PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERBAN Nomor 7 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan: 1. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpusnas adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. 2. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perpustakaan Nasional yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3. Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Keterbukaan Informasi Publik. 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perpusnas yang selanjutnya disebut PPID Perpusnas adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Perpustakaan Nasional. 5. Atasan PPID Perpusnas adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID Perpusnas. 6. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Perpusnas, tidak termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan. 7. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA yang mengajukan permintaan Informasi Publik. 8. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. 9. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Perpustakaan Nasional sebagai badan publik dengan Pemohon dan/atau pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. 10. Sistem Informasi PPID adalah sistem berbasis jaringan yang berfungsi sebagai media Informasi dalam pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian Informasi Publik. 11. Unit Kerja adalah seluruh unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis di lingkungan Perpustakaan Nasional.

BAB II

INFORMASI PUBLIK

Pasal 3

Koreksi

Kategori Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan di Perpusnas terdiri atas: a. Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi Publik yang diumumkan secara serta-merta; dan c. Informasi Publik yang tersedia setiap saat.

Pasal 4

Koreksi

(1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Informasi yang disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Informasi Publik yang berkaitan dengan Perpusnas; b. Informasi Publik mengenai kegiatan dan kinerja Perpusnas; c. Informasi Publik mengenai laporan keuangan; dan d. Informasi Publik lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Informasi Publik yang disampaikan secara spontan, pada saat itu juga terkait Informasi Publik yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Pasal 6

(1) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Informasi Publik yang harus selalu tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Perpusnas; b. Informasi Publik tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan Perpusnas beserta dokumen pendukung; c. rencana strategis dan rencana kerja Perpusnas; d. perjanjian dengan pihak ketiga; e. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; f. prosedur kerja pegawai Perpusnas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau g. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perpusnas ini.

Pasal 7

(1) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diusulkan oleh Unit Kerja kepada PPID Perpusnas. (2) Pengusulan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Oktober setiap tahun. (3) Usulan Daftar Informasi Publik yang disampaikan harus: a. menyebutkan secara jelas nama dokumen; b. bentuk ketersediaan Informasi, baik berupa hardcopy atau softcopy; c. keterangan mengenai Informasi itu dapat diakses Pemohon Informasi atau bersifat dikecualikan. (4) Format usulan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini. (5) Usul Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas oleh PPID Perpusnas bersama dengan Unit Kerja. (6) Hasil pembahasan usul Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik Perpusnas melalui keputusan PPID Perpusnas. (7) Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 8

(1) Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan. (2) Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkapkan kekayaan alam INDONESIA; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi; i. memorandum atau surat antara Perpusnas dengan Badan Publik lainnya atau intra Perpusnas, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG.

Pasal 9

(1) Usulan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Unit Kerja kepada PPID Perpusnas. (2) Pengusulan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Oktober setiap tahun. (3) Usulan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Perpusnas bersama dengan Unit Kerja. (4) Hasil Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam lembar Pengujian Konsekuensi. (5) Format lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini. (6) Berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPID Perpusnas mengusulkan penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan kepada Kepala Perpusnas.

Pasal 10

Selain berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pengujian Konsekuensi dapat juga dilakukan: a. pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau b. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah majelis komisioner komisi informasi pusat.

Pasal 11

Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditetapkan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dalam hal: a. telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan; b. telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan hasil mediasi, putusan ajudikasi nonlitigasi, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung; atau c. telah habis jangka waktu pengecualiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Informasi Publik yang Dikecualikan

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 12

Koreksi

(1) Permohonan Informasi Publik diajukan oleh Pemohon melalui: a. situs web; b. surat elektronik; c. datang langsung; d. surat; dan e. saluran lain yang tersedia. (2) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan. (3) Terhadap permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemohon harus melampirkan persyaratan: a. bukti identitas diri warga negara INDONESIA bagi Pemohon Perseorangan; b. bukti pengesahan badan hukum bagi Pemohon berbadan hukum; atau c. surat kuasa bagi Pemohon yang diwakili. (4) Formulir permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. Nama Pemohon; b. nomor identitas kependudukan, bagi Pemohon perseorangan; c. nomor pengesahan status badan hukum, bagi Pemohon badan hukum; d. alamat; e. pekerjaan; f. nomor telepon dan/atau alamat surat elektronik; g. rincian Informasi Publik yang dibutuhkan; h. tujuan penggunaan Informasi Publik; i. cara memperoleh Informasi Publik; j. cara mendapatkan salinan Informasi Publik; k. nama dan tanda tangan Pemohon; l. nama dan tanda tangan petugas PPID Perpusnas. (5) Format formulir permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpusnas ini. (6) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti penerimaan.

Pasal 13

Terhadap permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPID Perpusnas: a. memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon; b. menyampaikan kepada Pemohon untuk melengkapi jika formulir dan dokumen persyaratan belum lengkap; c. melakukan pencatatan permohonan Informasi Publik pada data register permohonan setelah formulir dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap; dan d. menyimpan salinan formulir permohonan Informasi Publik.

