PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional

PERBAN Nomor 16 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari. 2. Pegawai Negeri Sipil Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Perpustakaan Nasional dan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Nasional. 3. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik. 4. Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik di lingkungan Perpustakaan Nasional. 5. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 3

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik. (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. etika dalam bernegara; b. etika dalam berorganisasi; c. etika dalam bermasyarakat; d. etika dalam pelayanan terhadap masyarakat; e. etika terhadap sesama Pegawai; dan f. etika terhadap diri sendiri.

Pasal 4

Koreksi

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi: a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara; c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. menaati semua ketentuan peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas; e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah; g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efesien dan efektif; dan h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 5

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi: a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjaga informasi yang bersifat rahasia; c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain dalam rangka pencapaian tujuan; f. meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas; g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja; j. bersikap rasional, berkeadilan, objektif, dan transparan dalam menjalankan tugas; k. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra Perpustakaan Nasional; dan l. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Pasal 6

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi: a. mewujudkan pola hidup sederhana; b. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; c. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan; d. menghormati dan menjaga kerukunan antar anggota masyarakat; dan e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Etika dalam pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi: a. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif; b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, dan tanpa pamrih; c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif; d. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun; e. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan g. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat.

Pasal 8

Etika terhadap sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi: a. saling menghormati sesama Pegawai yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai; c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; d. menghargai perbedaan pendapat; e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai; f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama Pegawai; dan g. mewujudkan solidaritas dan soliditas dengan semua Aparatur Sipil Negara melalui satu wadah Korps Pegawai Republik INDONESIA untuk memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi: a. bersikap jujur dan terbuka; b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap; e. memiliki daya juang yang tinggi; f. memelihara kesehatan rohani dan jasmani; g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

BAB VI

MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 13

Koreksi

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Majelis Kode Etik memanggil secara tertulis terhadap Terlapor paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terbentuknya Majelis Kode Etik. (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil pihak lain untuk dimintai keterangan. (3) Dalam hal Terlapor dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak hadir pada panggilan pertama, Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan kedua paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa dan/atau dimintai keterangan. (4) Dalam hal Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hadir dalam pemanggilan kedua, Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. (5) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Majelis Kode Etik dan dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 14

(1) Pemeriksaan terhadap Terlapor dilakukan secara tertutup. (2) Terlapor wajib menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik. (3) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menjawab seluruh pertanyaan Majelis Kode Etik maka yang bersangkutan dianggap mengakui telah melakukan pelanggaran Kode Etik. (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Terlapor sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (5) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dengan memberikan catatan bahwa Terlapor tidak bersedia menandatangani.

Pasal 15

(1) Majelis Kode Etik melakukan sidang untuk mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan kepada Terlapor untuk membela diri. (2) Pengambilan keputusan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara musyawarah mufakat tanpa dihadiri oleh Terlapor. (3) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. (4) Keputusan Majelis Kode Etik memuat keterangan: a. terbukti atau tidak terbukti Terlapor melakukan pelanggaran Kode Etik; b. dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik merekomendasikan penjatuhan sanksi moral; dan c. Selain merekomendasikan sanksi moral, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan hukuman disiplin terhadap Terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final. (6) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan dan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan pertimbangan dalam MENETAPKAN keputusan penjatuhan sanksi moral. (7) Keputusan Majelis Kode Etik dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

Koreksi

(1) Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral oleh pejabat yang berwenang. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka. (3) Sanksi moral pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ringan. (4) Sanksi moral pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sedang dan Kode Etik berat.

Pasal 17

(1) Pelanggaran Kode Etik ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (3), jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan berdampak pada unit kerja; (2) Pelanggaran Kode Etik sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (4), jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan berdampak pada instansi; (3) Pelanggaran Kode Etik berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (4), jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan berdampak pada negara.

Pasal 18

(1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu: a. Kepala Perpustakaan Nasional, bagi Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan fungsional keahlian utama; b. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, bagi Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional keahlian madya; c. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Perpustakaan Nasional, bagi Pegawai yang menduduki jabatan administrasi dan jabatan fungsional keahlian muda ke bawah; (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan dan dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 19

(1) Sanksi moral pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Pegawai yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral. (2) Sanksi moral pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa/buletin, papan pengumuman dan/atau forum lain yang dipandang sesuai.

