PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Usaha Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERBAN Nomor 9 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. 3. Usaha adalah suatu kegiatan menjual, membeli, menyediakan dan memproduksi barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dan mencapai tujuannya. 4. Keluarga adalah suami/istri dan anak kandung.

BAB II

BAB III

MEKANISME PEMBERITAHUAN USAHA DAN TIM PENILAI USAHA

Pasal 4

Koreksi

(1) Mekanisme pemberitahuan usaha: a. bagi anggota Polri yang akan menjalankan usaha: 1. wajib memberitahukan secara tertulis kepada Tim Penilai Usaha tentang kegiatan usaha yang akan dijalankan dengan melampirkan dokumen terkait; 2. tim penilai usaha melakukan penelitian atas kegiatan usaha yang akan dijalankan; dan 3. tim penilai memberikan rekomendasi: a) kegiatan usaha dapat dijalankan; atau b) kegiatan usaha tidak dapat dijalankan, apabila usaha yang akan dilaksanakan termasuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). b. bagi anggota Polri yang telah menjalankan usaha: 1. wajib memberitahukan secara tertulis kepada Tim Penilai Usaha tentang kegiatan usaha yang dijalankan dengan melampirkan dokumen terkait; 2. tim penilai usaha melakukan verifikasi atas usaha yang dijalankan; dan 3. tim penilai memberikan rekomendasi: a) kegiatan usaha tetap dijalankan; atau b) kegiatan usaha harus dihentikan, apabila usaha yang sedang dijalankan termasuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual dan/atau elektronik kepada: a. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri bagi Perwira Tinggi dan anggota Polri yang berdinas di Markas Besar Polri; dan b. Kepala bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah bagi anggota Polri yang berdinas di tingkat Kepolisian Daerah.

Pasal 5

(1) Tim Penilai Usaha dibentuk dengan: a. Keputusan Kapolri, untuk tingkat Markas Besar Polri; dan b. Keputusan Kapolda, untuk tingkat Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor. (2) Tim Penilai Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh: a. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; dan b. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor.

Pasal 6

Tim Penilai Usaha bertugas: a. meneliti dokumen kegiatan usaha yang dilakukan anggota Polri; b. melakukan pengecekan atas usaha yang dijalankan anggota Polri; c. melakukan pengecekan pelaksanaan tugas pokok anggota Polri yang memiliki usaha; d. melakukan penilaian atas usaha yang dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. memberikan rekomendasi terhadap usaha anggota Polri.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Usaha Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9