PERBAN

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik dl Lingkungan Perpustakaan Nasional

PERBAN Nomor 15 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Klasifikasi informasi publik di lingkungan Perpustakaan Nasional, meliputi: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan c. informasi yang dikecualikan.

Pasal 2

Klasifikasi informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Penyampaian informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui situs web Perpustakaan Nasional.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD SYARIF BANDO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL NO KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK JENIS INFORMASI PUBLIK A. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 1. Profil dan Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional; 2. Informasi tentang program/kegiatan di lingkup Perpustakaan Nasional; 3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 4. Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan; 5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa; dan 6 L Ak t bilit Ki j B. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat 1. Perjanjian dengan pihak ketiga; 2. Rencana Strategis dan Rencana Kerja; 3. Data statistik pegawai; 4. Rekapitulasi data pegawai; 5. Formasi kebutuhan pegawai; 6. Informasi koleksi terbaru; 7. Informasi tentang seleksi C. Informasi yang dikecualikan 1. Informasi identitas/data kepegawaian; 2. Sanksi hukuman disiplin; 3. Surat pribadi; 4. Dokumen/bukti-bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan; 5. Dokumen pengadaan barang/jasa yang belum diumumkan penetapan pemenangnya; 6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 7. Laporan Hasil Pemeriksaan; 8. Hasil rapat-rapat yang bersifat rahasia atau dinyatakan belum boleh dibuka kepada publik; 9. Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi/informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi; dan 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD SYARIF BANDO