PERBUP Nomor 12 Tahun 2025 — Tata Cara Pemungutan Retribusi Laboratorium Lingkungan.

(1) UPTD melakukan pendataan Wajib Retribusi Laboratorium Lingkungan melalui inventarisasi data yang meliputi Subjek dan Objek Wajib Retribusi.

(2) Pendataan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat; a. Subjek Retribusi; b. Objek Retribusi; c. dasar perhitungan Retribusi.

(1) Laboratorium Lingkungan menerbitkan laporan hasil uji apabila contoh uji yang disampaikan atau diajukan telah diuji sesuai dengan permohonan Pengguna Jasa dan menghasilkan data yang valid.

(2) Laporan Hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Jasa dengan menyajikan data Parameter Kualitas Lingkungan sesuai dengan pemohonan pengujian sampel yang diajukan.

(3) Pengguna Jasa Laboraturiom Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) membayar Retribusi berdasarkan jumlah Parameter Kualitas Lingkungan yang diuji pada Laboratorium Pengujian sesuai tarif Retribusi yang telah ditetapkan.

(1) Pembayaran Retribusi Laboratorium Lingkungan dapat dilakukan melalui: a. pembayaran langsung (tunai); atau b. pembayaran melalui sistem pembayaran berbasis elektonik.

(2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan sekaligus dan lunas.

(3) Pembayaran Retribusi secara langsung (tunai) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui loket pembayaran atau teller yang disediakan ditempat pelayanan.

(4) Retribusi yang telah dibayar secara langsung (tunai) dan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti bayar Retribusi.

(5) Pembayaran Retribusi melalui sistem pembayaran berbasis elektonik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetorkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

(6) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran secara langsung (tunai) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan tanda bukti pembayaran.

(1) UPTD menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dengan melampirkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

(3) Penyetoran 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal: a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi. b. hari libur; c. keadaan kahar.

(4) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diterbitkan oleh Kepala UPTD atas nama Kepala Perangkat Daerah Teknis.

(2) Surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut: a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi; b. lembar ke-2 untuk UPTD; dan c. lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah.

(3) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(4) Bentuk dan isi surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan dengan pertimbangan: a. alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

(1) Kepala Perangkat Daerah teknis melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

(2) Kepala Perangkat Daerah teknis dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.

(3) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

(4) Keputusan Bupati atas permohonan pengembalian kelebihan Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikabulkan, Kepala Perangkat Daerah teknis menerbitkan SKRDLB.

(2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

(1) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang Retribusi lainnya tersebut.

(2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi, Retribusi dicantumkan didalam SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran Retribusi diterbitkan SKRDN.

(4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Retribusi,diterbitkan SKRDKB.

(5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran Retribusi ke Pemerintah Daerah.

(6) Bentuk SKRDLB, SKRDN, SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(1) Penghapusan Piutang Retribusi Laboraturiom Lingkungan yang sudah kedaluwarsa berlaku untuk: a. Wajib Retribusi orang pribadi; dan b. Wajib Retribusi Badan.

(2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena: a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan; b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan; c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena: a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit; b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan; c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukandan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.