Koreksi Pasal 5

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat Utama memiliki kewenangan untuk: a. mengakses sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, personal, serta seluruh data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi Klien dan Pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern; c. meneruskan dan/atau melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada Aparat Penegak Hukum; dan d. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari unit kerja internal maupun eksternal Badan Gizi Nasional.