PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERBAN Nomor 3 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelolaan BMN Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Pengelolaan BMN adalah serangkaian kegiatan untuk mewujudkan terkelolanya barang milik negara di lingkungan Perpustakaan Nasional secara tertib, sistematis, dan akuntabel. 3. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpusnas adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. 4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Proklamator Bung Karno dan Unit Pelaksana Teknis Proklamator Bung Hatta. 5. Pengelola Barang adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara. 6. Pengguna BMN Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala Perpusnas sebagai pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN di lingkungan Perpusnas. 7. Kuasa Pengguna BMN Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 8. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu. 9. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 10. Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 11. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah. 12. Nilai Taksiran adalah perkiraan nilai BMN yang dihasilkan berdasarkan penelitian/kajian yang dilakukan oleh tim internal yang dibentuk oleh Kuasa Pengguna Barang. 13. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 14. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat RKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. 15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perpusnas. 16. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN. 17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. 18. Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 19. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. 20. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. 21. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 22. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 23. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 24. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. 26. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 27. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara Perpusnas dengan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, dan pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. 28. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 29. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 30. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 31. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. 32. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya 33. Satuan Kerja adalah Perpusnas dan dan UPT.

BAB II

PEJABAT PENGELOLAAN BMN

Pasal 5

Koreksi

Pejabat Pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. Pengguna Barang; dan b. Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 6

Koreksi

(1) Kepala Perpusnas sebagai Pengguna Barang. (2) Kepala Perpusnas sebagai Pengguna Barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan MENETAPKAN pedoman pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN; b. MENETAPKAN Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN; c. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMN; d. melaksanakan pengadaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; f. menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi; g. mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya; h. mengajukan usul Pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; i. mengajukan usul Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; j. menyerahkan BMN yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain kepada Pengelola Barang; k. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; l. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya; m. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya; dan n. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 7

(1) Sekretaris Utama dan Kepala UPT sebagai Kuasa Pengguna Barang. (2) Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan BMN untuk Satuan Kerja yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang; b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang/Pengelola Barang; c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang; g. menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Pengguna Barang; h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang; i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 12

Koreksi

Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. penetapan status Penggunaan BMN; b. penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain; c. penggunaan sementara BMN; dan d. pengalihan status Penggunaan BMN.

Pasal 13

Koreksi

(1) Objek penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi seluruh BMN. (2) Pengecualian dari objek penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. barang persediaan; b. konstruksi dalam pengerjaan; c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; d. barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan; e. barang lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang. (3) Kewenangan Pengelola Barang atas objek penetapan status Penggunaan BMN meliputi: a. tanah dan bangunan; b. selain tanah dan bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan c. selain tanah dan bangunan dengan nilai perolehan BMN diatas Rp100.000.000.00 per unit/satuan. (4) Kewenangan Pengguna Barang atas objek penetapan status Penggunaan BMN meliputi selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

Penetapan status Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi: a. Penggunaan BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang; b. Penggunaan BMN untuk menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perpusnas;

Pasal 15

(1) Biaya pemeliharaan BMN selama jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada: a. Pengguna Barang (Penugasan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan) b. Pihak lain yang mengoperasikan BMN; atau c. Pengguna Barang dan pihak Lain yang mengoperasikan BMN (Penugasan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan). (2) Pihak lain yang dapat mengoperasikan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. badan usaha milik negara; b. koperasi; c. pemerintah negara lain; d. organisasi internasional; atau e. badan hukum lainnya.

Pasal 16

(1) Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh badan usaha milik negara, koperasi, atau badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e dilakukan untuk penyelenggaraan pelayanan umum. (2) Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pemerintah negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan untuk digunakan sebagai fasilitas umum, dengan mempertimbangkan hubungan baik antar negara. (3) Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan untuk melaksanakan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian antara Pemerintah dan organisasi internasional bersangkutan. (4) Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi internasional dan Pemerintah negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d hanya dapat dilakukan untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan.

Pasal 17

Penggunaan sementara BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: a. BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainya tanpa harus mengubah kepemilikan dan status Penggunaan BMN; b. Penggunaan Sementara BMN dilakukan antar Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;

Pasal 18

(1) Biaya pemeliharaan BMN selama jangka waktu Penggunaan sementara BMN dibebankan kepada kementerian/lembaga yang menggunakan sementara BMN bersangkutan; dan (2) Penggunaan sementara BMN dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMN.

Pasal 19

(1) Pengalihan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dapat dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Pengelola Barang. (2) Pengalihan status Penggunaan BMN dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Pengelola Barang dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang.

Pasal 20

Tata cara Penggunaan BMN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 21

Koreksi

Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

Pasal 22

Koreksi

Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan ketentuan: a. tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Perpusnas; b. memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum; c. tidak mengubah status kepemilikan BMN; dan d. telah dilakukan penetapan status Penggunaan.

Pasal 23

(1) Objek Pemanfaatan BMN meliputi: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan. (2) Objek Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

Pasal 24

Bentuk Pemanfaatan BMN berupa: a. sewa; b. Pinjam Pakai; c. KSP; d. BGS/BSG; dan e. KSPI.

