PERBAN

Peraturan Badan Nomor 07 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENANGANAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT

PERBAN Nomor 07 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. 3. Analisis adalah kegiatan meneliti laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lainnya. 4. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana. 5. Hasil Analisis adalah penilaian akhir dari Analisis yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik.

BAB II

PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI OLEH MASYARAKAT

Pasal 4

Koreksi

(1) Laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan oleh masyarakat secara: a. elektronis; dan b. non elektronis. (2) Penyampaian laporan dan/atau informasi secara elektronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan melalui: a. short message service atau pesan yang disampaikan melalui media sosial; b. sistem aplikasi penyampaian laporan dan/atau informasi; c. faksimili; d. surat elektronis; atau e. telepon. (3) Penyampaian laporan dan/atau informasi secara non elektronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui: a. tatap muka; atau b. surat.

Pasal 5

Petunjuk mengenai penyampaian laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala PPATK.

Pasal 6

(1) Laporan dan/atau informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling kurang memuat: a. identitas masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi; dan b. uraian mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang, sebagai berikut: 1) pelaku yang diduga melakukan tindak pidana; 2) dugaan tindak pidana yang dilakukan; 3) waktu dugaan tindak pidana terjadi; 4) tempat dugaan tindak pidana terjadi; 5) alasan dugaan tindak pidana dilakukan; dan/atau 6) kronologis dugaan tindak pidana dilakukan. (2) Masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan dokumen dan/atau data pendukung. (3) Dokumen dan/atau data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. informasi transaksi keuangan berupa nama bank dan nomor rekening; dan/atau b. bukti pendukung transaksi keuangan.

Pasal 7

Pegawai PPATK wajib merahasiakan: a. identitas masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; b. laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan c. data atau keterangan lain yang diperoleh dari masyarakat.

Pasal 8

(1) Dalam hal laporan dan/atau informasi dari masyarakat disampaikan melalui telepon dan tatap muka, muatan atau uraian laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan secara tertulis oleh Pegawai PPATK yang menerima laporan dan/atau informasi. (2) Penuangan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada formulir penyampaian laporan dan/atau informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

BAB III

PENANGANAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT

Pasal 9

Koreksi

(1) Penanganan laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang terdiri atas: a. penerimaan dan verifikasi informasi dari masyarakat; dan b. pengelolaan dan pelaksanaan klasifikasi, distribusi, dan Analisis laporan dan/atau informasi dari masyarakat. (2) Pelaksanaan penerimaan dan verifikasi informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan hubungan kemasyarakatan. (3) Pengelolaan dan pelaksanaan klasifikasi, distribusi, dan Analisis laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan Analisis laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Pasal 10

(1) Dalam rangka penerimaan dan verifikasi laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan hubungan kemasyarakatan dapat: a. meminta penjelasan, klarifikasi, dan/atau informasi tambahan yang kurang lengkap kepada masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi; dan/atau b. meminta pertimbangan dan pendapat hukum atas laporan dan/atau informasi dari masyarakat kepada unit kerja yang mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan analisis hukum, legislasi, dan advokasi. (2) Permintaan penjelasan, klarifikasi, dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan baik secara elektronis maupun non elektronis.

Pasal 11

(1) Unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan hubungan kemasyarakatan melakukan penelaahan atas laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan tindak lanjut atas laporan dan/atau informasi yang diterima dari masyarakat. (3) Tindak lanjut atas laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. meneruskan laporan dan/atau informasi dari masyarakat ke unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan Analisis laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat; atau b. menempatkan laporan dan/atau informasi dari masyarakat ke dalam basis data PPATK.

Pasal 12

(1) Dalam hal laporan dan/atau informasi dari masyarakat diteruskan ke unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan Analisis laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan Analisis laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat: a. menindaklanjuti dan mengembangkan laporan dan/atau informasi yang diterima; dan/atau b. menempatkan laporan dan/atau informasi ke dalam basis data PPATK. (2) Tindak lanjut dan pengembangan laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses klasifikasi, distribusi, dan Analisis. (3) Kriteria laporan dan/atau informasi dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. ketersediaan informasi awal mengenai indikasi tindak pidana Pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang melibatkan transaksi keuangan; b. hubungan antara masyarakat yang melaporkan dengan pihak yang dilaporkan; c. kelengkapan informasi profil dan transaksi keuangan; dan/atau d. informasi lainnya yang terkait dan relevan. (4) Dalam hal laporan dan/atau informasi dari masyarakat tidak memenuhi kriteria laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan Analisis laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat menempatkan laporan dan/atau informasi ke dalam basis data PPATK.

Pasal 13

(1) Hasil Analisis atas laporan dan/atau informasi dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan: a. menyampaikan kepada penyidik tindak pidana Pencucian Uang; b. merekomendasikan untuk dilakukan Pemeriksaan; dan/atau c. merekomendasikan untuk dilakukan audit khusus. (2) Dalam hal tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain serta tidak adanya rekomendasi untuk melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Hasil Analisis ditempatkan ke dalam basis data PPATK.

Pasal 14

Dalam hal laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersifat penting, mendesak, dan/atau kompleks, laporan dan/atau informasi dari masyarakat tersebut dapat langsung ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan.

Pasal 15

(1) Unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan hubungan kemasyarakatan dapat memberikan umpan balik kepada masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang. (2) Umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan baik secara elektronis maupun non elektronis. (3) Masyarakat yang menerima umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan informasi dalam umpan balik.

Pasal 16

Dokumen dan data terkait laporan dan/atau informasi dari masyarakat diadministrasikan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Pengelolaan dan Pelaksanaan Klasifikasi, Distribusi, dan Analisis Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Koreksi

Pada saat Peraturan PPATK ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-16/1.03/PPATK/08/2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1197) dan Keputusan Pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Koreksi

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2019 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, ttd KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 07 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENANGANAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT FORMULIR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI Terima kasih Saudara bersedia melaporkan tentang dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang. Selanjutnya, mohon bantuan Saudara untuk melengkapi isian berikut ini: 1. Mohon penjelasan informasi dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang Saudara ketahui. 2. Mohon penjelasan mengenai detail informasi terkait pelaku/pihak yang dilaporkan yang Saudara ketahui: (apabila Saudara tidak mengetahui informasi terkait pelaku/pihak yang dilaporkan mohon diisi “Tidak Tahu” pada kolom di bawah ini). Pelaku Perorangan Data bisa lebih dari 1 Nama Nama alias Kewarganegaraan Nama negara Alamat (dalam negeri jika WNI) Nama jalan RT/RW Kelurahan Kecamatan Kota/Kabupaten Propinsi Negara Kode pos Alamat (luar negeri jika WNA) Nama jalan Negara Provinsi Kota Kode pos Nomor telepon Nomor handphone Nomor faksimile Tempat lahir Tanggal lahir Jenis Dokumen Identitas (salah satu wajib diisi) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surat Izin Mengemudi (SIM) Paspor KIMS/KITAS/KITAP Lainnya Rekening yang digunakan (bisa lebih dari 1 (satu) rekening) No. Rekening Nama bank atau Penyedia Jasa Keuangan Pekerjaan Pekerjaan Jabatan Penghasilan Tempat bekerja 3. Apabila ada, mohon penjelasan mengenai adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang Saudara ketahui: Informasi orang terdekat, contoh keluarga, rekan bisnis, dan lain-lain (data bisa lebih dari 1 (satu)). Pilihan: 1. Keluarga 2. Rekan Bisnis 3. Lain-lain .... Nama Nama alias Alamat Nomor telpon Nomor handphone Nomor faksimile Tempat lahir Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surat Izin Mengemudi (SIM) Paspor KIMS/KITAS/KITAP Lainnya Informasi tentang aset yang dimiliki pelaku/pihak yang dilaporkan 4. Apakah pelaku/pihak yang dilaporkan Saudara berupa atau melibatkan korporasi/perusahaan? Ya √ Tidak X Jika Ya, mohon penjelasan detail informasi identitas korporasi di bawah ini yang Saudara ketahui: (apabila Saudara tidak mengetahui informasi mengenai pelaku/pihak yang dilaporkan mohon diisi “Tidak Tahu” pada kolom di bawah ini). Pelaku Korporasi (data bisa lebih dari 1 (satu) korporasi) Nama korporasi Bidang usaha Alamat korporasi (dalam negeri) Nama jalan RT/RW Kelurahan Kecamatan Kota/Kabupaten Propinsi Negara Kode pos Alamat korporasi (luar negeri) Nama jalan Negara Provinsi Kota Kode pos Nomor telpon Nomor handphone Nomor faksimile Nama pengurus dan pemegang saham (bisa lebih dari 1 (satu) orang) 1. ................................ 2. ................................ 3. ................................ 4. ................................ NPWP Informasi mengenai grup perusahaan atau korporasi (termasuk profil usaha dan penghasilannya) Rekening korporasi Nama pemilik rekening Nama bank atau Penyedia Jasa Keuangan Informasi tentang aset yang dimiliki oleh korporasi 5. Mohon penjelasan mengenai transaksi keuangan terkait dengan laporan yang Saudara sampaikan. (apabila Saudara tidak mengetahui informasi terkait pelaku/pihak yang dilaporkan, mohon diisi “Tidak Tahu” pada kolom di bawah ini). a. Penyedia Jasa Keuangan yang digunakan (dapat dipilih lebih dari 1 (satu) jenis): - bank - perusahaan pembiayaan - perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi - dana pensiun lembaga keuangan - perusahaan efek - manajer investasi - kustodian - wali amanat - perposan sebagai penyedia jasa giro - pedagang valuta asing - penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu - penyelenggara e-money dan/atau e-wallet - koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam - pegadaian - perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi - penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang b. Lain-lain: ..................................................... Nomor rekening dan nama pemilik rekening Rincian transaksi keuangan termasuk periode/waktu terjadinya transaksi Informasi tentang aset lainnya yang terkait dengan Tindak Pidana 6. Mohon penjelasan mengenai informasi tentang data pendukung dan alat bukti atas laporan yang Saudara sampaikan. Data pendukung dan alat bukti dapat berupa hal berikut ini (dapat dipilih lebih dari 1 (satu) jenis): - bukti transfer, cek, bukti penyetoran, dan rekening koran bank - laporan hasil audit investigasi - dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana - kontrak, berita acara pemeriksaan, dan data pembayaran - foto dokumentasi - surat, disposisi perintah - bukti kepemilikan - identitas sumber informasi - lain-lain: ................................................... Saudara dapat pula melampirkan data pendukung pada laporan ini. 7. Mohon penjelasan mengenai informasi lainnya berkaitan dengan laporan yang Saudara sampaikan. 8. Selanjutnya, PPATK memerlukan informasi mengenai Saudara untuk mempermudah verifikasi dan permintaan penjelasan/data tambahan. PPATK akan menjaga kerahasiaan identitas pihak pemberi informasi agar tidak dapat diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Bersediakah Saudara memberikan identias asli Saudara? Ya √ Tidak X Jika Ya, mohon diisi infromasi berikut ini: Nama Nama alias Tempat dan tanggal lahir/umur Pekerjaan/jabatan Instansi Alamat kantor/domisili No. KTP Identitas lain Nomor telepon Alamat email Jika Tidak, mohon diberikan informasi alamat email/kontak yang dapat mempermudah kami berkomunikasi dengan Saudara untuk memverifikasi, meminta penjelasan serta data tambahan. Terimakasih atas informasi yang diberikan. Pengaduan akan ditindaklanjuti sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK. KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, ttd KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Peraturan Badan Nomor 07 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENANGANAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19