Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2009 tentang IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERBAN Nomor 8 Tahun 2009
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. HAM bagi penegak hukum adalah prinsip dan standar HAM yang berlaku secara universal bagi semua petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.
3. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4. Anggota adalah anggota Polri termasuk pegawai negeri pada Polri.
5. Petugas yang selanjutnya disebut Petugas Polri adalah anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas kepolisian.
6. Etika Pelayanan adalah nilai-nilai yang mendasari pemberian pelayanan dan perlindungan oleh polisi sebagai penegak hukum kepada semua warga masyarakat.
7. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UNDANG-UNDANG, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
8. Ketentuan Berperilaku (Code of Conduct) adalah pedoman berperilaku bagi petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan ketentuan tertulis maupun yang tidak tertulis yang diberlakukan oleh kesatuannya.
9. Kekuatan adalah segala daya dan kemampuan kepolisian berupa kemampuan profesional perorangan/unit dan peralatan Polri yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan yang bersifat pemaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Kekerasan adalah segala tindakan atau ancaman yang mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera fisik, psikologis, seksual atau ekonomi.
11. Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian.
12. Upaya paksa adalah tindakan kepolisian yang bersifat memaksa atau membatasi HAM yang diatur di dalam hukum acara pidana dalam rangka penyidikan perkara
13. Senjata adalah segala jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh petugas Polri untuk melaksanakan tugasnya guna
melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhkan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang/ sekelompok orang.
14. Budaya Lokal adalah adat, tradisi, kebiasaan atau tata nilai yang masih kuat dianut oleh masyarakat setempat dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketenteraman di lingkungan warga masyarakat setempat.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG.
17. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG.
18. Ketertiban Masyarakat adalah suatu keadaan atau situasi yang terdapat keteraturan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang menimbulkan rasa aman dan bebas dari kecemasan terhadap gangguan.
19. Korban Langsung adalah orang yang menjadi objek suatu kejahatan karena diserang, dirampok, diperkosa, dibunuh atau dengan tindakan lain.
20. Korban Tidak Langsung adalah anggota keluarga atau kerabat dekat korban yang menderita akibat kejahatan yang terjadi.
21. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
22. Penggeledahan Tempat/Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG.
23. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
24. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
25. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
(1) Maksud dari Peraturan ini adalah:
a. sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri; dan
b. menjelaskan prinsip-prinsip dasar HAM agar mudah dipahami oleh seluruh anggota Polri dari tingkat terendah sampai yang tertinggi dalam pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh wilayah INDONESIA.
(2) Tujuan dari Peraturan ini adalah:
a. untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM;
b. untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM;
c. untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan; dan
d. untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar HAM.
Prinsip-prinsip perlindungan HAM, meliputi:
a. perlindungan minimal;
b. melekat pada manusia;
c. saling terkait;
d. tidak dapat dipisahkan;
e. tidak dapat dibagi;
f. universal;
g. fundamental;
h. keadilan;
i. kesetaraan/persamaan hak;
j. kebebasan;
k. non-diskriminasi; dan
l. perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (affirmative action).
Konsep dasar perlindungan HAM, antara lain:
a. semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan;
b. setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam instrumen HAM internasional maupun nasional dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain;
c. pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia yang lainnya hanya dapat dibatasi berdasarkan UNDANG-UNDANG dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
d. perlindungan (to protect), pemajuan (to promote), penghormatan (to respect), dan pemenuhan (to fulfil) HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
e. setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM yang dimilikinya;
f. HAM merupakan landasan prinsip keadilan sebagai jembatan menuju perilaku beradab yang diciptakan dan diakui oleh masyarakat dunia;
g. HAM telah dikodifikasi dalam hukum internasional dan diakui oleh Pengadilan Internasional dan menjadi bagian dari UNDANG-UNDANG dan kebijakan negara di dunia;
h. HAM tidak membedakan ras, etnik, ideologi, budaya/agama/keyakinan, falsafah, status sosial, dan jenis kelamin/orientasi seksual, melainkan mengutamakan komitmen untuk saling menghormati untuk menciptakan dunia yang beradab; dan
i. HAM untuk semua orang “di seluruh dunia,” baik yang lemah maupun yang kuat, untuk memberi pembenaran terhadap kebutuhan dan aspirasi manusia dan oleh karenanya berada di atas kepentingan semua golongan.
(1) Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, meliputi:
a. hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya;
b. hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan;
c. hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
d. hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya;
e. hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani;
f. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
g. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
h. hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
i. hak dalam hukum dan pemerintahan;
j. hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara;
k. hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
l. hak atas pekerjaan, memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak;
m. hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja;
n. hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
o. hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya;
p. hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan;
q. hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya;
r. hak atas status kewarganegaraan atau memilih kewarganegaraan;
s. hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali;
t. hak memperoleh suaka politik dari negara lain;
u. hak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda;
v. hak untuk tidak disiksa;
w. hak untuk tidak diperbudak;
x. hak memilih pendidikan dan pengajaran;
y. berhak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
z. hak berkomunikasi dan memperoleh informasi;
aa.
hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
bb.
hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang yang merendahkan martabat manusia;
cc.
hak hidup sejahtera lahir dan batin;
dd.
hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
ee.
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
ff.
hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
gg.
hak atas jaminan sosial;
hh.
hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil sewenang-wenang;
ii.
hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif;
jj.
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;
(2) Bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (non-derogable rights) adalah:
a. hak untuk hidup;
b. hak untuk tidak disiksa;
c. hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
d. hak beragama;
e. hak untuk tidak diperbudak;
f. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
g. hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
dan
h. hak untuk tidak dipenjara karena tidak ada kemampuan memenuhi perjanjian.
Pasal 6
HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi:
a. hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar;
b. hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI;
c. hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
d. hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa;
e. hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan;
f. hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:
hak non- diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;
g. hak khusus masyarakat adat; dan
h. hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual.
Pasal 7
Pasal 8
(1) Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen-instrumen HAM baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan INDONESIA dan instrumen internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh INDONESIA.
(2) Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang- kurangnya:
a. menghormati martabat dan HAM setiap orang;
b. bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;
c. berperilaku sopan;
d. menghormati norma agama, etika, dan susila; dan
e. menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM.
Pasal 9
(1) Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan:
a. asas legalitas;
b. asas nesesitas; dan
c. asas proporsionalitas.
(2) Asas legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tindakan petugas/anggota Polri sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional ataupun internasional.
(3) Asas nesesitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan petugas/anggota Polri didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri untuk melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan.
(4) Asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan petugas/anggota Polri yang seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum.
(5) Setiap penerapan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dipertanggungjawabkan.
BAB III
STANDAR PERILAKU PETUGAS/ANGGOTA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM
Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) sebagaimana dimkasud dalam Pasal 7 huruf h sebagai berikut:
a. senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh UNDANG-UNDANG kepada mereka;
b. menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya;
c. tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
d. hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan;
e. tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;
f. menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;
g. tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun, maupun penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang bertentangan dengan profesi penegak hukum;
h. harus menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang ada.
Pasal 11
(1) Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:
a. penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
b. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
c. pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
d. penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
e. korupsi dan menerima suap;
f. menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
g. penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment);
h. perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain;
i. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum;
j. menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.
(2) Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) sebagaimana dimkasud dalam Pasal 7 huruf h sebagai berikut:
a. senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh UNDANG-UNDANG kepada mereka;
b. menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya;
c. tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
d. hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan;
e. tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;
f. menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;
g. tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun, maupun penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang bertentangan dengan profesi penegak hukum;
h. harus menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang ada.
Pasal 11
(1) Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:
a. penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
b. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
c. pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
d. penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
e. korupsi dan menerima suap;
f. menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
g. penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment);
h. perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain;
i. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum;
j. menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.
(2) Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku.
BAB Kedua
Standar Perilaku Petugas/Anggota Polri Dalam Tindakan Kepolisian
(1) Untuk kepentingan tugas kepolisian, setiap anggota Polri dapat melakukan tindakan penyelidikan menurut peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan tugas penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat perintah yang sah, terkecuali dalam keadaan yang mendesak sesuai yang diperintahkan oleh Pimpinan yang berwenang.
(3) Dalam melaksanakan tindakan penyelidikan setiap petugas wajib menghargai norma-norma yang berlaku, bertindak manusiawi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika kepolisian.
(4) Dalam melaksanakan investigasi setiap petugas dilarang melakukan tindakan yang berlebihan sehingga merugikan pihak lain.
Pasal 13
(1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:
a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
b. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
c. memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
d. memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
e. merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
f. melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.
(2) Setiap anggota Polri dilarang:
a. menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah;
b. menolak permintaan bantuan dari seseorang yang membutuhkan pertolongan atau mencari keadilan tanpa alasan sah.
(1) Untuk kepentingan tugas kepolisian, setiap anggota Polri dapat melakukan tindakan penyelidikan menurut peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan tugas penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat perintah yang sah, terkecuali dalam keadaan yang mendesak sesuai yang diperintahkan oleh Pimpinan yang berwenang.