Pasal 14

(1) Data register permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c paling sedikit memuat: a. nomor pendaftaran; b. tanggal permohonan; c. nama Pemohon; d. alamat Pemohon; e. nomor identitas kependudukan, bagi Pemohon perseorangan; f. nomor pengesahan status badan hukum, bagi Pemohon badan hukum; g. nomor telepon dan/atau alamat surat elektronik; h. pekerjaan; i. Informasi Publik yang diminta; j. jalur penerimaan permohonan; k. status Informasi Publik untuk mencatat apakah Informasi Publik sudah berada di bawah penguasaan Perpustakaan Nasional atau telah didokumentasikan; l. Unit Kerja yang mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohonkan; m. format Informasi Publik yang dikuasai atau bentuk Informasi Publik; n. jenis permohonan untuk mencatat apakah Pemohon Informasi Publik ingin melihat atau mendapatkan salinan Informasi Publik; o. nomor surat pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian pemberitahuan tertulis; p. tujuan penggunaan Informasi Publik; q. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke badan publik lain bila Informasi Publik yang diminta berada di bawah kewenangan badan publik lain; r. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak atau alasan Informasi Publik tidak diberikan; s. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian Informasi Publik; dan t. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang diminta. (2) Format register permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 15

(1) PPID Perpusnas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik dicatat dalam data register. (2) Dalam hal tertentu, waktu penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja disertai dengan alasan tertulis; (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon, dalam hal Informasi Publik tersebut berada pada penguasan Perpusnas; b. penjelasan atas penghitaman atau pengaburan Informasi Publik dalam hal suatu dokumen mengandung materi Informasi Publik yang Dikecualikan; c. penjelasan jika Informasi Publik hanya diberikan sebagian; d. alat penyampai dan format Informasi Publik yang tersedia; dan/atau e. pemberitahuan mengenai biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh Informasi Publik yang diminta.

Pasal 16

(1) PPID Perpusnas dapat menolak permohonan Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon disertai alasan penolakan. (2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Informasi Publik yang diminta tidak berada di bawah penguasaan Perpusnas b. Informasi Publik yang diminta merupakan Informasi Publik yang Dikecualikan; c. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh Perpusnas; d. Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaan badan publik lain. (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui pemberitahuan tertulis penolakan kepada Pemohon. (4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. Nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik; b. nama Pemohon; c. alamat Pemohon; d. pekerjaan Pemohon; e. nomor telepon dan/atau alamat surat elektronik; f. Informasi Publik yang dimohonkan; dan g. penjelasan mengenai alasan penolakan. (5) Format pemberitahuan tertulis penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpusnas ini.

BAB Kesatu

Permohonan Informasi Publik

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pemberitahuan Tertulis

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

BAB Kesatu

Keberatan

Pasal 17

Koreksi

(1) Pemohon atau pengguna Informasi Publik dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Perpusnas dalam hal: a. permohonan Informasi Publik ditolak; b. tidak disediakannya Informasi Publik berkala; c. tidak ditanggapi atau tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik; d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; dan/atau e. penyampaian Informasi Publik melebihi waktu yang telah ditentukan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau pengguna Informasi Publik atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir keberatan. (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui: a. situs web; b. surat elektronik; c. datang langsung; d. surat; dan e. saluran lain yang tersedia. (4) Terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti penerimaan. (5) Terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau pengguna Informasi Publik harus melampirkan persyaratan: a. bukti identitas diri warga negara INDONESIA bagi Pemohon atau pengguna Informasi Publik Perseorangan; b. bukti pengesahan badan hukum bagi Pemohon atau pengguna Informasi Publik berbadan hukum; atau c. surat kuasa bagi Pemohon atau pengguna Informasi Publik yang diwakili. (6) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama Pemohon atau pengguna Informasi Publik; b. nomor identitas kependudukan, bagi Pemohon dan pengguna Informasi Publik perseorangan; c. nomor pengesahan status badan hukum, bagi Pemohon dan pengguna Informasi Publik badan hukum; d. alamat; e. pekerjaan; f. nomor telepon dan/atau alamat surat elektronik; g. rincian Informasi Publik yang dibutuhkan; h. alasan pengajuan keberatan; i. kasus posisi permohonan Informasi Publik, bila ada; j. batas waktu pemberian tanggapan atas keberatan; k. nama dan tanda tangan Pemohon atau pengguna Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan l. nama dan tanda tangan petugas PPID Perpusnas. (7) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

BAB 1

Pengajuan Keberatan

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, PPID Perpusnas: a. memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau pengguna Informasi Publik; b. menyampaikan kepada Pemohon atau pengguna Informasi Publik untuk melengkapi jika formulir dan dokumen persyaratan belum lengkap; c. melakukan pencatatan permohonan keberatan pada data register permohonan keberatan setelah formulir dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap; dan d. menyimpan salinan formulir permohonan keberatan.

