PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERBAN Nomor 7 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan PRESIDEN Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional. 2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional, Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Perpustakaan Nasional. 3. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja. 4. Capaian Kinerja adalah komponen penentu penilaian berupa target pencapaian kinerja pegawai berdasarkan penilaian pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi Hukuman Disiplin. 6. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin.

BAB IV

PEMBERIAN, PENGURANGAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 11

Koreksi

Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan yang akan didudukinya sesuai dengan formasi yang ditetapkan pada saat pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja. (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan surat tugas pimpinan.

Pasal 13

(1) Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 100% (seratus persen). (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas belajar melebihi waktu yang ditentukan, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar: a. 50% (lima puluh persen) pada tahun pertama; b. 25% (dua puluh lima persen) pada tahun kedua; dan c. 10 % (sepuluh persen), jika lebih dari 2 (dua) tahun.

Pasal 14

(1) Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya. (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa memiliki izin tertulis dari atasan langsung dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen) per hari. (2) Pegawai yang tidak masuk kerja yang memiliki izin tertulis dari atasan langsung dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua setengah persen) per hari. (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada pejabat yang menangani pencatatan kehadiran dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama masuk kerja setelah melaksanakan izin.

Pasal 16

Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali terlambat; b. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali terlambat; c. terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk setiap kali terlambat; d. terlambat 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali terlambat; dan e. terlambat lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dikenakan pemotongan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap kali terlambat.

Pasal 17

Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. pulang sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya; b. pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya; c. pulang sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya; d. pulang sebelum waktunya 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya; dan e. pulang sebelum waktunya lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dikenakan pemotongan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya.

Pasal 18

(1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja. (2) Pegawai yang melaksanakan cuti besar, Tunjangan Kinerja dikenakan pengurangan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut: a. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari pertama dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen); b. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kedua dikenakan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan c. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari ketiga dikenakan pengurangan sebesar 90% (sembilan puluh persen). (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.

Pasal 19

Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dikenakan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari.

Pasal 20

(1) Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan anak kedua tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja. (2) Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak ketiga, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 21

(1) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari tidak dikenakan pengurangan; b. sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dikenakan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari; c. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) per hari; d. sakit selama 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dikenakan pengurangan sebesar 3,5% (tiga setengah persen) per hari; dan e. sakit lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari. (2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; dan b. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada atasan langsung untuk kemudian diteruskan kepada pejabat yang menangani pencatatan kehadiran dalam waktu paling lama: a. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit untuk cuti sakit sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; dan b. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama mulai cuti untuk cuti sakit sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e.

BAB VI

HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 25

Koreksi

(1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa: 1) teguran lisan, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan; 2) teguran tertulis, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan; dan 3) pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan. b. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa: 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan; 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan; dan 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan. c. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa: 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 1 (satu) bulan; 2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persens) selama 2 (dua) bulan; dan 3) Pembebasan dari jabatan dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 26

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku. (2) Dalam hal Pegawai mengajukan keberatan atas Hukuman Disiplin kepada atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum dan Hukuman Disiplinnya diubah, maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan dikenakan pengurangan sesuai dengan jenis Hukuman Disiplin yang ditetapkan. (3) Pengurangan atau pembayaran kembali Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pasal 27

(1) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan putusan Hukuman Disiplinnya meringankan pegawai, maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikenakan pengurangan sesuai dengan tingkat keputusan Hukuman Disiplin yang ditetapkan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan putusan Hukuman Disiplinnya dibatalkan, maka Tunjangan Kinerjanya akan dibayarkan kembali terhitung mulai dari pembatalan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai yang bersangkutan. (3) Dalam hal Pegawai dibebaskan sementara dari tugas jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diduga, maka Tunjangan Kinerjanya akan diberikan kembali terhitung mulai dari pembebasan sementara dari tugas jabatannya.

Pasal 28

Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin dan kemudian melakukan pelanggaran yang sama dan dijatuhi Hukuman Disiplin lebih berat, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan Hukuman Disiplin yang terberat.

Pasal 29

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan Tunjangan Kinerja selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali setelah Pegawai yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32