PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Perpustakaan Nasional Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017

PERBAN Nomor 12 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. 2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 3. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Rencana Kerja Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Renja-Perpusnas adalah dokumen perencanaan Perpustakaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 5. Rencana Kerja dan Anggaran Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut RKA-Perpusnas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Perpustakaan nasional dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala Perpustakaan Nasional serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah. 7. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpusnas adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. 8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang perpustakaan. 11. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran Kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan. 12. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan, dan besaran biaya dari setiap komponen suatu Kegiatan. 13. Kepala adalah Kepala Perpustakaan Nasional. 14. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional. 15. Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional.

BAB VI

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 8

Koreksi

(1) Gubernur mengkoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban keuangan dan barang dengan pimpinan instansi vertikal keuangan di daerah untuk Kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan. (2) Kepala SKPD yang membidangi perpustakaan yang ditunjuk dan diangkat sebagai kuasa pengguna anggaran Program Kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan bertindak sebagai pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan.

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi, Gubernur MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan di daerah yang terdiri atas: a. kuasa pengguna anggaran; b. pejabat pembuat komitmen; c. pejabat penanda tangan surat perintah membayar; dan d. bendahara pengeluaran. (2) Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kepala badan/dinas/kantor perpustakaan provinsi. (3) pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup badan/dinas/kantor perpustakaan provinsi. (4) Dalam hal nama nomenklatur badan/dinas/kantor perpustakaan provinsi digabungkan dengan urusan lainnya maka yang menjadi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup perpustakaan.

Pasal 10

Gubernur selaku penerima pelimpahan wewenang mempunyai tanggung jawab: a. melaporkan Kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi; b. mensinkronkan dan mensinergikan Kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; c. mengkoordinasikan penyelenggaraan Kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan dalam rangka keterpaduan pembangunan di daerahnya; d. mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan terhadap pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya; dan e. melakukan koordinasi dalam penyampaian pelaporan penyelenggaraan Kegiatan Dekonsentrasi bidang perpustakaan kepada Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama dan Deputi.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2016 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD SYARIF BANDO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN NASIONAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017 ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017 NO NAMA PERPUSTAKAAN JUMLAH (Rupiah) 1 Badan Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Aceh 1.106.288.000 2 Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara 1.984.311.000 3 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat 1.218.315.000 4 Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Riau 1.018.935.000 5 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau 828.011.000 6 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi 997.258.000 7 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 881.067.000 NO NAMA PERPUSTAKAAN JUMLAH (Rupiah) 8 Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 1.030.271.000 9 Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu 1.041.390.000 10 Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung 1.055.606.000 11 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta 248.480.000 12 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat 1.738.005.000 13 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten 1.042.759.000 14 Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 1.715.046.000 15 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta 765.667.000 16 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 2.087.543.000 17 Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali 1.038.748.000 18 Badan Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat 1.064.146.000 19 Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah 1.203.930.000 20 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 1.203.712.000 NO NAMA PERPUSTAKAAN JUMLAH (Rupiah) 21 Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur 1.281.767.000 22 Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara 1.215.792.000 23 Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 1.236.483.000 24 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo 866.198.000 25 Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat 788.342.000 26 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 1.249.133.000 27 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 1.683.820.000 28 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Maluku 1.260.214.000 29 Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara 1.042.819.000 30 Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.261.480.000 31 Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1.756.261.000 32 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 2.011.164.000 NO NAMA PERPUSTAKAAN JUMLAH (Rupiah) 33 Badan Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Provinsi Papua Barat 1.067.720.000 Jumlah 39.990.681.000 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD SYARIF BANDO

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Perpustakaan Nasional Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

Pasal 15

BAB X

Pasal 16