(3) Dalam melaksanakan tindakan penyelidikan setiap petugas wajib menghargai norma-norma yang berlaku, bertindak manusiawi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika kepolisian.
(4) Dalam melaksanakan investigasi setiap petugas dilarang melakukan tindakan yang berlebihan sehingga merugikan pihak lain.
Pasal 13
(1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:
a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
b. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
c. memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
d. memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
e. merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
f. melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.
(2) Setiap anggota Polri dilarang:
a. menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah;
b. menolak permintaan bantuan dari seseorang yang membutuhkan pertolongan atau mencari keadilan tanpa alasan sah.
Pasal 14
(1) Dalam melakukan tindakan pemanggilan setiap petugas wajib:
a. memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya, paling sedikit dua hari sebelum waktu yang ditentukan untuk hadir, surat panggilan sudah diterima oleh yang dipanggil;
b. surat panggilan berisi identitas yang dipanggil, pokok perkara yang menjadi dasar pemanggilan; status yang dipanggil; keperluan pemanggilan; hari, tanggal dan jam waktu pemanggilan; alamat tempat pemanggilan; tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang memanggil; dan nama, status dan tanda tangan penerima surat panggilan;
c. pemanggilan hanya dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian dan sesuai dengan batas kewenangannya;
d. segera melayani orang yang telah hadir atas pemanggilan;
e. memperhatikan dan menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil; dan
f. mempertimbangkan alasan penundaan dengan bijaksana, dalam hal orang yang dipanggil tidak dapat hadir pada waktunya karena alasan yang sah.
(2) Dalam melakukan tindakan pemanggilan dilarang:
a. melakukan pemanggilan secara semena-mena/sewenang-wenang dengan cara yang melanggar peraturan yang berlaku;
b. tidak memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya;
c. membuat surat panggilan yang salah isi dan/atau formatnya, sehingga menimbulkan kerancuan bagi yang dipanggil;
d. melakukan pemanggilan dengan tujuan untuk menakut-nakuti yang dipanggil atau untuk kepentingan pribadi yang melanggar kewenangannya;
e. menelantarkan atau tidak segera melayani orang yang telah hadir atas pemanggilan;
f. melecehkan atau tidak menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil.
(1) Dalam melakukan tindakan pemanggilan setiap petugas wajib:
a. memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya, paling sedikit dua hari sebelum waktu yang ditentukan untuk hadir, surat panggilan sudah diterima oleh yang dipanggil;
b. surat panggilan berisi identitas yang dipanggil, pokok perkara yang menjadi dasar pemanggilan; status yang dipanggil; keperluan pemanggilan; hari, tanggal dan jam waktu pemanggilan; alamat tempat pemanggilan; tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang memanggil; dan nama, status dan tanda tangan penerima surat panggilan;
c. pemanggilan hanya dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian dan sesuai dengan batas kewenangannya;
d. segera melayani orang yang telah hadir atas pemanggilan;
e. memperhatikan dan menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil; dan
f. mempertimbangkan alasan penundaan dengan bijaksana, dalam hal orang yang dipanggil tidak dapat hadir pada waktunya karena alasan yang sah.
(2) Dalam melakukan tindakan pemanggilan dilarang:
a. melakukan pemanggilan secara semena-mena/sewenang-wenang dengan cara yang melanggar peraturan yang berlaku;
b. tidak memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya;
c. membuat surat panggilan yang salah isi dan/atau formatnya, sehingga menimbulkan kerancuan bagi yang dipanggil;
d. melakukan pemanggilan dengan tujuan untuk menakut-nakuti yang dipanggil atau untuk kepentingan pribadi yang melanggar kewenangannya;
e. menelantarkan atau tidak segera melayani orang yang telah hadir atas pemanggilan;
f. melecehkan atau tidak menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil.
Pasal 15
(1) Tindakan penangkapan yang pada dasarnya merampas kemerdekaan seseorang hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian dengan alasan sebagai berikut:
a. terdapat dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan kejahatan;
b. untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan; dan
c. untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.
(3) Tujuan utama melakukan penangkapan yang berkaitan dengan tindak kejahatan adalah untuk membawa tersangka ke hadapan pengadilan guna menentukan tuduhan terhadapnya.
(4) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas Polri dalam rangka untuk memberikan perlindungan pihak yang menurut peraturan perundang-undangan perlu dilindungi (UU Perlindungan Saksi/Korban).
Pasal 16
(1) Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
b. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
c. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.
(2) Tersangka yang telah tertangkap tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak bersalah).
Pasal 17
(1) Dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk:
a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
b. menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
c. memberitahukan alasan penangkapan;
d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
e. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
f. senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
g. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.
(2) Setelah melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk membuat berita acara penangkapan yang berisi:
a. nama dan identitas petugas yang melakukan penangkapan;
b. nama identitas yang ditangkap;
c. tempat, tanggal dan waktu penangkapan;
d. alasan penangkapan dan/atau pasal yang dipersangkakan;
e. tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan; dan
f. keadaan kesehatan orang yang ditangkap.
Pasal 18
(1) Dalam hal orang yang ditangkap tidak paham atau tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas, maka orang tersebut berhak mendapatkan seorang penerjemah tanpa dipungut biaya.
(2) Dalam hal yang ditangkap adalah orang asing, maka penangkapan tersebut harus segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat, atau misi diplomatik
negaranya, atau ke perwakilan organisasi internasional yang kompeten jika yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi atau dalam lindungan organisasi antar pemerintah.
Pasal 19
Dalam hal yang ditangkap adalah anak-anak, maka wajib diperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:
a. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
b. hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
c. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
d. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.
Pasal 20
Dalam hal yang ditangkap adalah seorang perempuan, maka wajib diperhatikan perlakuan khusus antara lain:
a. sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;
b. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
d. hal mendapat perlakuan khusus;
e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.
Pasal 21
Dalam melaksanakan tindakan penangkapan setiap anggota Polri wajib:
a. memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan- batasan kewenangan tersebut;
b. memiliki kemampuan teknis penangkapan yang sesuai hukum;
c. menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan; dan
d. bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan.
(1) Tindakan penangkapan yang pada dasarnya merampas kemerdekaan seseorang hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian dengan alasan sebagai berikut:
a. terdapat dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan kejahatan;
b. untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan; dan
c. untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.
(3) Tujuan utama melakukan penangkapan yang berkaitan dengan tindak kejahatan adalah untuk membawa tersangka ke hadapan pengadilan guna menentukan tuduhan terhadapnya.
(4) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas Polri dalam rangka untuk memberikan perlindungan pihak yang menurut peraturan perundang-undangan perlu dilindungi (UU Perlindungan Saksi/Korban).
Pasal 16
(1) Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
b. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
c. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.
(2) Tersangka yang telah tertangkap tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak bersalah).
Pasal 17
(1) Dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk:
a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
b. menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
c. memberitahukan alasan penangkapan;
d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
e. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
f. senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
g. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.
(2) Setelah melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk membuat berita acara penangkapan yang berisi:
a. nama dan identitas petugas yang melakukan penangkapan;
b. nama identitas yang ditangkap;
c. tempat, tanggal dan waktu penangkapan;
d. alasan penangkapan dan/atau pasal yang dipersangkakan;
e. tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan; dan
f. keadaan kesehatan orang yang ditangkap.
Pasal 18
(1) Dalam hal orang yang ditangkap tidak paham atau tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas, maka orang tersebut berhak mendapatkan seorang penerjemah tanpa dipungut biaya.
(2) Dalam hal yang ditangkap adalah orang asing, maka penangkapan tersebut harus segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat, atau misi diplomatik
negaranya, atau ke perwakilan organisasi internasional yang kompeten jika yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi atau dalam lindungan organisasi antar pemerintah.
Pasal 19
Dalam hal yang ditangkap adalah anak-anak, maka wajib diperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:
a. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
b. hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
c. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
d. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.
Pasal 20
Dalam hal yang ditangkap adalah seorang perempuan, maka wajib diperhatikan perlakuan khusus antara lain:
a. sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;
b. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
d. hal mendapat perlakuan khusus;
e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.
Pasal 21
Dalam melaksanakan tindakan penangkapan setiap anggota Polri wajib:
a. memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan- batasan kewenangan tersebut;
b. memiliki kemampuan teknis penangkapan yang sesuai hukum;
c. menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan; dan
d. bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan.
Pasal 22
(1) Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus memperhatikan standar-standar sebagai berikut:
a. setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;
b. tidak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan sewenang- wenang; dan
c. tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti yang telah ditentukan oleh hukum.
(2) Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya, harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
Pasal 23
Pasal 24
Dalam melaksanakan tindakan penahanan petugas dilarang:
a. menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang;
b. melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan, pengakuan;
c. melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atau tindakan lain yang dapat merendahkan martabat manusia; dan
d. meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan.
Pasal 25
Dalam melaksanakan tindakan penahanan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:
a. tindakan penahanan hanya dilakukan sebagai tindakan yang sangat terpaksa dan merupakan upaya yang paling akhir;
b. hak anak untuk tetap mendapatkan kesempatan pendidikan dan tumbuhkembang selama dalam penahanan;
c. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.
