PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan; b. Pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan dinas; c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; e. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris mempunyai sub tugas meliputi: a. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana; c. Menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat - menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; d. Mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di lingkungan dinas agar terwujud tertib administrasi; e. Menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku; f. Menyelenggarakan penetapan tugas dan fungsi dinas sesuai dengan penetapan dokumen perencanaan; g. Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang - undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi; h. Memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya; i. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; j. Menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas; k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya; l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup sekretariat sesuai bidang tugasnya; n. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bawahan; o. Mengkoordinasikan tugas bawahan di lingkup sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; q. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan laporan hasil koordinasi kegiatan Bidang secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

(5) Sekretaris, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan Program penunjang urusan pemerintahan daerah;

(6) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Sekretaris menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Sekretariat.

(7) Sekretaris, membawahkan / mengkoordinasikan: a. Perencana; b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan d. Pelaksana.

(8) Sekretaris sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada perencana, subbagian umum dan kepegawaian, analis keuangan pusat dan daerah dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) Perencana dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

(10) Pelaksana sebagaima na dimaksud pada ayat (8) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

(11) Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Pada Dinsos terdapat Pelaksana, meliputi: a. Sekretariat, meliputi: 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi: a) Penelaah Teknis Kebijakan; b) Pengolah Data dan Informasi; c) Operator Layanan Operasional; dan d) Pengadministrasi Perkantoran. 2. Penelaah Teknis Kebijakan; 3. Pengolah Data dan Informasi; dan 4. Pengadministrasi Perkantoran. b. Bidang Pemberdayaan Sosial, meliputi: 1. Penelaah Teknis Kebijakan; dan 2. Pengolah Data dan Informasi. c. Bidang Rehabilitasi Sosial, meliputi: 1. Penelaah Teknis Kebijakan; 2. Pengolah Data dan Informasi; dan 3. Pengadministrasi Perkantoran. d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi: 1. Penelaah Teknis Kebijakan; 2. Pengolah Data dan Informasi; dan 3. Pengadministrasi Perkantoran. e. Bidang Penanganan Bencana, meliputi: 1. Penelaah Teknis Kebijakan; 2. Pengolah Data dan Informasi; dan 3. Pengadministrasi Perkantoran. f. UPTD Layanan Keterlantaran dan Disabilitas, meliputi: 1. Penata Layanan Operasional; dan 2. Pengadministrasi Perkantoran. g. UPTD Tuna Sosial, meliputi: 1. Penata Layanan Operasional; dan 2. Pengadministrasi Perkantoran.

(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi: a. Penelaah Teknis Kebijakan pada: 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa sumber daya manusia aparatur; 2. Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa perencanaan anggaran, perbendaharaan, penata laporan keuangan, dan penataan keuangan; 3. Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial, analisa kelembagaan masyarakat, dan penyuluh penanganan masalah sosial; 4. Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana rehabilitasi, penyuluhan bimbingan atau konseling eks penyandang penyakit sosial, dan analisa masalah sosial; 5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa pelayanan sosial, penyusunan bahan pemberian bantuan teknis, penyusunan program pembinaan pranata sosial, dan pengevaluasi hasil kegiatan bantuan sosial masyarakat; dan 6. Bidang Penanganan Bencana melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa mitigasi bencana. b. Penata Layanan Operasional pada: 1. UPTD Layanan dan Keterlantaran dan Disabilitas melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis di bidang konseling; dan 2. UPTD Tuna Sosial memberikan layanan bimbingan dan konseling. c. Pengolah Data dan Informasi pada: 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan dokumentasi, dan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah; 2. Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan program dan kegiatan, verifikator keuangan, dan pengelolaan data; 3. Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pembinaan bantuan, pengelolaan pemberdayaan lembaga sosial, pengelolaan monitoring dan evaluasi, dan pengolahan data; 4. Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pelayanan rehabilitasi sosial dan lansia, dan pengelolaan rehabilitasi dan pelayanan sosial; 5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan data bantuan sosial, pengelolaan pembinaan bantuan, dan pengelolaan bimbingan sosial; dan 6. Bidang Penanganan Bencana melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan bina kesejahteraan keluarga, pengelolaan perlindungan sosial, dan pengelolaan bimbingan dan konseling. d. Operator Layanan Operasional pada Subbagian Umum dan Kepegawaian melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana. e. Pengadministrasi Perkantoran pada: 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum; 2. Sekretariat melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum; 3. Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi rehabilitasi masalah sosial, dan pengadministrasi rehabilitasi sosial penyandang cacat; 4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum; 5. Bidang Penanganan Bencana melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum; 6. UPTD Layanan Keterlantaran dan Disabilitas melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum; dan 7. UPTD Tuna Sosial melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum.