PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Nilai Sewa Reklame dan Nilai Perolehan Air Tanah

(1) Lokasi penempatan reklame dibedakan berdasarkan kelas jalan sebagai berikut: a. Kelas Utama b. Kelas I; c. Kelas II; dan d. Kelas III.

(2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nama jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan untuk: a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. peternakan rakyat; dan e. keperluan keagamaan.

(3) Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. Non Niaga, merupakan kegiatan yang tidak termasuk Niaga dan lndustri, akan tetapi pemakaian air tanah menggunakan sistem distribusi terpusat dan/atau dengan diameter sumur bor lebih dari 2 (dua) inch dan/atau pemakaian air tanahnya lebih dari 100 m 3 per bulan, antara lain: 1. komplek perumahan/apartemen non usaha dengan penggunaan air dengan sistem distribusi terpusat; 2. rumah tinggal perorangan dilengkapi kolam renang dan/atau rumah tinggal perorangan dengan sumur bor atau sumur gali dengan debit pemakaian lebih dari 100 m 3 perbulan; 3. rumah tinggal milik badan hukum/badan usaha; 4. wisma/ guest house / mess/ vina/ asrana/ rumah peristirahatan tidak untuk disewakan;' 5. asrama badan sosial dengan debit pemakaian lebih dari 100 m3 per bulan; 6. yayasan dan/atau badan hukum milik Pemerintah, tempat kursus, pelatihan, pengujian, kesehatan; 7. rumah sakit umum/politeknik/terminal/stasiun kereta api/GOR/pasar/ bandara/pelabuhan dan fasilitas Pemerintah lainnya yang dikelola Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 8. kantor perwakilan asing/kedutaan/konsul/kantor perwakilan negara asing; dan 9. pertanian rakyat dengan debit diatas 2 (dua) liter perdetik dan jarak kurang dari 1 (satu) km dari permukinan. b. Usaha Mikro, merupakan kegiatan usaha dengan modal maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang memakai air dengan kapasitas pompa kurang dari 2 liter/detik, dan/atau diameter sumur bor kurang dari 2 (dua) inch, antara lain: 1. pencucian motor; 2. percetakan; 3. gudang; 4. salon kecantikan, panti pijat, laundry; 5. bimbingan tee/kursus keterampilan; 6. birojasa; dan 7. usaha mikro lainnya yang sejenis. c. Usaha Kecil, merupakan kegiatan usaha dengn modal lebih dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah); tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; yang memakai air dengan kapasitas pompa lebih dari 2 liter/detik, dan/atau diameter sumur bor lebih dari 2 (dua) inch, antara lain: 1. Industri rumah tangga; 2. Depot air minum isi ulang; 3. Industri air minum dalam kemasan; 4. Kolan renang; 5. rumah sakit swasta kelas C/poliklinik, apotek, toko/depot obat; 6. Toko/ stmalayan/ rumah sewa/ kamar kontrakan/ rumah toko/ rumah kantor; 7. Penginapan/ villa/ cottage/ mess/ guest house/ wisma/ tempat peristirahatan yang disewakan, 1osmen/ air tanah melati, tempat pertemuan atau gedung serbaguna; dan 8. Rumah makan, restoran. 9. Industri kecil di bawah binann perusahaan besar/dinas/ departemen / koperasi; dan 10. Usaha kecil lainnya yang sejenis. d. Usaha Menengah, merupakan kegiatan usaha dengan modal lebih dari Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampal dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; penggunanya yang memakai air tanah dengan kapasitas pompa kurang dari 2 liter/detik, dan/atau diameter sumur bor kurang dari 2 (dua) inch, antara lain: 1. industri minuman olahan; 2. pabrik es; 3. kawasan industri; 4. Perkebunan/ kehutanan/ pertanian/ pembenihan/ pembibitan/ perikanan/ peternakan yang dikelola oleh koperasi usaha kecil menengah; 5. industri kimia dasar/ obat-obatan/ kosmetik; 6. Usaha menengah di bawah binaan perusahaan besar /dinas/ departemen/koperasi; dan 7. Usaha menengah lainnya yang sejenis. e. Usaha Besar, merupakan kegiatan usaha dengan modal diatas usaha menengah, antara lain: 1. pertambangan; 2. industri otomotif/ mesin/ peralatan/ elektronik/ karoseri; 3. perusahaan pengembang (developer) / kontraktor; 4. industri logam/ non logam; 5. industri kertas/ industri tekstil/ garmen; 6. industri geothermal/ Listrik/ energi pembangkit/ pertanbangan; 7. industri GPO atau CO, kecap; 8. kilang/ industri migas dan sejenisnya; 9. agro industri, perkebunan/ kehutanan, pertanian, pembenihan, pembibitan, perikanan dan petemakan; dan 10. Usaha besar lainnya yang sejenis.

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPAT.

(2) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen yaitu: a. Volume air yang diambil; dan b. Harga Dasar Air (HDA).

(4) Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali besarnya Nilai Perolehan Air Tanah yang digunakan untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Miik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam telah ditetapkan oleh Menteri sebagai berikut: a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah perusahaan PT. Pertamina dan para kontraktornya untuk kegiatan lndustri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp.125,00 perM 3; b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleb PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kegiatan pembangkit listrik lndustri sebesar Rp.75,OO perM 3; dan c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Rp.125,00 perM 3 .

(5) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara mengalikan FNA dengan HAB.

(6) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Harga dasar air tanah dihitung bedasarkan factor nilai dan harga air baku.

(2) Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Sumber Daya Alam, Komponen Kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan (selanjutnya disebut komponen kompensasi) dan Persentase Komponen Harga Dasar Air.

(3) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi ligkungan dimana titik pengambilan air tanah tersebut berada.

(4) Komponen Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pemakaian atau pengusahaan air tanah.

(5) Bobot yang diberikan terhadap setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini ditetapkan sebagai berikut: a. Bobot Komponen Sumber Daya Alam No Kriteria Peringkat Bobot 1 Air tanah, kualitas baik, 3 9 ada sumber air alternatif 2 Air tanah, kualitas baik, 2 4 tidak ada sumber air alternatif 3 Air tanah, Kualitas Jelek 1 1 b. Bobot Kompenen Kompensasi.