Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
3. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangan.
4. Pelelangan Secara Elektronik (E-Tendering) adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja lembaga Polri yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
6. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Lembaga Polri.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau sumber anggaran lain yang dipersamakan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Panitia Pengadaan adalah para personel yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
11. Pejabat Pengadaan adalah personel yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
12. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh KPA bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
13. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit lembaga Polri yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit kerja yang sudah ada.
www.djpp.kemenkumham.go.id
14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
15. Administrator adalah personel yang diangkat oleh KPA yang bertugas mengelola kesisteman (sistem dan jaringan) LPSE, serta dapat melaksanakan entry data kepanitiaan, rencana paket, PPK dan panitia pengadaan (di LPSE atau di unit kerja masing-masing).
16. Verifikator adalah personel yang diangkat oleh KPA yang bertugas melakukan verifikasi, dan validasi data penyedia barang/jasa yang mendaftar di LPSE, memberikan password penyedia barang/jasa, serta mengeksekusi black-list penyedia barang/jasa berdasarkan surat penetapan PPK.
17. Layanan Pengguna (Helpdesk) adalah personel yang diangkat oleh KPA yang bertugas memberikan penjelasan atas berbagai hal menyangkut operasionalisasi LPSE.
18. Pelatih (Trainer) adalah personel yang diangkat oleh KPA yang bertugas memberikan pelatihan tata cara penggunaan aplikasi LPSE kepada PPK, panitia dan penyedia barang/jasa.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Message Diggest 5 yang selanjutnya disingkat MD5 adalah suatu metodologi untuk memberi jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan “sidik jari” (finger print) atau dengan istilah “Hash Key” dari dokumen-dokumen tersebut.
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
22. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
www.djpp.kemenkumham.go.id
23. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
Prinsip-prinsip pengadaan secara elektronik dalam peraturan ini meliputi:
a. efisien, yaitu pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan menggunakan dana dan daya seminimal mungkin untuk mencapai kualitas dan sasaran yang telah dalam waktu dan penggunaan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang maksimum;
b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar- besarnya;
c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa serta oleh masyarakat pada umumnya;
d. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
e. kerahasiaan, yaitu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, wajib menjaga kerahasiaan kode akses guna mencegah terjadinya penyalahgunaan;
f. terbuka, yaitu pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan;
g. bersaing, yaitu pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui persaingan secara sehat diantara para peserta untuk memperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi;
h. adil, yaitu memberikan perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif terhadap semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun;
i. interoperabilitas, yaitu bahwa sistem aplikasi yang dibangun dapat diinstall pada semua Operating System Komputer; dan
j. jaminan keamanan data, yaitu bahwa lalu lintas data yang ada pada sistem aplikasi dijamin keamanannya dan jika sampai terjadi manipulasi data (perubahan/kerusakan) akan dapat diidentifikasi/mampu telusur (traceable).
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Struktur LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari:
a. pengarah, yang mempunyai tugas:
1. membina dan mengarahkan program kerja;
2. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
3. memantau dan mengevaluasi kegiatan;
b. kepala LPSE, yang mempunyai tugas:
1. memimpin operasional harian LPSE;
2. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE; dan
3. menyusun laporan kegiatan LPSE;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE;
d. administrator, yang mempunyai tugas:
1. menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem informasi (hardware);
2. memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;
3. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
4. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat mengenai kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
5. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat;
e. verifikator, yang mempunyai tugas:
1. menangani pendaftaran pengguna LPSE;
2. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna LPSE;
3. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
4. mengelola arsip dan dokumen pengguna LPSE;
5. melakukan konfirmasi kepada pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
6. menyampaikan informasi kepada pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
f. layanan pengguna (helpdesk), yang mempunyai tugas:
1. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
2. membantu proses pendaftaran pengguna LPSE;
3. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
4. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE;
g. pelatih (trainer), yang mempunyai tugas:
1. memberikan pelatihan bagi pengguna LPSE; dan
2. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang/jasa.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Personel LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
b. memahami jenis pekerjaan yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab pengelola LPSE; dan
c. memahami prosedur sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
(3) Personel yang menduduki jabatan dalam struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPA.
(1) Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara nyata oleh LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum penyedia www.djpp.kemenkumham.go.id
barang/jasa diberi kode akses untuk menggunakan sistem pengadaan secara elektronik;
b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
d. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
f. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
h. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
i. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:
SKP = KP – P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
1. untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
2. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
p. menandatangani Pakta Integritas.
(2) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.