Pasal 26
Dalam melaksanakan tindakan penahanan terhadap perempuan, petugas wajib mempertimbangkan:
a. ditahan di ruang tahanan khusus perempuan;
b. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki;
c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
d. hak mendapatkan perlindungan dan fasilitas berkenaan dengan hak reproduksi perempuan; dan
e. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.
(1) Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus memperhatikan standar-standar sebagai berikut:
a. setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;
b. tidak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan sewenang- wenang; dan
c. tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti yang telah ditentukan oleh hukum.
(2) Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya, harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
Pasal 23
Tindakan penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar Internasional HAM dalam penahanan sebagai berikut:
a. semua orang yang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai manusia;
b. setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana harus dikenakan asas praduga tak bersalah sebelum terbukti bersalah oleh suatu keputusan peradilan;
c. tersangka/tahanan berhak mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya;
d. sebelum persidangan dilaksanakan, seorang tersangka dimungkinkan untuk tidak ditahan dengan jaminan dan alasan tertentu seperti:
1. tidak akan mengulang kejahatan lagi;
2. tidak merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
3. tidak melarikan diri.
e. tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya;
f. tahanan hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi, keluarga serta penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat dan status penahanan;
g. tahanan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;
h. tahanan berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses untuk berhubungan dengan keluarga;
i. tahanan berhak untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai dengan catatan medis yang harus disimpan;
j. tahanan harus mendapatkan hak untuk berkomunikasi dengan penasehat hukum;
k. tahanan yang tidak begitu paham dengan bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penahanannya, berhak untuk memperoleh informasi dalam bahasa yang dia pahami. Jika mungkin, disediakan penerjemah, tanpa dipungut biaya, untuk proses pengadilan selanjutnya;
l. tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan dari laki-laki, dan tersangka dari terpidana;
m. lama penahanan serta sah atau tidaknya penahanan seseorang diputuskan oleh hakim atau pejabat yang berwenang;
n. para tersangka mempunyai hak untuk berhubungan dengan dunia luar, menerima kunjungan keluarga dan berbicara secara pribadi dengan penasihat hukumnya;
o. para tersangka harus ditempatkan pada fasilitas-fasilitas yang manusiawi, yang dirancang dengan memenuhi persyaratan kesehatan yang tersedia seperti air, makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, fasilitas untuk berolah raga dan barang-barang untuk keperluan kesehatan pribadi;
p. tahanan berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurut agama/ kepercayaan atau keyakinannya;
q. setiap tahanan berhak hadir dihadapan petugas pengadilan untuk mengetahui keabsahan penahanannya;
r. hak dan status khusus perempuan serta anak-anak harus dihormati;
s. tahanan tidak dapat dipaksa untuk mengaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau orang lain;
t. harus ada pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tahanan;
u. tahanan tidak boleh dijadikan bahan percobaan medis atau ilmiah yang dapat mengakibatkan penurunan kesehatannya meskipun atas kesediaan yang bersangkutan;
v. situasi dan suasana interogasi harus dicatat secara rinci;
w. tahanan harus diperlakukan dengan layak dan dipisahkan dari narapidana;
x. wawancara antara seorang yang ditahan dan penasihat hukumnya boleh diawasi tetapi tidak boleh didengar oleh petugas penegak hukum; dan
y. apabila seseorang yang ditahan atau dipenjara meminta, dapat ditempatkan di tahanan atau penjara yang cukup dekat dengan daerah tempat tinggalnya, jika memungkinkan.
Pasal 24
Dalam melaksanakan tindakan penahanan petugas dilarang:
a. menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang;
b. melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan, pengakuan;
c. melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atau tindakan lain yang dapat merendahkan martabat manusia; dan
d. meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan.
Pasal 25
Dalam melaksanakan tindakan penahanan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:
a. tindakan penahanan hanya dilakukan sebagai tindakan yang sangat terpaksa dan merupakan upaya yang paling akhir;
b. hak anak untuk tetap mendapatkan kesempatan pendidikan dan tumbuhkembang selama dalam penahanan;
c. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.
Pasal 26
Dalam melaksanakan tindakan penahanan terhadap perempuan, petugas wajib mempertimbangkan:
a. ditahan di ruang tahanan khusus perempuan;
b. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki;
c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
d. hak mendapatkan perlindungan dan fasilitas berkenaan dengan hak reproduksi perempuan; dan
e. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.
Pasal 27
Pasal 28
Dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:
a. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
b. hak untuk didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas);
c. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan
d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.
Pasal 29
Dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap perempuan, petugas wajib mempertimbangkan:
a. diperiksa di ruang khusus perempuan;
b. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
c. hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasehat hukum ;
dan
d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.
(1) Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib:
a. memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai.
b. segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;
c. memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang akan diperiksa;
d menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
e. mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh terperiksa;
f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan;
g. memperhatikan dan menghargai hak terperiksa/saksi untuk memberikan keterangan secara bebas;
h. menghormati hak saksi/terperiksa untuk menolak memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
i. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa;
j. memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
k. membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan oleh saksi/terperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
l membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri;
m. membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa/saksi dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan; dan
n. memberikan kesempatan saksi atau tersangka untuk memberikan keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:
a. memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
b. menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
c. tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
d tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
e. mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
g. melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
h. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasanan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
i. memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
j. membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
k. melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan tanpa alasan yang sah;
l. tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
m. memanipulasi hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
n. menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
o. menghalangi-halangi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi/ tersangka yang diperiksa;
p melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
q. tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
r. melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan.
Pasal 28
Dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:
a. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
b. hak untuk didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas);
c. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan
d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.
Pasal 29
Dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap perempuan, petugas wajib mempertimbangkan:
a. diperiksa di ruang khusus perempuan;
b. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
c. hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasehat hukum ;
dan
d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.
Pasal 30
(1) Dalam melakukan tindakan pemeriksaan TKP, petugas wajib:
a. melaksanakan tindakan pemeriksaan TKP sesuai peraturan perundang- undangan;
b. melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari keterangan, mengumpulkan bukti, menjaga keutuhan TKP dan memeriksa semua objek yang relevan dengan tujuan pemeriksaan pengolahan TKP;
c. menutup TKP dan melarang orang lain yang tidak berkepentingan memasuki TKP, dengan cara yang wajar, tegas tetapi sopan;
d. mencari informasi yang penting untuk pengungkapan perkara kepada orang yang ada di TKP dengan sopan;
e. melakukan tindakan di TKP hanya untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
f. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang untuk memberikan keterangan secara bebas;
g. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan membuka kembali TKP setelah kepentingan pengolahan TKP selesai;
h. mencatat semua keterangan dan informasi yang diperoleh di TKP dan membuat berita acara pemeriksaan TKP; dan
i. membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa/saksi dan/atau orang yang menyaksikan pemeriksaan TKP.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan TKP, petugas dilarang:
a. melakukan tindakan yang dapat merusak keutuhan TKP dan merusak barang lainnya;
b. melakukan tindakan penutupan TKP secara berlebihan (dalam konteks waktu dan batas-batas TKP) dan/atau tindakan yang tidak relevan dengan kepentingan pengolahan TKP;
c. melakukan tindakan yang arogan, membatasi hak-hak seseorang atau kelompok secara berlebihan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan TKP;
d. melakukan tindakan di TKP di luar batas kewenangannya;
e. tidak memperhatikan/menghargai hak-hak orang yang berada di TKP;
dan
f. sengaja memperlama waktu pemeriksaan TKP dan/atau tidak membuka kembali TKP walaupun kepentingan pengolahan TKP telah selesai.