Pasal 25

(1) Sewa BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang. (2) Sewa BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. (3) Pelaksanaan Sewa BMN dilaksanakan melalui Perjanjian Sewa BMN. (4) Perjanjian Sewa BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. dasar perjanjian; b. para pihak yang terkait dalam perjanjian; c. jenis, luas atau jumlah barang yang disewakan; d. jangka waktu dan periode Sewa; e. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa; f. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; g. hak dan kewajiban para pihak; dan h. hal lain yang diatur dalam persetujuan Pengelola Barang dan keputusan Pengguna Barang. (5) Jangka waktu Sewa BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling lama 5 (lima) tahun dengan periode Sewa: a. periode tahun; b. periode bulan; c. periode hari; atau d. periode jam.

Pasal 26

(1) Formula tarif/besaran Sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pengelola Barang. (2) Formula tarif/besaran Sewa BMN selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 27

(1) Pinjam Pakai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan antara Perpusnas dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. (2) Jangka waktu Pinjam Pakai BMN paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. (3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu; c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan d. hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 28

(1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMN. (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN; dan/atau b. meningkatkan penerimaan negara. (4) Jangka waktu KSP BMN paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 29

(1) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP adalah: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; atau c. swasta kecuali perorangan. (2) Pemilihan Mitra KSP BMN dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan/atau melalu mekanisame penunjukan langsung. (3) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Negara. (4) Perhitungan besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan oleh tim yang dibentuk: a. Pengelola Barang, untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan; b. Pengguna Barang, untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan;

Pasal 30

(1) BGS atau BSG BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. (2) BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan: a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaran tugas dan fungsi. b. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. (3) Objek BGS atau BSG BMN berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 31

(1) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. swasta kecuali perorangan; atau d. badan hukum lainnya. (2) Pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tender. (3) Mitra BGS atau mitra BSG wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Negara setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 32

(1) BGS atau BSG dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek BGS atau BSG; c. jangka waktu pelaksanaan BGS atau BSG; d. jangka waktu pengoperasian hasil BGS atau BSG; dan e. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian. (2) Jangka waktu pelaksanaan BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani. (3) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan. (4) Jangka waktu pengoperasian BGS/BSG dimulai sejak aset BGS/BSG siap beroperasi, dengan ketentuan tidak melampaui 2 (dua) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Pasal 33

(1) KSPI atas BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, (2) KSPI atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan: a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan. b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyediaan infrastruktur. c. termasuk dalam daftar prioritas proyek program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 34

(1) KSPI atas BMN dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: a. perseroan terbatas; b. badan usaha milik negara; c. badan usaha milik daerah; dan/atau d. koperasi. (3) Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang. (4) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada Pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian. (5) Barang hasil KSPI menjadi BMN sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian.

Pasal 35

Tata cara Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

BAB IX

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 44

Koreksi

(1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan terhadap BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Perpusnas. (2) BMN dapat dipindahtangankan dengan ketentuan: a. telah dilakukan penetapan status Penggunaan; dan b. telah dilakukan Penilaian.

Pasal 45

Koreksi

Pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dengan cara: a. penjualan; b. tukar menukar; c. hibah; atau d. penyertaan modal pemerintah pusat.

Pasal 46

(1) Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. BMN yang bersifat khusus; dan b. BMN lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang; (3) Penjualan BMN dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 47

(1) Tukar menukar BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan b. untuk optimalisasi BMN; dan c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Tukar menukar BMN dapat dilakukan dengan pihak: a. pemerintah daerah/desa; b. badan usaha milik negara c. badan usaha milik daerah, d. badan hukum lainnya yang dimiliki Negara e. swasta; atau f. pemerintah negara lain. (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 48

(1) Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah/desa. (2) Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. bukan merupakan barang rahasia negara; b. bukan merupakan barang yang menguasai c. hajat hidup orang banyak; dan d. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. (3) Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 49

(1) Penyertaan modal pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penyertaan modal pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan: a. BMN yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau b. BMN lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. (3) penyertaan modal pemerintah pusat dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 50

Tata cara Pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

BAB XII

PENATAUSAHAAN

Pasal 55

Koreksi

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j meliputi: a. pembukuan; b. inventarisasi; dan c. pelaporan.

Pasal 56

Koreksi

(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang. (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengguna Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (3) Pendaftaran dan pencatatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari: a. dokumen pengadaan BMN; b. berita acara serah terima BMN; c. dokumen kepemilikan BMN; dan d. dokumen pemeliharaan BMN. (4) Pendaftaran dan pencatatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi dan/atau sistem pelaporan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 57

(1) Inventarisasi BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun dalam hal BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi. (4) Hasil inventarisasi didaftarkan dan dicatat ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang, setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Pasal 58

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. laporan barang Kuasa Pengguna Barang periode semesteran; dan b. laporan barang Kuasa Pengguna Barang periode tahunan. (3) Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Barang periode semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna Barang periode semesteran dan tahunan. (4) Laporan barang Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perpusnas untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pasal 59

Tata Cara Penatausahaan BMN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VII

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB Kesatu

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kedua

Pasal 38

Pasal 39

BAB VIII

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB IX

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

BAB X

Pasal 51

Pasal 52

BAB XI

Pasal 53

Pasal 54