PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Penyelenggaraan Pelayanan Parkir

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan. 2. Bupati adalah Bupati Bangkalan. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati se bagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. 5. Kepala Dinas Perhu bungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. 6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 7. Parkir berlangganan adalah parkir yang dikelola dengan sistem retribusi sekali pungut dalam satu tahun dan pengguna parkir berhak memarkir kendaraannya pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan kapan saja tanpa harus membayar lagi saat memarkir kendaraannya. 8. Pelayanan Parkir di Tepi J alan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Tim Pengawas Parkir adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawasi penyelenggaraan tata kelola parkir. 10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan ala-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. 11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 12. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 13. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan. 14. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. 15. Petugas Parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan keluar dan masuk ke tempat parkir yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memberikan pelayanan parkir. 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRDadalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah: a. untuk memberikan kepastian zona kawasan parkir yang terdapat pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir; c. untuk memberikan kepastian tempat, waktu dan biaya dalam membayar parkir dan; d. untuk meningkatkan pelayanan parkir dan ketertiban dalam berlalu lintas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.