PERBAN

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Perpustakaan Nasional Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018

PERBAN Nomor 17 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. 2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 3. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Rencana Kerja Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Renja-Perpusnas adalah dokumen perencanaan Perpustakaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 5. Rencana Kerja dan Anggaran Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut RKA-Perpusnas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Perpustakaan nasional dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala Perpustakaan Nasional serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah. 7. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpusnas adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. 8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 10. Dinas Perpustakaan Provinsi adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan. 11. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan. 12. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan, dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan. 13. Kepala adalah Kepala Perpustakaan Nasional. 14. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional. 15. Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional.

BAB VI

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 8

Koreksi

(1) Gubernur mengkoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban keuangan dan barang dengan pimpinan instansi vertikal keuangan di daerah untuk kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan. (2) Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi yang ditunjuk dan diangkat sebagai kuasa pengguna anggaran program kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan bertindak sebagai pelaksana kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan.

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, Gubernur MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan di daerah yang terdiri atas: a. kuasa pengguna anggaran; b. pejabat pembuat komitmen; c. pejabat penanda tangan surat perintah membayar; dan d. bendahara pengeluaran. (2) Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi. (3) pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Dinas Perpustakaan Provinsi. (4) Dalam hal nama nomenklatur badan/dinas/kantor perpustakaan provinsi digabungkan dengan urusan lainnya maka yang menjadi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup perpustakaan.

Pasal 10

Gubernur selaku penerima pelimpahan wewenang mempunyai tanggung jawab: a. melaporkan kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi; b. mensinkronkan dan mensinergikan kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan dalam rangka keterpaduan pembangunan di daerahnya; d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya; dan e. melakukan koordinasi dalam penyampaian pelaporan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan kepada Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama dan Deputi.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2017 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD SYARIF BANDO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN NASIONAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018 ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018 NO. NAMA PERPUSTAKAAN JUMLAH (Rupiah) 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Aceh 921.474.000 2. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara 1.203.323.000 3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat 1.123.285.000 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau 938.961.000 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau 824.369.000 6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 820.007.000 7. Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 966.797.000 8. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi 891.162.000 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu 944.800.000 10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung 899.598.000 11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten 928.291.000 12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 298.480.000 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat 1.197.849.000 14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 1.281.088.000 15. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta 881.935.000 NO. NAMA PERPUSTAKAAN JUMLAH (Rupiah) 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 1.265.873.000 17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali 933.838.000 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat 967.258.000 19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah 1.122.690.000 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan 1.180.676.000 21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 1.196.125.000 22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara 899.598.000 23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 1.056.608.000 24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 1.131.809.000 25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan 1.885.159.000 26. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo 924.755.000 27. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara 1.077.229.000 28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 904.507.000 29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku 998.564.000 30. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara 1.027.700.000 31. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.029.442.000 32. Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur 1.192.294.000 33. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Papua 1.434.849.000 34. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat 1.052.440.000 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD SYARIF BANDO

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Perpustakaan Nasional Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16