Pasal 19

Data register permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c paling sedikit memuat: a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan; b. jalur pengajuan keberatan; c. Unit Kerja yang menguasai Informasi Publik; d. tanggal pengajuan keberatan; e. jatuh tempo pemberian tanggapan keberatan; f. nomor dan tanggal pendaftaran permohonan Informasi Publik, jika ada; g. tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis permohonan Informasi Publik, jika ada; h. identitas lengkap Pemohon atau pengguna Informasi Publik dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan; i. Informasi Publik yang diminta; j. tujuan penggunaan Informasi Publik; k. alasan pengajuan keberatan; l. keputusan Atasan PPID Perpusnas; m. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan; n. jangka waktu penyampaian tanggapan keberatan Atasan PPID Perpusnas; o. nama dan jabatan Atasan PPID Perpusnas; p. tanggapan Pemohon atau pengguna Informasi Publik atau kuasanya; q. putusan hasil mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi, jika ada; dan r. putusan pengadilan atas gugatan Sengketa Informasi Publik, jika ada.

BAB 2

Registrasi Keberatan

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

(1) Atasan PPID Perpusnas wajib memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon atau pengguna Informasi Publik atau kuasanya. (2) Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; b. nomor surat tanggapan atas keberatan; c. jawaban tertulis Atasan PPID Perpusnas atas keberatan yang diajukan; d. perintah Atasan PPID Perpusnas kepada PPID Perpusnas untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d. (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Atasan PPID Perpusnas kepada Pemohon atau pengguna Informasi Publik atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam data register keberatan.

Pasal 21

Atasan PPID Perpusnas berhak untuk menolak pengajuan keberatan dari Pemohon atau pengguna Informasi Publik atau kuasanya, dalam hal: a. alasan keberatan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan/ atau b. materi keberatan tidak sesuai atau tidak sama dengan materi dalam permohonan Informasi Publik, jika ada.

BAB 1

Tugas dan Wewenang PPID Perpusnas

Pasal 28

Koreksi

PPID Perpusnas bertugas dan bertanggung jawab dalam: a. pengumpulan, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi Publik; b. pemberian pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; c. penyusunan standar operasional prosedur layanan Informasi Publik; d. pengusulan penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan kepada Kepala Perpusnas; e. penetapan Daftar Informasi Publik Perpusnas; f. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; g. pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik; h. pemrosesan permohonan Informasi Publik dan keberatan sesuai prosedur; i. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi terhadap usulan Informasi Publik yang Dikecualikan; dan j. pengembangan kompetensi PPID Perpusnas.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, PPID Perpusnas berwenang: a. menerima atau menolak permohonan Informasi Publik; b. melakukan koordinasi dengan Unit Kerja dalam rangka pengelolaan Informasi Publik; c. mengusulkan kepada Atasan PPID Perpusnas untuk mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi Pusat ke pengadilan tata usaha negara dan upaya hukum lainnya; d. melakukan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik di Perpusnas.

Pasal 30

(1) Atasan PPID Perpusnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Informasi Publik. (2) Atasan PPID Perpusnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perpusnas. (3) Atasan PPID Perpusnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab dalam: a. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau pengguna Informasi Publik atau kuasanya; dan b. menghadiri sidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Atasan PPID Perpusnas berwenang: a. memberikan kuasa kepada PPID Perpusnas, pegawai pada Unit Kerja pemilik Informasi Publik yang dimohonkan, pegawai pada Unit Kerja yang membidangi hukum, dan/atau pihak lain untuk mewakili dalam upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan b. mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi Pusat ke pengadilan tata usaha negara dan upaya hukum lainnya.

BAB VIII

LAPORAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 33

Koreksi

(1) PPID Perpusnas menyampaikan laporan pengelolaan Informasi Publik kepada Atasan PPID Perpusnas dan Kepala Perpusnas dengan tembusan kepada Komisi Informasi Pusat. (2) Laporan pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan monitoring dan evaluasi layanan PPID Perpustakaan Nasional pada periode bulan Januari sampai dengan Desember setiap tahun. (3) Laporan pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya melalui Sistem Informasi PPID Perpusnas.

Pasal 34

(1) Laporan pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) paling sedikit memuat: a. gambaran umum kebijakan layanan Informasi Publik; b. gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik; c. rincian layanan Informasi Publik; d. rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik; e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik. (2) Gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. sarana prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya; b. sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan c. anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya. (3) Rincian layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. jumlah permohonan Informasi Publik; b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu; c. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; d. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya; e. kedudukan hukum Pemohon Informasi Publik; dan f. jalur permohonan Informasi Publik. (4) Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. jumlah keberatan yang diterima; b. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya; c. jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke komisi Informasi yang berwenang; d. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya; e. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan f. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya. (5) Data yang dilaporkan pada laporan pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data permohonan Informasi Publik, keberatan, dan Sengketa Informasi Publik, yang telah selesai ditanggapi atau dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 3

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

Pasal 29

BAB 1

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 2