Pasal 31
(1) Dalam melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan, petugas wajib:
a. memberitahukan kepentingan pemeriksaan kendaraan kepada pemiliknya secara jelas dan sopan;
b. menyampaikan permintaan maaf dan meminta kesediaan pemilik/ pengemudi/penumpang
atas terganggunya kebebasan akibat dilakukannya pemeriksaan;
c. melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang simpatik; dan
d. melakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
e. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang berkaitan dengan kendaraan, pemilik, penumpang, pengemudi;
f. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan mempersilahkan kendaraan berlalu setelah pemeriksaan selesai;
g. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya pemeriksaan; dan
h. mencatat semua keterangan dan informasi termasuk barang bukti yang diperoleh ke dalam berita acara;
(2) Dalam melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas dilarang:
a. melakukan pemeriksaan tanpa memberitahukan kepentingan pemeriksaan kendaraan kepada pemilik/pengemudi;
b. bersikap arogan pada waktu melaksanakan pemeriksaan;
c. melakukan pemeriksaan dengan bertindak sewenang-wenang dengan alasan untuk mencari sasaran pemeriksaan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang diperiksa;
d. melakukan tindakan pemeriksaan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan dan atau di luar batas kewenangannya;
e. melecehkan atau tidak menghormati/menghargai hak-hak orang yang berkaitan dengan kendaraan: pemilik, penumpang dan pengemudi; dan
f. sengaja memperlama waktu pemeriksaan sehingga mengganggu atau merugikan pihak yang diperiksa dan atau merampas kebebasannya;
BAB 6
Tindakan Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
(1) Dalam melakukan tindakan pemeriksaan TKP, petugas wajib:
a. melaksanakan tindakan pemeriksaan TKP sesuai peraturan perundang- undangan;
b. melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari keterangan, mengumpulkan bukti, menjaga keutuhan TKP dan memeriksa semua objek yang relevan dengan tujuan pemeriksaan pengolahan TKP;
c. menutup TKP dan melarang orang lain yang tidak berkepentingan memasuki TKP, dengan cara yang wajar, tegas tetapi sopan;
d. mencari informasi yang penting untuk pengungkapan perkara kepada orang yang ada di TKP dengan sopan;
e. melakukan tindakan di TKP hanya untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
f. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang untuk memberikan keterangan secara bebas;
g. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan membuka kembali TKP setelah kepentingan pengolahan TKP selesai;
h. mencatat semua keterangan dan informasi yang diperoleh di TKP dan membuat berita acara pemeriksaan TKP; dan
i. membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa/saksi dan/atau orang yang menyaksikan pemeriksaan TKP.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan TKP, petugas dilarang:
a. melakukan tindakan yang dapat merusak keutuhan TKP dan merusak barang lainnya;
b. melakukan tindakan penutupan TKP secara berlebihan (dalam konteks waktu dan batas-batas TKP) dan/atau tindakan yang tidak relevan dengan kepentingan pengolahan TKP;
c. melakukan tindakan yang arogan, membatasi hak-hak seseorang atau kelompok secara berlebihan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan TKP;
d. melakukan tindakan di TKP di luar batas kewenangannya;
e. tidak memperhatikan/menghargai hak-hak orang yang berada di TKP;
dan
f. sengaja memperlama waktu pemeriksaan TKP dan/atau tidak membuka kembali TKP walaupun kepentingan pengolahan TKP telah selesai.
Pasal 31
(1) Dalam melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan, petugas wajib:
a. memberitahukan kepentingan pemeriksaan kendaraan kepada pemiliknya secara jelas dan sopan;
b. menyampaikan permintaan maaf dan meminta kesediaan pemilik/ pengemudi/penumpang
atas terganggunya kebebasan akibat dilakukannya pemeriksaan;
c. melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang simpatik; dan
d. melakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
e. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang berkaitan dengan kendaraan, pemilik, penumpang, pengemudi;
f. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan mempersilahkan kendaraan berlalu setelah pemeriksaan selesai;
g. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya pemeriksaan; dan
h. mencatat semua keterangan dan informasi termasuk barang bukti yang diperoleh ke dalam berita acara;
(2) Dalam melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas dilarang:
a. melakukan pemeriksaan tanpa memberitahukan kepentingan pemeriksaan kendaraan kepada pemilik/pengemudi;
b. bersikap arogan pada waktu melaksanakan pemeriksaan;
c. melakukan pemeriksaan dengan bertindak sewenang-wenang dengan alasan untuk mencari sasaran pemeriksaan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang diperiksa;
d. melakukan tindakan pemeriksaan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan dan atau di luar batas kewenangannya;
e. melecehkan atau tidak menghormati/menghargai hak-hak orang yang berkaitan dengan kendaraan: pemilik, penumpang dan pengemudi; dan
f. sengaja memperlama waktu pemeriksaan sehingga mengganggu atau merugikan pihak yang diperiksa dan atau merampas kebebasannya;
Pasal 32
(1) Dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, petugas wajib:
a. memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan;
b. meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan;
c. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;
d. melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;
e. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
f. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
g. melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
h. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan
i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.
(2) Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:
a. melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas;
b. melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;
c. melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
d. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya;
e. melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;
f. memperlama pelaksanakan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan
g. melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki ditempat terbuka dan melanggar etika.
(1) Dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, petugas wajib:
a. memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan;
b. meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan;
c. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;
d. melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;
e. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
f. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
g. melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
h. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan
i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.
(2) Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:
a. melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas;
b. melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;
c. melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
d. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya;
e. melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;
f. memperlama pelaksanakan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan
g. melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki ditempat terbuka dan melanggar etika.
Pasal 33
Pasal 34
(1) Dalam melakukan tindakan penyitaan barang bukti, petugas wajib:
a. melengkapi administrasi penyidikan;
b. melakukan penyitaan hanya terhadap benda yang ada hubungannya dengan penyidikan;
c. memberitahu tujuan penyitaan kepada pemilik;
d. menerapkan teknik dan taktik penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. merawat barang bukti yang disita sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
f. menyimpan barang sitaan di rumah penyimpanan benda sitaan negara;
dan
g. membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang menyerahkan barang yang disita.
(2) Dalam melakukan penyitaan barang bukti, petugas dilarang:
a. melakukan penyitaan tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
b. tidak memberitahu tujuan penyitaan;
c. melakukan penyitaan benda yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan;
d. melakukan penyitaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;
e. tidak menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang berhak;
f. tidak membuat berita acara penyitaan setelah selesai melaksanakan penyitaan;
g. menelantarkan barang bukti yang disita atau tidak melakukan perawatan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. mengambil, memiliki, menggunakan, dan menjual barang bukti secara melawan hak.
(1) Dalam melakukan tindakan penyitaan barang bukti, petugas wajib:
a. melengkapi administrasi penyidikan;
b. melakukan penyitaan hanya terhadap benda yang ada hubungannya dengan penyidikan;
c. memberitahu tujuan penyitaan kepada pemilik;
d. menerapkan teknik dan taktik penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. merawat barang bukti yang disita sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
f. menyimpan barang sitaan di rumah penyimpanan benda sitaan negara;
dan
g. membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang menyerahkan barang yang disita.
(2) Dalam melakukan penyitaan barang bukti, petugas dilarang:
a. melakukan penyitaan tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
b. tidak memberitahu tujuan penyitaan;
c. melakukan penyitaan benda yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan;
d. melakukan penyitaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;
e. tidak menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang berhak;
f. tidak membuat berita acara penyitaan setelah selesai melaksanakan penyitaan;
g. menelantarkan barang bukti yang disita atau tidak melakukan perawatan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. mengambil, memiliki, menggunakan, dan menjual barang bukti secara melawan hak.
(1) Setiap orang yang diduga melakukan kejahatan memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan putusan pengadilan dan telah memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk melakukan pembelaan.
(2) Setiap anggota Polri wajib menghargai prinsip penting dalam asas praduga tak bersalah dengan pemahaman bahwa:
a. penilaian bersalah atau tidak bersalah, hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, melalui proses pengadilan yang dilakukan secara benar dan tersangka telah mendapatkan seluruh jaminan pembelaannya; dan
b. hak praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan adalah hak mendasar, untuk menjamin adanya pengadilan yang adil.
(3) Setiap anggota Polri wajib menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses investigasi dengan memperlakukan setiap orang yang telah ditangkap atau ditahan, ataupun orang yang tidak ditahan selama masa investigasi, sebagai orang yang tidak bersalah.
Pasal 36
Pasal 37
(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam sidang pengadilan terbuka yang adil oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam
penetapan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya serta tuduhan-tuduhan kejahatan terhadapnya.
(2) Untuk menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar seseorang dapat diadili secara adil, seluruh investigasi atas kejahatan yang dituduhkan kepada seseorang harus dilakukan secara etis (tidak melakukan penyiksaan atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi) dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang mengatur investigasi tersebut.
(3) Wujud perlakuan terhadap seseorang yang diadili secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagai berikut:
a. setiap keterangan dari seseorang (tersangka atau saksi) harus ditampung oleh petugas yang menangani perkara;
b. petugas wajib menghargai hak-hak asasi saksi maupun tersangka;
c. petugas wajib memperlakukan dan memberikan pelayanan secara adil kepada saksi maupun tersangka; dan
d. petugas wajib memberikan kesempatan kepada saksi atau tersangka yang ingin memberikan keterangan tambahan, sekalipun pemeriksaan sudah selesai.
Pasal 38
(1) Setiap petugas Polri dalam melaksanakan investigasi wajib memperhatikan penghormatan martabat dan privasi seseorang terutama pada saat melakukan penggeledahan, penyadapan korespondensi atau komunikasi, serta memeriksa saksi, korban atau tersangka.
(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas serangan yang tidak berdasarkan hukum terhadap martabat dan reputasinya;
b. setiap orang berhak atas perlindungan terhadap privasi tentang rahasia keluarga/ rumah tangganya;
c. setiap orang berhak atas perlindungan terhadap privasi dalam berkomunikasi dengan keluarga dan atau penasihat hukumnya;
d. tidak boleh ada tekanan fisik ataupun mental, siksaan, perlakuan tidakmanusiawi atau merendahkan yang dikenakan kepada tersangka, saksi atau korban dalam upaya memperoleh informasi;
e. tidak seorangpun boleh dipaksa untuk mengaku atau memberi kesaksian tentang hal yang memberatkan dirinya sendiri;
f. korban dan saksi harus diperlakukan dengan empati dan penuh pertimbangan;
g. kegiatan-kegiatan investigasi harus dilakukan sesuai dengan hukum dan dengan alasan yang tepat; dan
h. kegiatan investigasi yang sewenang-wenang maupun yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan, tidak diperbolehkan.
