Koreksi Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. 2. Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh pejabat pemerintahan. 3. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 4. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 5. Pejabat Pemerintahan Tertentu yang selanjutnya disebut Pejabat adalah aparatur sipil negara, anggota kepolisian republik INDONESIA dan prajurit tentara nasional INDONESIA yang menduduki jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Gizi Nasional. 6. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan di lingkungan Badan Gizi Nasional. 7. Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan adalah pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Badan Gizi Nasional. 8. Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disingkat BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh PRESIDEN untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. 9. Kepala Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur Pimpinan BGN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BGN. 10. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I dan unit pelaksana teknis di lingkungan BGN.