Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisi…

Pasal 2

(1) DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah meliputi: a. pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum; b. rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum; c. pengadaan perabot dan TIK fasilitas layanan Perpustakaan umum; dan d. pengembangan Bahan Perpustakaan. (2) DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengusulan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah disampaikan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi KRISNA. (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan data dukung dalam bentuk tercetak dan digital. (4) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum meliputi: a. surat pernyataan Kepala Daerah belum memiliki gedung layanan Perpustakaan dan/atau surat penyataan kepala Perangkat Daerah Provinsi dan kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menyatakan gedung layanan Perpustakaan dalam kondisi tidak layak; b. sertifikat kepemilikan lahan atas nama Pemerintah Daerah; c. dokumen Detail Engineering Design (DED); d. surat pernyataan Kepala Daerah tentang peruntukan lahan untuk Perpustakaan; e. Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference); f. Rincian Anggaran Biaya; g. surat pernyataan kesanggupan Kepala Daerah tentang mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan Perpustakaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; h. surat pernyataan kesanggupan kepala Perangkat Daerah Provinsi dan kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan tentang melaksanakan kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah; i. data jumlah kunjungan pemustaka 1 (satu) tahun terakhir; j. data jumlah anggota Perpustakaan; k. data jumlah Perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan meliputi perpustakaan khusus, umum, perguruan tinggi dan sekolah; l. data jumlah tenaga Perpustakaan dan Pustakawan; dan m. data jumlah judul dan eksemplar koleksi Perpustakaan. (5) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum meliputi: a. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah Provinsi dan kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menyatakan kondisi kelayakan gedung layanan Perpustakaan; b. sertifikat kepemilikan lahan atas nama Pemerintah Daerah; c. dokumen Detail Engineering Design (DED); d. surat pernyataan Kepala Daerah tentang peruntukan lahan untuk Perpustakaan; e. Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference); f. Rincian Anggaran Biaya; g. surat pernyataan kesanggupan Kepala Daerah tentang mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan Perpustakaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; h. surat pernyataan kesanggupan kepala Perangkat Daerah Provinsi dan kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan tentang melaksanakan kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah; i. data jumlah kunjungan pemustaka 1 (satu) tahun terakhir; j. data jumlah anggota Perpustakaan; k. data jumlah Perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan meliputi perpustakaan khusus, umum, perguruan tinggi dan sekolah; l. data jumlah tenaga Perpustakaan dan Pustakawan; dan m. data jumlah judul dan eksemplar koleksi Perpustakaan. (6) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan meliputi: a. Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference); b. Rincian Anggaran Biaya; c. surat pernyataan kesanggupan Kepala Daerah tentang mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan Perpustakaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. surat pernyataan kesanggupan kepala Perangkat Daerah Provinsi dan kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan tentang melaksanakan kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah; e. data jumlah kunjungan pemustaka 1 (satu) tahun terakhir; f. data jumlah anggota Perpustakaan; g. data jumlah Perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan meliputi perpustakaan khusus, umum, perguruan tinggi dan sekolah; h. data jumlah tenaga Perpustakaan; dan i. data jumlah judul dan eksemplar koleksi Perpustakaan. (7) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pengembangan Bahan Perpustakaan meliputi: a Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference); b Rincian Anggaran Biaya; c surat pernyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan Perpustakaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d surat pernyataan kesanggupan kepala Perangkat Daerah Provinsi dan kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan tentang melaksanakan kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah; e data jumlah kunjungan pemustaka 1 (satu) tahun terakhir; f data jumlah anggota Perpustakaan; g data jumlah Perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan meliputi perpustakaan khusus, umum, perguruan tinggi dan sekolah; h data jumlah tenaga Perpustakaan dan Pustakawan; dan i data jumlah judul dan eksemplar koleksi Perpustakaan. (8) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Pasal 4

(1) Penilaian DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Perpustakaan Nasional, kementerian atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a. kesesuaian usulan kegiatan dengan menu kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah; b. kesesuaian dengan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis; c. tersedianya data teknis/data profile; d. kesesuaian besaran satuan biaya per kegiatan yang diusulkan dengan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dan surat kesanggupan pemeliharaan dan pengelolaan aset DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah yang ditandatangani oleh gubernur, bupati/walikota; dan f. daerah prioritas pengembangan Perpustakaan di INDONESIA pada tahun 2021 mengacu Rencana Strategis Perpustakaan Nasional.

Pasal 5

(1) Pengalokasian DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah mengacu kepada mekanisme pengalokasian DAK yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. (2) Pengalokasian DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelayakan penilaian. (3) Rincian, lokasi kegiatan, dan target keluaran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 6

Penyaluran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dilaksanakan melalui mekanisme transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 7

Koreksi

Pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah berdasarkan pada rencana kegiatan dan data dukung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Perpustakaan Nasional.

Pasal 8

Koreksi

(1) Usulan perubahan rencana kegiatan diajukan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan kepada Perpustakaan Nasional dengan persetujuan Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan justifikasi perubahan dan data dukung. (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan PRESIDEN tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan anggaran paling banyak 5% (lima persen) dari menu pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum dan menu rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum untuk kegiatan penunjang. (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reviu desain perencanaan kegiatan kontraktual; b. biaya tender; c. jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah yang dilakukan secara swakelola; d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual; e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan g. kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi, kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu. (3) Pemerintah Daerah tidak dapat menggunakan alokasi untuk kegiatan penunjang yang bersumber dari DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah untuk menu pengadaan perabot dan TIK dan menu pengembangan Bahan Perpustakaan. (4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana pendamping yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Penerima DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan harus berbentuk dinas; dan b. pengusulan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah hanya diperuntukkan untuk pengembangan fasilitas layanan Perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota. (3) Kriteria khusus sebagimana dimaksud pada ayat (1) belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah untuk menu yang sama pada tahun 2019 dan tahun 2020 kecuali untuk alokasi peralihan kegiatan tahun anggaran 2020 yang dihentikan untuk pencegahan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19). (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini. BAB V Alokasi Anggaran

Pasal 11

Alokasi anggaran untuk menu pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum meliputi: a. paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk Perpustakaan umum provinsi; dan b. paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk Perpustakaan umum kabupaten/kota kecuali alokasi peralihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Alokasi anggaran untuk menu rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum submenu perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum provinsi, kabupaten/kota paling banyak Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). (2) Alokasi anggaran untuk menu rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum submenu renovasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum provinsi, kabupaten/kota paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 13

(1) Alokasi anggaran untuk menu pengadaan perabot dan TIK layanan Perpustakaan umum submenu pengadaan perabot layanan Perpustakaan umum provinsi, kabupaten/kota paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kecuali alokasi peralihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Alokasi anggaran untuk menu pengadaan perabot dan TIK layanan Perpustakaan umum submenu pengadaan TIK layanan Perpustakaan umum provinsi, kabupaten/kota paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk mengembangkan otomasi Perpustakaan melalui aplikasi INLISlite dan layanan Perpustakaan digital kecuali alokasi peralihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Alokasi anggaran untuk menu pengembangan Bahan Perpustakaan umum provinsi, kabupaten/kota paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 15

Koreksi

(1) Kepala Daerah melalui kepala Perangkat Daerah Provinsi dan kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah. (2) Laporan pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. realisasi penyerapan dana; b. capaian keluaran kegiatan; c. pelaksanaan teknis kegiatan; dan d. capaian hasil jangka pendek.

Pasal 16

(1) Laporan realisasi penyerapan dana dan laporan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan laporan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan pada pengalokasian DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah tahun selanjutnya.

Pasal 17

(1) Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c disampaikan kepada Kepala Perpustakaan Nasional, menteri atau kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir. (2) Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara triwulan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 18

(1) Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d memuat penjelasan atau informasi umum tentang terlaksananya layanan Perpustakaan yang bersumber dari DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah sesuai dengan indikator capaian. (2) Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan Perpustakaan; dan b. jumlah pemanfatan layanan Perpustakaan dihitung dari kunjungan pemustaka secara langsung (onsite) dan dalam jaringan (online). (3) Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Maret tahun 2022 setelah pelaksanaan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 19

Koreksi

(1) Pemantauan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dilakukan terhadap aspek: a. teknis kegiatan; dan b. keuangan. (2) Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Perpustakaan Nasional; b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan; c. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah terhadap target capaian keluaran; d. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah terhadap target capaian hasil jangka pendek; dan e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan. (3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: a. realisasi penyerapan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah; b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 20

Koreksi

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2021 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAMMAD SYARIF BANDO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG PERPUSTAKAAN DAERAH TAHUN 2021

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20