PERBUP Nomor 13 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan

(1) Penilaian produktifitas kerja ASN diukur berdasarkan produktivitas kerja yang dibuat setiap hari yang dilaporkan setiap akhir bulan.

(2) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan kehadiran Pegawai menurut hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penghitungan besaran TPP ASN yang diterima oleh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui Sistem Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai (e-TPP) dan aplikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas).

(2) Sistem Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai (e-TPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung produktifitas kerja ASN diukur berdasarkan produktivitas kerja yang dibuat setiap hari yang dilaporkan setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau dilakukan secara manual.

(3) Aplikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai informasi yang sah dalam melakukan pembayaran TPP ASN dan penjatuhan hukuman disiplin ASN sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(1) Pengelolaan Sistem Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai (e-TPP) dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan.

(2) Pengelolaan aplikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan.

(1) ASN wajib melaksanakan perekaman kehadiran setiap Hari Kerja melalui akun masing-masing pegawai pada aplikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas).

(2) Perekaman kehadiran setiap Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. masuk kerja sebelum pukul 07.30 WIB; dan b. pulang kerja setelah pukul 16.15 WIB pada hari Senin s/d Kamis dan setelah pukul 12.00 WIB pada hari Jumat.

(3) Kewajiban perekaman kehadiran setiap Hari Kerja melalui akun masing-masing pegawai pada aplikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

(4) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan jam kerja shift, jumlah jam kerja secara akumulatif dengan batas waktu normal minimal 170 jam dan ditentukan tersendiri oleh Kepala Perangkat Daerah.

(5) Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada saat bulan Ramadhan, yang akan diatur lebih lanjut dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

(1) TPP ASN diberikan kepada: a. Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji pada Pemerintah Daerah; b. Pegawai pindahan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain yang menduduki Jabatan Struktural, dan Jabatan Fungsional yang namanya belum masuk kedalam daftar gaji pada Pemerintah Daerah; c. Pegawai yang mengambil cuti tidak lebih dari 12 (dua belas) Hari Kerja dalam 1 (satu) bulan, dan cuti besar untuk memenuhi kewajiban agama berupa ibadah haji dan ibadah keagamaan lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cuti Pegawai diberikan TPP ASN berdasarkan Disiplin Kerja; d. Pegawai yang mengambil cuti melahirkan anak pertama sampai anak ketiga diberikan TPP ASN berdasarkan Disiplin Kerja; e. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang tidak dibiayai Pemerintah Daerah; atau f. Pegawai yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri, mengikuti sosialisasi, diklat kedinasan.

(2) TPP ASN tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah; b. Pegawai yang mengambil Masa Persiapan Pensiun; c. Pegawai pindahan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain ke Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji pada Pemerintah Daerah; d. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar; e. Guru dan Calon PNS Guru; f. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; g. Pegawai tenaga fungsional/pelaksana pada UPTD Puskesmas kecuali kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Tata Usaha; h. Pegawai yang sedang menjalani Cuti lebih dari 12 (dua belas) hari dalam 1 (satu) bulan, Cuti Diluar Tanggungan Negara dan Cuti Besar; i. Pegawai yang tidak berwenang menguasai barang milik daerah; j. Pegawai yang wajib tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); k. Pegawai yang diberikan Sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); atau l. Pejabat/Pegawai yang menerima atau menolak Gratifikasi namun tidak melaporkan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau UPG Kabupaten Asahan.

(1) CPNS diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang ditentukan.

(2) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat diberikan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pejabat atasan langsung, atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat menerima TPP ASN tambahan sebesar 20% dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya; b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan yang dirangkapnya; dan c. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat menerima TPP ASN pada TPP ASN yang tertinggi.

(3) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

(4) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang tidak dibiayai Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran TPP yang ditentukan.

(1) Pengelolaan data TPP ASN dilaksanakan di masing-masing Perangkat Daerah oleh pejabat yang m en angani urusan kepegawaian.

(2) Pengelola data TPP ASN mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin, surat hukuman disiplin dan surat perintah tugas, atau perintah tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian aspek disiplin pegawai; b. menyusun Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dari hasil input aplikasi Presensi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) sehingga diperoleh data jumlah pencapaian aspek disiplin pegawai; c. menyusun rekapitulasi produktifitas kerja pegawai dari hasil input sistem Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai (e-TPP) sehingga diperoleh data jumlah pencapaian aspek produktifitas kerja; d. menghitung data kehadiran seluruh pegawai untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui bendahara Perangkat Daerah masing-masing; dan e. mengkonfirmasi Pegawai yang tidak melakukan rekam ke hadiran karena alasan kedinasan.

(3) Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Rekapitulasi produktifitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.