PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-10-1-02-2-ppatk-10-2011 Tahun 2011 tentang PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PENYEDIA BARANG DAN/JASA LAIN

PERBAN Nomor per-10-1-02-2-ppatk-10-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2011 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, YUNUS HUSEIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 734 (2) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat keraguan, penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib meminta Dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang kepada Pengguna Jasa.

BAB IV

PENGAWASAN OLEH PPATK

Pasal 10

Koreksi

PPATK melakukan Pengawasan Kepatuhan atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Penyedia barang dan/atau jasa lainnya.

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib menyusun ketentuan internal tentang pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. (2) Standar ketentuan internal tentang pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi penyedia barang dan/atau jasa lainnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. d) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; e) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; f) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; dan g) tempat dan tanggal lahir; 2. pekerjaan; 3. sumber dana; dan 4. tujuan Transaksi. b. untuk Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi paling sedikit mencakup: 1. identitas Pengguna Jasa yang memuat: a) nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum; b) nama Korporasi; c) bentuk Korporasi; d) bidang usaha; dan e) alamat Korporasi dan nomor telepon; 2. sumber dana; 3. tujuan Transaksi; dan 4. informasi pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib meneliti kebenaran Dokumen identitas Pengguna Jasa.

Pasal 6

(1) Dalam hal Pengguna Jasa melakukan Transaksi di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), penyedia barang dan/atau jasa lainnya dapat menerapkan permintaan informasi dan Dokumen secara lebih sederhana. (2) Informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup identitas Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat: a. nama; b. tanggal lahir; c. nomor Dokumen identitas; dan d. alamat. (3) Identitas Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, paspor atau surat izin mengemudi.

Pasal 7

(1) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib melakukan verifikasi Dokumen. c. pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia; dan d. pedagang barang seni dan antik.

Pasal 3

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuktikan dengan: a. terdaftar dan/atau memperoleh ijin dari otoritas; b. keanggotaan penyedia barang dan/atau jasa lainnya pada asosiasi; c. termuat dalam iklan komersial di media massa atau media lainnya; dan/atau d. bukti lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. 2. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG. 3. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah prinsip yang diterapkan penyedia barang dan/atau jasa lainnya dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini. 4. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut UNDANG-UNDANG wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. 5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. 6. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia barang dan/atau jasa lainnya. 7. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. 8. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. 9. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 10. tulisan, suara, atau gambar; 11. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 12. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 13. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 14. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan ini berlaku bagi penyedia barang dan/atau jasa lainnya baik orang perseorangan maupun Korporasi yang melakukan kegiatan usaha yang meliputi: a. perusahaan properti atau agen properti; b. pedagang kendaraan bermotor; PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan PRESIDEN Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu MENETAPKAN Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5164); 2. Peraturan PRESIDEN Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA.

Peraturan Badan Nomor per-10-1-02-2-ppatk-10-2011 Tahun 2011 tentang PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PENYEDIA BARANG DAN/JASA LAIN

BAB V

Pasal 14

BAB V

Pasal 14

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB I

Pasal 1

Pasal 2