PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-17-1-05-ppatk-09-13 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEJABAT DAN PEGAWAI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERBAN Nomor per-17-1-05-ppatk-09-13 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB V

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 12

Koreksi

(1) Pencatatan laporan dilakukan dengan cara manual atau menggunakan sistem komputerisasi. (2) Pencatatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. data pengaduan: 1. tanggal diterimanya pengaduan; dan 2. perihal; b. identitas Pelapor: 1. nama; 2. alamat atau kontak yang dapat dihubungi; dan/atau 3. kategori Pelapor; c. identitas Terlapor: 1. nama; 2. jabatan; dan/atau 3. alamat.

Pasal 13

Dumas yang telah dicatat dan ditelaah, dikelompokkan berdasarkan jenis Pelanggaran dengan kode masalah sebagai berikut: a. kode PW.04.01 penyalahgunaan wewenang; b. kode PW.04.02 korupsi atau pungutan liar; c. kode PW.04.03 kepegawaian; d. kode PW.04.04 hukum dan hak asasi manusia; e. kode PW.04.05 kewaspadaan nasional; dan f. kode PW.04.06 tatalaksana dan regulasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 14

(1) Pengarsipan laporan dilakukan berdasarkan: a. jenis Pelanggaran dan kode permasalahan; b. unit kerja Terlapor; dan c. tanggal, bulan dan tahun diterimanya Dumas. (2) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kegiatan penelaahan laporan dugaan Pelanggaran meliputi: a. merumuskan inti permasalahan yang diadukan oleh Pelapor; b. menghubungkan materi pengaduan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima; dan d. MENETAPKAN hasil penelaahan Dumas untuk proses penanganan selanjutnya.

Pasal 16

Pemeriksaan laporan dugaan Pelanggaran meliputi: a. telaahan lanjutan; b. konfirmasi; dan c. klarifikasi.

Pasal 17

Dalam melakukan telaahan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 16 huruf a, Pengelola Dumas mempersiapkan langkah untuk meminta konfirmasi dan/atau melakukan klarifikasi.

Pasal 18

Dalam melakukan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Pengelola Dumas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. memastikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor; dan b. mencari informasi tambahan untuk memastikan dugaan Pelanggaran yang dilaporkan.

Pasal 19

Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, Pengelola Dumas: a. meminta informasi dan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak yang terkait dengan permasalahan yang diadukan; b. melakukan penilaian terhadap permasalahan yang diadukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan; dan c. meminta dokumen pendukung atas penjelasan yang telah disampaikan oleh pihak terkait.

Pasal 20

Laporan hasil Pemeriksaan disusun secara sistematik, singkat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan memuat kesimpulan serta saran tindak lanjut.

Pasal 21

(1) Penanganan laporan Dumas dan laporan hasil Pemeriksaan harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengaduan. (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pengelola Dumas berkewajiban membuat laporan tertulis disertai alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala PPATK.

Pasal 22

(1) Pengelola Dumas dapat menyampaikan informasi tentang status penyelesaian Penanganan Dumas kepada Pelapor. (2) Dalam hal pengaduan disampaikan melalui whistleblowing system sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, Pelapor dapat memantau perkembangan penanganan laporan melalui whistleblowing system.

Pasal 23

(1) Status penyelesaian Penanganan Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dikategorikan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. status dalam proses; atau b. status selesai. (2) Status dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Dumas yang masih dalam proses penanganan. (3) Status selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Dumas yang telah selesai ditangani secara tuntas. (4) Terhadap status selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan Pelanggaran terbukti atau tidak terbukti.

Pasal 24

Dalam hal anggota Pengelola Dumas terkait dengan laporan Pelanggaran yang diterima, anggota Pengelola Dumas harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Kepala PPATK dari penugasan Penanganan Dumas dimaksud.

Pasal 25

(1) Dalam hal dugaan Pelanggaran tidak terbukti, Pengelola Dumas: a. menghentikan Penanganan Dumas; dan b. memberitahukan kepada Pelapor. (2) Dalam hal dugaan Pelanggaran tidak terbukti dan telah terdapat pencemaran nama baik Terlapor, Kepala PPATK segera mengembalikan nama baik Terlapor.

Pasal 26

Dalam hal dugaan Pelanggaran terbukti kebenarannya, Pengelola Dumas melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Badan Nomor per-17-1-05-ppatk-09-13 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEJABAT DAN PEGAWAI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

Pasal 34

BAB X

Pasal 35

Pasal 36