(1) Setiap orang yang diduga melakukan kejahatan memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan putusan pengadilan dan telah memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk melakukan pembelaan.
(2) Setiap anggota Polri wajib menghargai prinsip penting dalam asas praduga tak bersalah dengan pemahaman bahwa:
a. penilaian bersalah atau tidak bersalah, hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, melalui proses pengadilan yang dilakukan secara benar dan tersangka telah mendapatkan seluruh jaminan pembelaannya; dan
b. hak praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan adalah hak mendasar, untuk menjamin adanya pengadilan yang adil.
(3) Setiap anggota Polri wajib menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses investigasi dengan memperlakukan setiap orang yang telah ditangkap atau ditahan, ataupun orang yang tidak ditahan selama masa investigasi, sebagai orang yang tidak bersalah.
Tersangka mempunyai hak-hak sebagai berikut:
a. segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
b. untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
c. dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik;
d. dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, dalam hal tersangka bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan Pasal 178 KUHAP;
e. guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG;
f. untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya;
g. dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum yang ditunjuk sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan setiap penasihat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma;
h. tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG;
i. tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
j. tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
k. tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
l. tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum;
m. tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
n. tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis;
o. surat menyurat antara tersangka dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan;
p. dalam hal surat untuk tersangka itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik hal itu diberitahukan kepada tersangka dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik";
q. tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan;
r. tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
s. tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian; dan
t. tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam sidang pengadilan terbuka yang adil oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam
penetapan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya serta tuduhan-tuduhan kejahatan terhadapnya.
(2) Untuk menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar seseorang dapat diadili secara adil, seluruh investigasi atas kejahatan yang dituduhkan kepada seseorang harus dilakukan secara etis (tidak melakukan penyiksaan atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi) dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang mengatur investigasi tersebut.
(3) Wujud perlakuan terhadap seseorang yang diadili secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagai berikut:
a. setiap keterangan dari seseorang (tersangka atau saksi) harus ditampung oleh petugas yang menangani perkara;
b. petugas wajib menghargai hak-hak asasi saksi maupun tersangka;
c. petugas wajib memperlakukan dan memberikan pelayanan secara adil kepada saksi maupun tersangka; dan
d. petugas wajib memberikan kesempatan kepada saksi atau tersangka yang ingin memberikan keterangan tambahan, sekalipun pemeriksaan sudah selesai.
(1) Setiap petugas Polri dalam melaksanakan investigasi wajib memperhatikan penghormatan martabat dan privasi seseorang terutama pada saat melakukan penggeledahan, penyadapan korespondensi atau komunikasi, serta memeriksa saksi, korban atau tersangka.
(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas serangan yang tidak berdasarkan hukum terhadap martabat dan reputasinya;
b. setiap orang berhak atas perlindungan terhadap privasi tentang rahasia keluarga/ rumah tangganya;
c. setiap orang berhak atas perlindungan terhadap privasi dalam berkomunikasi dengan keluarga dan atau penasihat hukumnya;
d. tidak boleh ada tekanan fisik ataupun mental, siksaan, perlakuan tidakmanusiawi atau merendahkan yang dikenakan kepada tersangka, saksi atau korban dalam upaya memperoleh informasi;
e. tidak seorangpun boleh dipaksa untuk mengaku atau memberi kesaksian tentang hal yang memberatkan dirinya sendiri;
f. korban dan saksi harus diperlakukan dengan empati dan penuh pertimbangan;
g. kegiatan-kegiatan investigasi harus dilakukan sesuai dengan hukum dan dengan alasan yang tepat; dan
h. kegiatan investigasi yang sewenang-wenang maupun yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan, tidak diperbolehkan.
(1) Sebagai anggota Polri yang bertugas di bidang pemeliharaan kamtibmas, wajib memahami tugas kewajibannya untuk memantau situasi-situasi kekacauan umum yang serius atau yang mengandung resiko ancaman besar terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
(2) Setiap petugas wajib :
a. memperlakukan korban, saksi, tersangka/tahanan dan setiap orang yang membutuhkan pelayanan polisi secara adil dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. memberikan perlindungan kepada pelapor/saksi/saksi ahli dan tersangka secara fisik maupun psikis dari segala bentuk ancaman dan rasa ketakutan;
c. memberikan perlindungan dan pengayoman kepada setiap masyarakat yang meminta pertolongan karena mendapat ancaman atau tekanan dari pihak lain; dan
d. melakukan tindakan yang perlu dalam rangka perlindungan terhadap setiap jiwa raga, harta benda dan lingkungan hidup masyarakat dari segala bentuk gangguan kamtibmas.
(3) Setiap Pejabat Polri harus senantiasa mengembangkan dan meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada para anggotanya, terutama mengenai taktik- taktik komunikasi, negosiasi, perlindungan, pengayoman, pengamanan, penertiban dan pelayanan masyarakat.
Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas pemeliharaan kamtibmas setiap anggota Polri dilarang:
a. berperilaku arogan, sewenang-wenang atau menyakiti hati rakyat, sehingga menimbulkan antipati atau merugikan rakyat;
b. melakukan tindakan secara diskriminatif;
c. melindungi pelaku pelanggar hukum atau salah satu pihak yang perkaranya sedang ditangani;
d. sengaja menutupi kesalahan pihak yang perkaranya sedang ditangani;
e. meminta imbalan kepada masyarakat dengan alasan sebagai jasa pengamanan atau biaya operasional untuk pelaksanaan tugas kepolisian;
f. melaksanakan razia atau operasi kepolisian secara liar atau tanpa dilengkapi surat perintah dinas atau izin dari atasan yang berwenang;
g. melakukan razia atau tindakan kepolisian dengan cara mempublikasikan kegiatan yang melanggar asas praduga tak bersalah atau melanggar hak privasi.
h. sengaja membiarkan atau menelantarkan orang yang membutuhkan pertolongan untuk keselamatan harta atau jiwanya; dan
i. melakukan tindakan kepolisian yang sangat berlebihan, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun bagi Polri.
Pasal 41
(1) Dalam menghadapi situasi darurat yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang, anggota Polri berkewajiban melakukan upaya penertiban secara bertanggung jawab sekalipun harus melalui tindakan yang dapat mengurangi atau membatasi hak-hak sipil dan hak politik.
(2) Hak-hak sipil dan hak politik yang tidak dapat dikurangi dalam menghadapi keadaan darurat adalah pemenuhan atas hak-hak berikut:
a. hak untuk hidup;
b. hak untuk tidak disiksa;
c. hak untuk tidak diperbudak;
d. hak untuk tidak dipenjarakan atas ketidakmampuannya memenuhi suatu kewajiban;
e. hak untuk tidak dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang bukan merupakan tindakan pidana pada saat dilakukannya baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional; dan
f. hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama.
(3) Hak-hak sipil dan hak politik yang dapat dikurangi dalam menghadapi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. hak untuk mengemukakan pendapat;
b. hak untuk memilih dan dipilih;
c. hak untuk berkumpul/berserikat;
d. hak untuk dicabut kewarganegaraannya;
e. hak untuk memperoleh informasi; dan
f. hak untuk berpindah tempat atau bertempat tinggal.
(4) Tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. benar-benar dibutuhkan dalam keadaan darurat;
b. sejalan dengan kewajiban lain menurut hukum yang berlaku; dan
c. tidak diskriminatif dengan alasan ras, suku/etnik, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama/kepercayaan, ataupun status sosial.
(5) Alasan perlunya penerapan keadaan darurat dan jangka waktu keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diumumkan kepada umum.
Pasal 42
(1) Setiap angota Polri dalam situasi kerusuhan massal wajib melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dengan tetap menghargai dan melindungi HAM terutama hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun.
(2) Dalam hal pemerintah melakukan upaya penertiban dalam menghadapi kerusuhan massal dengan tindakan yang dapat mengurangi hak-hak penduduknya, setiap petugas wajib mematuhi ketentuan tentang penerapan tindakan pemerintah dengan tetap melindungi HAM.
Pasal 43
(1) Dalam upaya mengatasi kerusuhan massal, setiap anggota Polri wajib menerapkan urutan tindakan mulai dari penggunaan kekuatan yang paling lunak atau pendekatan persuasif, sebelum melakukan penindakan represif atau penegakan hukum berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.
(2) Setiap anggota Polri dalam rangka mengatasi kerusuhan dilarang melakukan tindakan berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan tempat kejadian atau lingkungan tanpa alasan yang sah.
(3) Setiap anggota Polri dalam melaksanakan penindakan kerusuhan dengan alasan apapun harus tetap mengupayakan sesedikit mungkin timbulnya korban jiwa atau kerusakan yang tidak perlu.
Pasal 44
(1) Setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk penertiban kerusuhan.
(2) Setiap anggota Polri dilarang keras melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang telah menyerahkan diri atau yang ditangkap.
Pasal 45
Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/ tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
b. tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
c. tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
d. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
e. penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
f. penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
g. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
h. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.
