PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-14-1-01-ppatk-10-12 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN GOOD PUBLIC GOVERNANCE PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERBAN Nomor per-14-1-01-ppatk-10-12 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB 4

Kebijakan Organisasi

Pasal 20

Koreksi

Kebijakan organisasi antara lain meliputi: a. keterbukaan; b. pelindungan kerahasiaan; c. perumusan dan penetapan peraturan perundang-undangan serta pemberian pendapat dan bantuan hukum; d. manajemen risiko; e. manajemen sumber daya manusia; f. pengelolaan APBN; g. pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa; h. pelayanan perkantoran; i. manajemen informasi; j. sistem assurance pengaturan, pelaporan, dan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor; dan k. sistem assurance hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan hasil riset.

Pasal 21

(1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, PPATK paling kurang harus memiliki komite sebagai berikut: a. Komite GPG; b. Komite Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Komite Manajemen Informasi dan Teknologi Informasi; d. Komite Sumber Daya Manusia; dan e. Komite Manajemen Risiko. (2) Susunan dan tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala PPATK.

Pasal 22

Komite GPG merupakan organ organisasi non struktural yang bertugas membantu Kepala PPATK dalam merumuskan kebijakan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala PPATK di bidang Good Public Governance.

Pasal 23

Komite Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan organ organisasi non struktural yang bertugas membantu Kepala PPATK dalam merumuskan kebijakan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala PPATK di bidang pengendalian intern.

Pasal 24

Komite Manajemen Informasi dan Teknologi Informasi merupakan organ organisasi non struktural yang bertugas membantu Kepala PPATK dalam merumuskan kebijakan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala PPATK di bidang manajemen informasi dan teknologi informasi.

Pasal 25

Komite Sumber Daya Manusia merupakan organ organisasi non struktural yang bertugas membantu Kepala PPATK dalam merumuskan kebijakan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala PPATK di bidang sumber daya manusia berbasis meritokrasi.

Pasal 26

Komite Manajemen Risiko merupakan organ organisasi non struktural yang bertugas membantu Kepala PPATK dalam merumuskan kebijakan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala PPATK di bidang manajemen risiko.

Peraturan Badan Nomor per-14-1-01-ppatk-10-12 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN GOOD PUBLIC GOVERNANCE PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 4

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 5

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kelima

Pasal 27

BAB Keenam

Pasal 28

BAB 1

Pasal 28

Pasal 29

BAB 2

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 30

Pasal 31