PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Gizi Nasional

PERBAN Nomor 4 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di Lingkungan Badan Gizi Nasional yang selanjutya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 4. Pejabat Penilai Kinerja yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. 5. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. 6. Daftar Hadir adalah bukti kehadiran Pegawai di kantor melalui perekaman secara elektronik dan/atau bentuk formulir secara manual. 7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi. 8. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan. 9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap. 10. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara. 11. Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh PRESIDEN untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. 12. Kepala Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur Pimpinan BGN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BGN.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Koreksi

(1) Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan, selain penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Pegawai sesuai dengan Jabatan dan Kelas Jabatan. (3) Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 3

Koreksi

(1) Kepala diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dengan Kelas Jabatan tertinggi di lingkungan BGN. (2) Wakil Kepala diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja Kepala.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja diberikan terhitung sejak tanggal diangkat/dilantik/melaksanakan tugas di lingkungan BGN dengan memperhitungkan Tunjangan Kinerja yang telah diterima.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai Jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan d. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 6

Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas: a. capaian kinerja; dan b. kehadiran.

Pasal 7

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar diberhentikan dari Jabatan manajerial atau Jabatan fungsional menerima Tunjangan Kinerja 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja Jabatan pelaksana pada Kelas Jabatan yang diduduki sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar. (2) Pegawai dengan Jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas belajar menerima Tunjangan Kinerja 100% (seratus persen) di Kelas Jabatannya terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.

Pasal 8

Calon pegawai negeri sipil diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang didudukinya.

BAB V

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 13

Koreksi

Pegawai mendapat pengurangan Tunjangan Kinerja dari kehadiran apabila: a. tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja; c. pulang kerja sebelum waktunya; dan/atau d. tidak mengisi Daftar Hadir, tanpa alasan yang sah.

Pasal 14

Koreksi

(1) Pegawai tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen) per hari. (2) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih secara terus menerus dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 15

Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. terlambat masuk kerja lebih 1 (satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen); atau b. terlambat masuk kerja lebih dari 60 (enam puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen).

Pasal 16

Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. pulang sebelum waktunya antara 1 (satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen); atau b. pulang sebelum waktunya lebih dari 60 (enam puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen).

Pasal 17

Pegawai yang tidak mengisi Daftar Hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen).

Pasal 18

Pegawai tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dari penilaian kehadiran apabila: a. mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam negeri maupun luar negeri yang dibuktikan dengan surat perintah/tugas dan dokumen lainnya; b. cuti tahunan; c. cuti sakit; d. cuti alasan penting; e. cuti bersalin; atau f. cuti besar.

Pasal 19

Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dikenakan dengan jumlah tidak melebihi 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja dalam 1 (satu) bulan.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Gizi Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21