PERBAN

Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Pegawai Kontrak di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PERBAN Nomor 20 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. 2. Pegawai Kontrak adalah Pegawai PPATK yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. 3. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Kontrak atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di PPATK. 4. Perjanjian Kontrak Kerja adalah perikatan tertulis antara PPATK sebagai pemberi kerja dengan pencari kerja untuk jangka waktu tertentu. 5. Pejabat yang Berwenang adalah Kepala PPATK atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 4

Koreksi

Pegawai Kontrak diberikan Honorarium setiap bulan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada: a. jabatan; b. kualifikasi pendidikan; dan c. pengalaman kerja di bidangnya. (2) Besaran Honorarium untuk jabatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mengacu pada Peraturan Kepala PPATK yang mengatur mengenai tenaga ahli. (3) Besaran Honorarium maksimal untuk jabatan tenaga penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini. (4) Besaran Honorarium untuk jabatan tenaga penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, huruf k, dan huruf l mengacu pada standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

(1) Besaran Honorarium setiap tahun untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang. (2) Salinan Keputusan Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit disampaikan kepada: a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan pada PPATK; b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana pada PPATK; c. Inspektur pada PPATK; d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat; dan e. Bendahara Pengeluaran pada PPATK.

Pasal 7

(1) Besaran Honorarium Pegawai Kontrak per bulan pada tiap tahun anggaran dicantumkan dalam Perjanjian Kontrak Kerja. (2) Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditantangani pada awal tahun berkenaan.

Pasal 8

(1) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar mengajukan usul permintaan pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan melampirkan: a. Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Kontrak; b. Keputusan mengenai pemberian Honorarium; c. Perjanjian Kontrak Kerja; dan d. surat pernyataan melaksanakan tugas. (2) Pegawai Kontrak yang melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama bulan berkenaan, berhak mendapatkan Honorarium pada bulan berkenaan. (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas. (4) Dalam hal Pegawai Kontrak melaksanakan tugas setelah tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama bulan berkenaan, Pegawai Kontrak tidak berhak mendapatkan Honorarium pada bulan berkenaan.

Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Pegawai Kontrak di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14