PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2013 tentang POLA PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PERBAN Nomor 6 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999, yang bertugas di lingkungan Badan Pusat Statistik. 2. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 3. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi di lingkungan BPS. 4. Kebutuhan Pegawai adalah kebutuhan organisasi akan Pegawai yang dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja setiap satuan organisasi pada periode tertentu. 5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. 6. Tipe Wilayah Kerja adalah klasifikasi wilayah kerja berdasarkan karakteristik beban kerja pada suatu satuan organisasi.

BAB V

PEMINDAHAN PEGAWAI

Pasal 11

Koreksi

Pemindahan Pegawai atas permintaan sendiri karena alasan pernikahan diatur sebagai berikut: a. Pegawai yang menikah dengan sesama Pegawai dapat dipindahkan ke wilayah kerja suami/istri yang lebih membutuhkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPS atau pejabat yang diberi wewenang; b. Pegawai yang menikah dengan pegawai pada instansi lain, pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, anggota Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Republik INDONESIA atau pejabat negara, dapat dipindahkan ke wilayah kerja tempat suami/istri bekerja sepanjang tempat yang dituju membutuhkan dan mendapat persetujuan dari Kepala BPS atau pejabat yang diberi wewenang; c. Pegawai yang menikah dengan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat diberikan kesempatan pindah 1 (satu) kali ke wilayah kerja tempat suami/istri bekerja setelah bekerja pada satuan organisasi terakhir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, sepanjang tempat yang dituju membutuhkan dan mendapat persetujuan dari Kepala BPS atau pejabat yang diberi wewenang; dan d. Pegawai yang menikah dan menduduki Jabatan Struktural dapat dipindahkan tanpa Jabatan Struktural di satuan organisasi yang dituju.

Pasal 12

(1) Pemindahan Pegawai antar kabupaten/kota dilakukan dari tipe rendah ke tipe yang lebih tinggi atau sama sesuai klasifikasi wilayah kerja dalam satu provinsi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Pemindahan antar provinsi dilakukan dari tipe C ke tipe B dan ke tipe A atau dari tipe B ke tipe A atau pada tipe yang sama sesuai klasifikasi wilayah kerja provinsi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (3) Dalam hal organisasi membutuhkan Pegawai dengan kualifikasi khusus, Kepala BPS atau pejabat yang diberi wewenang dapat memindahkan Pegawai di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

(1) Pemindahan Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural eselon IV di BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota bukan atas permintaan sendiri, dapat dilakukan apabila sudah menduduki jabatan di satuan organisasi terakhir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan harus dipindahkan setelah 6 (enam) tahun; (2) Pemindahan Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural eselon III di BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota bukan atas permintaan sendiri, dapat dilakukan apabila sudah menduduki jabatan di satuan organisasi terakhir sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan harus dipindahkan setelah 7 (tujuh) tahun; dan (3) Pemindahan Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural eselon IV dan eselon III pada satuan organisasi BPS (Pusat) bukan atas permintaan sendiri, dapat dilakukan apabila sudah menduduki Jabatan Struktural di satuan organisasi terakhir sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan harus dipindahkan setelah 7 (tujuh) tahun.

Pasal 14

Apabila organisasi membutuhkan Pegawai dengan kualifikasi khusus, Kepala BPS atau pejabat yang diberi wewenang dapat memindahkan Pegawai lebih cepat dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

(1) Pemindahan Pegawai antar instansi atas permintaan sendiri, diatur sebagai berikut: a. pindah bekerja ke instansi lain, dipindahkan dengan status pindah instansi; dan b. pindah bekerja ke Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga swasta nasional, atau lembaga swasta internasional, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai. (2) Pegawai yang pindah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyelesaikan tuntutan ganti rugi apabila masih terikat kewajiban ikatan dinas.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2013 tentang POLA PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18