PERBAN

Peraturan Badan Nomor 77 Tahun 2012 tentang TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PERBAN Nomor 77 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu: a. tingkat pencapaian kinerja Pegawai; b. tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja; dan c. ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai.

Pasal 10

(1) Tunjangan Kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja Pegawai setiap bulannya. (2) Penghitungan capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik.

Pasal 11

Hari dan jam kerja Pegawai, sebagai berikut: a. Hari Senin sampai dengan Kamis : pukul 07.30-16.00; Istirahat : pukul 12.00-13.00; dan b. Hari Jumat : pukul 07.30-16.30; Istirahat : pukul 11.30-13.00.

Pasal 12

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak masuk kerja tanpa izin sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dipotong sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari; b. tidak masuk kerja tanpa izin selama 16 (enam belas) hari kerja atau lebih dipotong sebesar 100% (seratus perseratus); dan c. tidak masuk kerja dengan izin dipotong 2,5% (dua koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari. (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja untuk tiap 1 (satu) hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan atau dalam keadaan kahar.

Pasal 13

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang: a. dibebaskan dari jabatan karena tugas belajar jenjang pendidikan Doktoral (S3), diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 7 (tujuh); b. dibebaskan dari jabatan karena tugas belajar jenjang pendidikan Magister (S2), diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 6 (enam); c. dibebaskan dari jabatan karena tugas belajar jenjang pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4), diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 5 (lima); d. dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu karena tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat, diberikan Tunjangan Kinerja 1 (satu) tingkat di bawah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang dibebaskan atau diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan penugasan; dan e. diberikan Cuti Besar, Cuti Bersalin, Cuti Alasan Penting, dan Cuti Sakit, maka dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerjanya sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari.

Pasal 14

(1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik Pegawai dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup dipotong sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan; atau b. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka dipotong sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan. (2) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dikenakan pemotongan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup dipotong sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan; atau b. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka dipotong sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan. (3) Ketentuan kode etik Pegawai dan kode etik profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 15

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin setelah ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.

(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hukuman Disiplin Ringan: 1. dipotong sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; 2. dipotong sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau 3. dipotong sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Hukuman Disiplin Sedang: 1. dipotong sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. dipotong sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau 3. dipotong sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Hukuman Disiplin Berat: 1. dipotong sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. dipotong sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; atau 3. dipotong sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan.