Koreksi Pasal 30

(1) Terhadap keputusan Kepala PPATK yang menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dan yang menolak sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b atas keberatan penetapan sanksi administratif berupa teguran tertulis, Kepala PPATK atau Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan atas kuasa Kepala PPATK menandatangani surat pembatalan penetapan pengenaan sanksi administratif atau teguran tertulis baru. (2) Terhadap keputusan Kepala PPATK yang menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dan yang menolak sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b atas keberatan penetapan sanksi administratif berupa: a. denda administratif; dan b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi, Kepala PPATK MENETAPKAN Keputusan Kepala PPATK baru dan mencabut Keputusan Kepala PPATK lama mengenai penetapan sanksi administratif. (3) Dalam hal Keputusan Kepala PPATK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdampak pada pengembalian denda administratif maka PPATK mengembalikan denda administratif dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengembalian penerimaan negara bukan pajak.