Pasal 46
(1) Semua petugas harus dilatih tentang keterampilan menggunakan berbagai kekuatan, peralatan atau senjata yang dapat digunakan dalam penerapan tindakan keras.
(2) Semua petugas harus dilatih tentang penggunaan teknik-teknik dan cara- cara yang tidak menggunakan kekerasan.
Pasal 47
(1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
(2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.
Pasal 48
Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut:
a. petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.
b. sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya;
dan
3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.
Pasal 49
(1) Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:
a. mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
b. memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;
c. memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan
d. membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
(2) Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), maka:
a. petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan;
b. pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan; dan
c. tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perndang-undangan.
(1) Sebagai anggota Polri yang bertugas di bidang pemeliharaan kamtibmas, wajib memahami tugas kewajibannya untuk memantau situasi-situasi kekacauan umum yang serius atau yang mengandung resiko ancaman besar terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
(2) Setiap petugas wajib :
a. memperlakukan korban, saksi, tersangka/tahanan dan setiap orang yang membutuhkan pelayanan polisi secara adil dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. memberikan perlindungan kepada pelapor/saksi/saksi ahli dan tersangka secara fisik maupun psikis dari segala bentuk ancaman dan rasa ketakutan;
c. memberikan perlindungan dan pengayoman kepada setiap masyarakat yang meminta pertolongan karena mendapat ancaman atau tekanan dari pihak lain; dan
d. melakukan tindakan yang perlu dalam rangka perlindungan terhadap setiap jiwa raga, harta benda dan lingkungan hidup masyarakat dari segala bentuk gangguan kamtibmas.
(3) Setiap Pejabat Polri harus senantiasa mengembangkan dan meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada para anggotanya, terutama mengenai taktik- taktik komunikasi, negosiasi, perlindungan, pengayoman, pengamanan, penertiban dan pelayanan masyarakat.
Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas pemeliharaan kamtibmas setiap anggota Polri dilarang:
a. berperilaku arogan, sewenang-wenang atau menyakiti hati rakyat, sehingga menimbulkan antipati atau merugikan rakyat;
b. melakukan tindakan secara diskriminatif;
c. melindungi pelaku pelanggar hukum atau salah satu pihak yang perkaranya sedang ditangani;
d. sengaja menutupi kesalahan pihak yang perkaranya sedang ditangani;
e. meminta imbalan kepada masyarakat dengan alasan sebagai jasa pengamanan atau biaya operasional untuk pelaksanaan tugas kepolisian;
f. melaksanakan razia atau operasi kepolisian secara liar atau tanpa dilengkapi surat perintah dinas atau izin dari atasan yang berwenang;
g. melakukan razia atau tindakan kepolisian dengan cara mempublikasikan kegiatan yang melanggar asas praduga tak bersalah atau melanggar hak privasi.
h. sengaja membiarkan atau menelantarkan orang yang membutuhkan pertolongan untuk keselamatan harta atau jiwanya; dan
i. melakukan tindakan kepolisian yang sangat berlebihan, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun bagi Polri.
(1) Dalam menghadapi situasi darurat yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang, anggota Polri berkewajiban melakukan upaya penertiban secara bertanggung jawab sekalipun harus melalui tindakan yang dapat mengurangi atau membatasi hak-hak sipil dan hak politik.
(2) Hak-hak sipil dan hak politik yang tidak dapat dikurangi dalam menghadapi keadaan darurat adalah pemenuhan atas hak-hak berikut:
a. hak untuk hidup;
b. hak untuk tidak disiksa;
c. hak untuk tidak diperbudak;
d. hak untuk tidak dipenjarakan atas ketidakmampuannya memenuhi suatu kewajiban;
e. hak untuk tidak dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang bukan merupakan tindakan pidana pada saat dilakukannya baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional; dan
f. hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama.
(3) Hak-hak sipil dan hak politik yang dapat dikurangi dalam menghadapi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. hak untuk mengemukakan pendapat;
b. hak untuk memilih dan dipilih;
c. hak untuk berkumpul/berserikat;
d. hak untuk dicabut kewarganegaraannya;
e. hak untuk memperoleh informasi; dan
f. hak untuk berpindah tempat atau bertempat tinggal.
(4) Tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. benar-benar dibutuhkan dalam keadaan darurat;
b. sejalan dengan kewajiban lain menurut hukum yang berlaku; dan
c. tidak diskriminatif dengan alasan ras, suku/etnik, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama/kepercayaan, ataupun status sosial.
(5) Alasan perlunya penerapan keadaan darurat dan jangka waktu keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diumumkan kepada umum.
(1) Setiap angota Polri dalam situasi kerusuhan massal wajib melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dengan tetap menghargai dan melindungi HAM terutama hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun.
(2) Dalam hal pemerintah melakukan upaya penertiban dalam menghadapi kerusuhan massal dengan tindakan yang dapat mengurangi hak-hak penduduknya, setiap petugas wajib mematuhi ketentuan tentang penerapan tindakan pemerintah dengan tetap melindungi HAM.
Pasal 43
(1) Dalam upaya mengatasi kerusuhan massal, setiap anggota Polri wajib menerapkan urutan tindakan mulai dari penggunaan kekuatan yang paling lunak atau pendekatan persuasif, sebelum melakukan penindakan represif atau penegakan hukum berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.
(2) Setiap anggota Polri dalam rangka mengatasi kerusuhan dilarang melakukan tindakan berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan tempat kejadian atau lingkungan tanpa alasan yang sah.
(3) Setiap anggota Polri dalam melaksanakan penindakan kerusuhan dengan alasan apapun harus tetap mengupayakan sesedikit mungkin timbulnya korban jiwa atau kerusakan yang tidak perlu.
Pasal 44
(1) Setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk penertiban kerusuhan.
(2) Setiap anggota Polri dilarang keras melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang telah menyerahkan diri atau yang ditangkap.
BAB Keempat
Penggunaan Kekuatan/Tindakan Keras dan Senjata Api
Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/ tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
b. tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
c. tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
d. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
e. penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
f. penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
g. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
h. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.
Pasal 46
(1) Semua petugas harus dilatih tentang keterampilan menggunakan berbagai kekuatan, peralatan atau senjata yang dapat digunakan dalam penerapan tindakan keras.
(2) Semua petugas harus dilatih tentang penggunaan teknik-teknik dan cara- cara yang tidak menggunakan kekerasan.
Pasal 47
(1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
(2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.
Pasal 48
Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut:
a. petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.
b. sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya;
dan
3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.
Pasal 49
(1) Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:
a. mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
b. memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;
c. memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan
d. membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
(2) Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), maka:
a. petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan;
b. pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan; dan
c. tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perndang-undangan.
(1) Dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat setiap angota Polri wajib:
a. memberikan pelayanan yang adil, tanpa membedakan ras, suku, agama/ kepercayaan, golongan, status sosial, ekonomi, dan jenis kelamin;
b. memberikan pelayanan dengan memperhatikan harapan dan kebutuhan masyarakat;
c. memberikan pelayanan dengan memperhatikan prinsip kesamaan di depan hukum; dan
d. memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
(2) Setiap pejabat Polri wajib menyelenggarakan pengawasan terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh anggotanya agar dapat menjamin penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 51
(1) Setiap korban atau saksi dalam perkara yang sedang ditangani dalam proses peradilan berhak untuk:
a. mendapatkan kesamaan dan memperoleh keadilan (equal and effective access to justice);
b. pemulihan kembali atas penderitaan yang dialami akibat kejahatan ataupun kesalahan penanganan (miscarriage of justice);
c. mendapatkan ganti kerugian;
d. mengakses atau memperoleh informasi berkaitan dengan kejahatan dan rehabilitasi (access to relevant information concerning violations and reparation);
e. mendapat perlakuan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya;
f. memperoleh informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka;
g. dijamin privasi mereka, serta melindungi mereka dari intimidasi dan balas dendam; dan
h. menerima bantuan materi, medis, psikologis, dan sosial yang cukup dari pemerintah ataupun sukarelawan.
(2) Untuk meningkatkan pelayanan hak korban atau saksi, Polri melaksanakan upaya kerja sama, koordinasi dan sinergitas dengan instansi /lembaga terkait.
Pasal 52
Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada korban wajib menjaga martabat dan menghormati korban, dengan melakukan tindakan sebagai berikut:
a. bersikap empati dalam menangani korban dengan memperhatikan kondisi korban yang sedang mengalami trauma emosional, terutama korban penganiayaan, pemerkosaan, perlakuan tidak senonoh, penyerangan, dan perampokan;
b. menunjukkan ketulusan dan kesungguhan untuk memberi pelayanan kepada korban;
c. memberikan bantuan dan menunjukkan empati kepada korban kejahatan;
d. tidak melakukan tindakan negatif yang dapat memperburuk situasi;
e. tidak menunjukkan kesan sinis atau menuduh korban sebagai penyebab terjadinya kejahatan;
f. tidak melakukan pemeriksaan orang yang sedang mengalami guncangan jiwa (shock);
g. memberikan kesempatan kepada korban untuk berkonsultasi dengan dokter; dan
h. mencarikan bantuan pekerja sosial atau relawan pendamping serta bantuan hukum, jika diperlukan.