Pasal 20

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2017 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD SYARIF BANDO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL I. FORMAT PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK RAHASIA PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK NOMOR ... 1. Sehubungan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. ………….., NIP…………………, Pangkat/Golongan Ruang ..........................., Jabatan …………………….., maka perlu dilakukan pemeriksaan. 2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik, yang terdiri dari: a. Nama : NIP. : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Kedudukan : Ketua merangkap Anggota b. Nama : NIP. : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Kedudukan : Sekretaris merangkap Anggota c. Nama : NIP. : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Kedudukan : Anggota d. dst. 3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ………………… Pada tanggal ....................... ………………………………….. ………………………………….. Tembusan : 1. dst. Catatan : *) pilih salah satu KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD SYARIF BANDO LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL II. FORMAT SURAT PANGGILAN RAHASIA PANGGILAN I/II *) NOMOR ...………………....... 1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara: Nama : NIP. : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada: Hari : Tanggal : Waktu : Tempat : Untuk diperiksa/dimintai keterangan)* sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ................................................................................................................. .................................……………………....................................................................................... 2. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. ………………, ………………… Ketua Majelis Kode Etik ………………………………….. NIP. Catatan : *) pilih salah satu KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD SYARIF BANDO LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL III. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR ...……………… Pada hari ini …………… tanggal ………….. bulan ………… tahun ……………............................................. berdasarkan Keputusan ………….. Nomor : ………… tentang Pembentukan Majelis Kode Etik, masing- masing: 1. Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Kedudukan : Ketua merangkap Anggota 2. Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Kedudukan : Sekretaris merangkap Anggota 3. Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Kedudukan : Anggota 4. Dst. melakukan pemeriksaan terhadap: Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Unit Kerja : Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Perpustakaan Nasional terhadap ketentuan .............................................................................................................................. 1. Pertanyaan : ………………………………………………………………………........… …………………………………………………………………………........ Jawaban : …………………………………………………………………………........ …………………………………………………………………………........ 2. Pertanyaan : ………………………………………………………………………........… …………………………………………………………………………........ Jawaban : …………………………………………………………………………........ …………………………………………………………………………........ 3. Pertanyaan : ………………………………………………………………………........… …………………………………………………………………………........ Jawaban : …………………………………………………………………………........ …………………………………………………………………………........ 4. dst. Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang diperiksa Majelis Kode Etik Nama : Ketua NIP. : Nama : Tanda tangan : NIP. : Tanda tangan : Sekretaris Nama : NIP. : Tanda tangan : Anggota 1. Nama : NIP. : Tanda tangan : 2. Nama : NIP. : Tanda tangan : 3. dst. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD SYARIF BANDO LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL IV. FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK RAHASIA KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK NOMOR .......................... 1. Berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik pada hari …….. tanggal …… tahun ........ dan sidang Majelis Kode Etik pada hari …………… tanggal …………. Tahun ......... terhadap Saudara: Nama : NIP. : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Unit Kerja : Majelis Kode Etik MEMUTUSKAN bahwa Pegawai yang bersangkutan dinyatakan terbukti/tidak terbukti*) pelanggaran Kode Etik Pegawai Perpustakaan Nasional terhadap ketentuan ................................................................................................................................................. 2. Merekomendasikan Pegawai yang bersangkutan untuk dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan .......................................................................................................................... (jika terbukti) 3. Selain sanksi moral sebagaimana dimaksud pada angka 2, merekemondasikan Pegawai yang bersangkutan untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (jika ada) 4. Demikian Keputusan Majelis Kode Etik dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………, ……….................………...... Ketua, ……………………………………………… NIP. Sekretaris, ………………………………………………. NIP. Anggota, ……………………………………...…….... NIP. Catatan : *) pilih salah Satu KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD SYARIF BANDO LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL V. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL RAHASIA KEPUTUSAN …………………………………….. NOMOR …… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ……………………………………………….) Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik Nomor .… tanggal …, Saudara ……. terbukti melakukan perbuatan melanggar kode etik sesuai ketentuan.... dan kepada yang bersangkutan direkomendasikan untuk dikenakan sanksi moral; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu MENETAPKAN Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada Saudara .....; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor ... tentang Kode Etik Pegawai Perpustakaan Nasional; MENETAPKAN: KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka)* kepada: Nama : ………………………………………………......... NIP : ………………………………………………......... Pangkat/Gol. Ruang : ………………………………………………......... Jabatan : ………………………………………………......... Unit Kerja : ………………………………………………......... Karena melanggar ketentuan .................................................................. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ………………………………….. ………………………………........................... NIP. Catatan : *) pilih salah Satu KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD SYARIF BANDO

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20