun sumber dana lainnya yang sah melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya (trade-in).

(3) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan dan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

(4) Aset tetap yang dikelola BLUD diklasifikasikan sebagai berikut: a. tanah; b. peralatan dan mesin; c. gedung dan bangunan; d. jalan, jaringan, dan irigasi; e. aset tetap lainnya; dan f. konstruksi dalam pengerjaan.

(5) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap merupakan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dalam kondisi siap dipakai.

(6) Peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, serta peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari satu periode dan dalam kondisi siap pakai.

(7) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap dipakai.

(8) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh BLUD dan dalam kondisi siap dipakai.

(9) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasinal BLUD dan dalam kondisi siap dipakai.

(10) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

(2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional BLUD tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(3) Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.

(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan merupakan pendapatan BLUD dan harus dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

(5) BLUD dapat mengalihkan, memindahtangankan dan/atau menghapus aset tetap berupa tanah dan bangunan atas persetujuan pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sebagai berikut: a. penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD selain dari APBN/APBD merupakan pendapatan BLUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD; b. penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukan merupakan pendapatan BLUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah.

(7) Pengalihan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaporkan kepada Menteri/pimpinan Lembaga/kepala SKPD

(8) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Bupati.

(3) Utang/ pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/ pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/ pinjaman.

(4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

(5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

(4) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dapat langsung dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja BLUD RSUD Banyorang sebagaimana tercantum dalam RBA.

(5) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

(6) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan, dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi RSUD, pemerintah daerah dan masyarakat.