Pasal 53
Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada korban dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan korban, antara lain:
a. meminta biaya sebagai imbalan pelayanan;
b. meminta biaya operasional untuk penanganan perkara;
c. memaksa korban untuk mencari bukti atau menghadirkan saksi/ tersangka;
dan
d. menelantarkan atau tidak menghiraukan kepentingan korban;
e. mengintimidasi, mengancam atau menakut-nakuti korban;
f. melakukan intervensi/mempengaruhi korban untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum;
g. merampas milik korban; dan
h. melakukan tindakan kekerasan.
Pasal 54
Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan terhadap saksi wajib menjaga martabat dan menghormati korban, dengan melakukan tindakan sebagai berikut:
a. bersikap empati dan menunjukkan ketulusan dan kesungguhan untuk memberi pelayanan;
b. tidak mencela atau menuduh saksi sebagai penyebab atau terlibat dalam kejahatan;
c. tidak melakukan pemeriksaan kepada saksi yang sedang tidak dalam keadaan sehat atau dalam keadaan guncangan jiwa (shock);
d. memberikan kesempatan kepada saksi sesuai dengan hak-haknya; dan
e. memberitahukan perkembangan penanganan perkara.
Pasal 55
Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada saksi dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan saksi, antara lain:
a. meminta biaya sebagai imbalan pelayanan;
b. meminta biaya operasional untuk penanganan perkara;
c. memaksa saksi untuk mencari bukti atau menghadirkan tersangka;
d. menelantarkan atau menunda waktu pemeriksaan yang dijadwalkan;
e. tidak menghiraukan kepentingan saksi;
f. mengintimidasi, menakuti atau mengancam saksi;
g. melakukan intervensi/mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan;
h. membatasi hak dan atau kebebasan saksi;
i. merampas milik saksi; dan
j. melakukan tindakan kekerasan.
Pasal 56
(1) Setiap angota Polri harus bebas dari perlakuan sewenang-wenang dari atasannya.
(2) Setiap angota Polri yang menolak perintah pimpinan yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum berhak mendapat perlindungan hukum (immunity).
(3) Setiap angota Polri berhak meminta perlindungan hukum kepada pimpinannya atas pelaksanaan tugas yang telah diperintahkan oleh pejabat Polri kepada anggotanya.
Pasal 57
(1) Setiap pejabat Polri wajib memperhatikan keadaan kesehatan anggotanya.
(2) Setiap pejabat Polri wajib mempertimbangkan kemampuan anggotanya yang akan diberikan perintah penugasan.
(3) Setiap Pejabat Polri dilarang mengeksploitasi anggotanya atau memerintahkan anggota Polri untuk melakukan tindakan untuk kepentingan pribadinya yang di luar batas kewenangannya.
(4) Setiap pejabat Polri wajib memberikan perlindungan HAM bagi anggotanya, terutama di dalam melaksanakan tugas kepolisian.
(5) Setiap pejabat Polri wajib mengusahakan kecukupan peralatan tugas anggotanya, sehingga dapat menghindarkan atau mengurangi terjadinya tindakan yang melanggar HAM yang dilakukan oleh anggotanya.
(6) Setiap pejabat Polri bertanggung jawab atas resiko pelaksanaan tugas yang diperintahkan olehnya.
(7) Tanggung jawab atas resiko pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup pertanggung jawaban pidana maupun administrasi.
(1) Dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat setiap angota Polri wajib:
a. memberikan pelayanan yang adil, tanpa membedakan ras, suku, agama/ kepercayaan, golongan, status sosial, ekonomi, dan jenis kelamin;
b. memberikan pelayanan dengan memperhatikan harapan dan kebutuhan masyarakat;
c. memberikan pelayanan dengan memperhatikan prinsip kesamaan di depan hukum; dan
d. memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
(2) Setiap pejabat Polri wajib menyelenggarakan pengawasan terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh anggotanya agar dapat menjamin penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(1) Setiap korban atau saksi dalam perkara yang sedang ditangani dalam proses peradilan berhak untuk:
a. mendapatkan kesamaan dan memperoleh keadilan (equal and effective access to justice);
b. pemulihan kembali atas penderitaan yang dialami akibat kejahatan ataupun kesalahan penanganan (miscarriage of justice);
c. mendapatkan ganti kerugian;
d. mengakses atau memperoleh informasi berkaitan dengan kejahatan dan rehabilitasi (access to relevant information concerning violations and reparation);
e. mendapat perlakuan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya;
f. memperoleh informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka;
g. dijamin privasi mereka, serta melindungi mereka dari intimidasi dan balas dendam; dan
h. menerima bantuan materi, medis, psikologis, dan sosial yang cukup dari pemerintah ataupun sukarelawan.
(2) Untuk meningkatkan pelayanan hak korban atau saksi, Polri melaksanakan upaya kerja sama, koordinasi dan sinergitas dengan instansi /lembaga terkait.
Pasal 52
Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada korban wajib menjaga martabat dan menghormati korban, dengan melakukan tindakan sebagai berikut:
a. bersikap empati dalam menangani korban dengan memperhatikan kondisi korban yang sedang mengalami trauma emosional, terutama korban penganiayaan, pemerkosaan, perlakuan tidak senonoh, penyerangan, dan perampokan;
b. menunjukkan ketulusan dan kesungguhan untuk memberi pelayanan kepada korban;
c. memberikan bantuan dan menunjukkan empati kepada korban kejahatan;
d. tidak melakukan tindakan negatif yang dapat memperburuk situasi;
e. tidak menunjukkan kesan sinis atau menuduh korban sebagai penyebab terjadinya kejahatan;
f. tidak melakukan pemeriksaan orang yang sedang mengalami guncangan jiwa (shock);
g. memberikan kesempatan kepada korban untuk berkonsultasi dengan dokter; dan
h. mencarikan bantuan pekerja sosial atau relawan pendamping serta bantuan hukum, jika diperlukan.
Pasal 53
Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada korban dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan korban, antara lain:
a. meminta biaya sebagai imbalan pelayanan;
b. meminta biaya operasional untuk penanganan perkara;
c. memaksa korban untuk mencari bukti atau menghadirkan saksi/ tersangka;
dan
d. menelantarkan atau tidak menghiraukan kepentingan korban;
e. mengintimidasi, mengancam atau menakut-nakuti korban;
f. melakukan intervensi/mempengaruhi korban untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum;
g. merampas milik korban; dan
h. melakukan tindakan kekerasan.
Pasal 54
Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan terhadap saksi wajib menjaga martabat dan menghormati korban, dengan melakukan tindakan sebagai berikut:
a. bersikap empati dan menunjukkan ketulusan dan kesungguhan untuk memberi pelayanan;
b. tidak mencela atau menuduh saksi sebagai penyebab atau terlibat dalam kejahatan;
c. tidak melakukan pemeriksaan kepada saksi yang sedang tidak dalam keadaan sehat atau dalam keadaan guncangan jiwa (shock);
d. memberikan kesempatan kepada saksi sesuai dengan hak-haknya; dan
e. memberitahukan perkembangan penanganan perkara.
Pasal 55
Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada saksi dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan saksi, antara lain:
a. meminta biaya sebagai imbalan pelayanan;
b. meminta biaya operasional untuk penanganan perkara;
c. memaksa saksi untuk mencari bukti atau menghadirkan tersangka;
d. menelantarkan atau menunda waktu pemeriksaan yang dijadwalkan;
e. tidak menghiraukan kepentingan saksi;
f. mengintimidasi, menakuti atau mengancam saksi;
g. melakukan intervensi/mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan;
h. membatasi hak dan atau kebebasan saksi;
i. merampas milik saksi; dan
j. melakukan tindakan kekerasan.
(1) Setiap angota Polri harus bebas dari perlakuan sewenang-wenang dari atasannya.
(2) Setiap angota Polri yang menolak perintah pimpinan yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum berhak mendapat perlindungan hukum (immunity).
(3) Setiap angota Polri berhak meminta perlindungan hukum kepada pimpinannya atas pelaksanaan tugas yang telah diperintahkan oleh pejabat Polri kepada anggotanya.
Pasal 57
(1) Setiap pejabat Polri wajib memperhatikan keadaan kesehatan anggotanya.
(2) Setiap pejabat Polri wajib mempertimbangkan kemampuan anggotanya yang akan diberikan perintah penugasan.
(3) Setiap Pejabat Polri dilarang mengeksploitasi anggotanya atau memerintahkan anggota Polri untuk melakukan tindakan untuk kepentingan pribadinya yang di luar batas kewenangannya.
(4) Setiap pejabat Polri wajib memberikan perlindungan HAM bagi anggotanya, terutama di dalam melaksanakan tugas kepolisian.
(5) Setiap pejabat Polri wajib mengusahakan kecukupan peralatan tugas anggotanya, sehingga dapat menghindarkan atau mengurangi terjadinya tindakan yang melanggar HAM yang dilakukan oleh anggotanya.
(6) Setiap pejabat Polri bertanggung jawab atas resiko pelaksanaan tugas yang diperintahkan olehnya.
(7) Tanggung jawab atas resiko pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup pertanggung jawaban pidana maupun administrasi.
(1) Setiap anggota Polri wajib memahami aturan tentang HAM.
(2) Setiap anggota Polri wajib menerapkan aturan tentang HAM dalam melaksanakan tugasnya.
(3) Setiap angota Polri wajib meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam menerapkan aturan tentang HAM di dalam pelaksanaan tugasnya.
(1) Setiap pejabat Polri wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemahaman HAM di lingkungan tugasnya.
(2) Setiap pejabat Polri yang berwenang wajib mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kesadaran dan pemahaman HAM di lingkungan tugasnya.
(3) Setiap pejabat Polri wajib melakukan evaluasi perkembangan pemahaman dan kemampuan penerapan HAM di lingkungan tugasnya.
Pasal 60
(1) Setiap pejabat Polri wajib:
a. melakukan pengawasan penerapan HAM, terutama di lingkungan anggotanya;
b. memberikan penilaian bagi anggota Polri dalam menerapan prinsip HAM dengan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi;
c. memberikan tindakan koreksi terjadap tindakan anggotanya yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan HAM; dan
d. menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijatuhkan melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana.
Pasal 61
(1) Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penerapan HAM di lingkungan tugas Polri, diselengarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.
(2) Dalam hal terjadi tindak pidana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri, penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(1) Setiap anggota Polri wajib memahami aturan tentang HAM.
(2) Setiap anggota Polri wajib menerapkan aturan tentang HAM dalam melaksanakan tugasnya.
(3) Setiap angota Polri wajib meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam menerapkan aturan tentang HAM di dalam pelaksanaan tugasnya.
(1) Setiap pejabat Polri wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemahaman HAM di lingkungan tugasnya.
(2) Setiap pejabat Polri yang berwenang wajib mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kesadaran dan pemahaman HAM di lingkungan tugasnya.
(3) Setiap pejabat Polri wajib melakukan evaluasi perkembangan pemahaman dan kemampuan penerapan HAM di lingkungan tugasnya.
(1) Setiap pejabat Polri wajib:
a. melakukan pengawasan penerapan HAM, terutama di lingkungan anggotanya;
b. memberikan penilaian bagi anggota Polri dalam menerapan prinsip HAM dengan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi;
c. memberikan tindakan koreksi terjadap tindakan anggotanya yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan HAM; dan
d. menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijatuhkan melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana.
Pasal 61
(1) Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penerapan HAM di lingkungan tugas Polri, diselengarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.
(2) Dalam hal terjadi tindak pidana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri, penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Peraturan Kapolri ini mencakup pokok-pokok penyelenggaraan HAM secara umum dan perlu dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci untuk masing-masing fungsi di lingkungan pelaksanaan tugas Polri.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai prinsip dan standar HAM dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
Pasal 64
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG HENDARSO DANURI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara yang mengatur secara langsung dan tidak langsung tentang hubungan anggota Polri dengan HAM, antara lain:
a. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (ICCPR);
b. Kovenan Internasional tentang Hak Sosial Ekonomi, Sosial dan Budaya;
c. Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965;
d. Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 1981;
e. Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT) Tahun 1984;
f. Konvensi Hak-hak Anak (CRC) Tahun 1990;
g. Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa Tahun
2006. h. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Etika Berperilaku Bagi Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement);
i. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
j. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran Dalam Melindungi Tahanan;
k. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non- Penahanan (“Tokyo Rule”);
l. Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 Untuk Pelaksanaan Peradilan Anak;
m. Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan Tahun 1985;
n. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Tahun 1993;
o. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993;
p. Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia Tahun 1998;
q. Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir (1989/65, Mei Tahun 1989).
r. Pedoman Universal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (United Nation Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law) Tahun 2005; dan
s. Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement) Tahun 1980.
Tindakan penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar Internasional HAM dalam penahanan sebagai berikut:
a. semua orang yang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai manusia;
b. setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana harus dikenakan asas praduga tak bersalah sebelum terbukti bersalah oleh suatu keputusan peradilan;
c. tersangka/tahanan berhak mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya;
d. sebelum persidangan dilaksanakan, seorang tersangka dimungkinkan untuk tidak ditahan dengan jaminan dan alasan tertentu seperti:
1. tidak akan mengulang kejahatan lagi;
2. tidak merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
3. tidak melarikan diri.
e. tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya;
f. tahanan hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi, keluarga serta penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat dan status penahanan;
g. tahanan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;
h. tahanan berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses untuk berhubungan dengan keluarga;
i. tahanan berhak untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai dengan catatan medis yang harus disimpan;
j. tahanan harus mendapatkan hak untuk berkomunikasi dengan penasehat hukum;
k. tahanan yang tidak begitu paham dengan bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penahanannya, berhak untuk memperoleh informasi dalam bahasa yang dia pahami. Jika mungkin, disediakan penerjemah, tanpa dipungut biaya, untuk proses pengadilan selanjutnya;
l. tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan dari laki-laki, dan tersangka dari terpidana;
m. lama penahanan serta sah atau tidaknya penahanan seseorang diputuskan oleh hakim atau pejabat yang berwenang;
n. para tersangka mempunyai hak untuk berhubungan dengan dunia luar, menerima kunjungan keluarga dan berbicara secara pribadi dengan penasihat hukumnya;
o. para tersangka harus ditempatkan pada fasilitas-fasilitas yang manusiawi, yang dirancang dengan memenuhi persyaratan kesehatan yang tersedia seperti air, makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, fasilitas untuk berolah raga dan barang-barang untuk keperluan kesehatan pribadi;
p. tahanan berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurut agama/ kepercayaan atau keyakinannya;
q. setiap tahanan berhak hadir dihadapan petugas pengadilan untuk mengetahui keabsahan penahanannya;
r. hak dan status khusus perempuan serta anak-anak harus dihormati;
s. tahanan tidak dapat dipaksa untuk mengaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau orang lain;
t. harus ada pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tahanan;
u. tahanan tidak boleh dijadikan bahan percobaan medis atau ilmiah yang dapat mengakibatkan penurunan kesehatannya meskipun atas kesediaan yang bersangkutan;
v. situasi dan suasana interogasi harus dicatat secara rinci;
w. tahanan harus diperlakukan dengan layak dan dipisahkan dari narapidana;
x. wawancara antara seorang yang ditahan dan penasihat hukumnya boleh diawasi tetapi tidak boleh didengar oleh petugas penegak hukum; dan
y. apabila seseorang yang ditahan atau dipenjara meminta, dapat ditempatkan di tahanan atau penjara yang cukup dekat dengan daerah tempat tinggalnya, jika memungkinkan.
(1) Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib:
a. memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai.
b. segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;
c. memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang akan diperiksa;
d menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
e. mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh terperiksa;
f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan;
g. memperhatikan dan menghargai hak terperiksa/saksi untuk memberikan keterangan secara bebas;
h. menghormati hak saksi/terperiksa untuk menolak memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
i. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa;
j. memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
k. membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan oleh saksi/terperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
l membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri;
m. membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa/saksi dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan; dan
n. memberikan kesempatan saksi atau tersangka untuk memberikan keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:
a. memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
b. menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
c. tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
d tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
e. mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
g. melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
h. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasanan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
i. memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
j. membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
k. melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan tanpa alasan yang sah;
l. tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
m. memanipulasi hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
n. menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
o. menghalangi-halangi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi/ tersangka yang diperiksa;
p melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
q. tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
r. melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan.
(1) Dalam melakukan tindakan penggeledahan tempat/rumah, petugas wajib:
a. melengkapi administrasi penyidikan;
b. memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
c. memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
d. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni;
f. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;
g. menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain;
h. dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan; dan
j. membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi.
(2) Dalam melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang:
a. tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
b. tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
c. tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan, tanpa alasan yang sah;
d. melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusakkan barang atau merugikan pihak yang digeledah;
e. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya;
f. melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak yang digeledah;
g. melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
h. melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;
i. bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah;
j. melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dan
k. tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan.
(1) Dalam melakukan tindakan penggeledahan tempat/rumah, petugas wajib:
a. melengkapi administrasi penyidikan;
b. memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
c. memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
d. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni;
f. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;
g. menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain;
h. dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan; dan
j. membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi.
(2) Dalam melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang:
a. tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
b. tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
c. tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan, tanpa alasan yang sah;
d. melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusakkan barang atau merugikan pihak yang digeledah;
e. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya;
f. melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak yang digeledah;
g. melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
h. melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;
i. bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah;
j. melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dan
k. tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan.
Tersangka mempunyai hak-hak sebagai berikut:
a. segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
b. untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
c. dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik;
d. dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, dalam hal tersangka bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan Pasal 178 KUHAP;
e. guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG;
f. untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya;
g. dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum yang ditunjuk sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan setiap penasihat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma;
h. tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG;
i. tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
j. tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
k. tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
l. tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum;
m. tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
n. tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis;
o. surat menyurat antara tersangka dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan;
p. dalam hal surat untuk tersangka itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik hal itu diberitahukan kepada tersangka dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik";
q. tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan;
r. tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
s. tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian; dan
t. tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.