PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2010 tentang TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT TINGKAT II PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 7 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disebut PNS Polri adalah PNS yang ditempatkan di lingkungan Polri. 3. Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat II yang selanjutnya disingkat UDKP Tk. II adalah ujian yang diwajibkan bagi PNS yang akan naik pangkat Penata tingkat I golongan/ruang III/d ke pangkat Pembina golongan/ruang IV/a. 4. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 5. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara. 6. Nilai Persentasi yang selanjutnya disebut NPR adalah hasil yang diperoleh peserta UDKP Tk. II dari jumlah jawaban yang benar dikali 100 (seratus) dibagi dengan jumlah soal. 7. Nilai Patokan yang selanjutnya disebut NP adalah angka yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk masing-masing mata pelajaran. 8. Nilai Tertimbang yang selanjutnya disebut NT adalah NPR dikalikan dengan Nilai Patokan (NP) dibagi 100 (seratus) dengan rumus : 9. Prestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang sangat menonjol yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga PNS yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya. 10. Berijazah Sarjana Strata selanjutnya disebut berijazah S1/S1 Profesi/S2 adalah lulusan S1/S1 Profesi/S2 pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang sudah terakreditasi oleh instansi yang berwenang. 11. Berijazah Diploma yang selanjutnya disebut berijazah D-III/D-IV adalah lulusan D-III/D-IV pada Perguruan Tingggi Negeri maupun Swasta yang sudah terakreditasi oleh instansi yang berwenang. NT= NPR X NP 100 12. Panitia Pusat yang selanjutnya disingkat Panpus adalah Panitia UDKP Tk. II bagi PNS Polri pada Tingkat Pusat. 13. Panitia Daerah yang selanjutnya disingkat Panda adalah Panitia UDKP Tk. II bagi PNS Polri pada Tingkat Daerah/Kepolisian Daerah. 14. Tim Penguji Kesehatan adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA untuk menguji kesehatan seseorang PNS Polri. 15. Penemuan baru adalah hasil kegiatan dan/atau proses yang meliputi pengungkapan, perekaan, pembaruan, penyesuaian, pengalihan dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memiliki derajat orisinalitas yang tinggi.

BAB III

KEPANITIAAN, PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SERTA PENILAIAN

Pasal 8

Koreksi

Kepanitiaan UDKP Tk. II terdiri: a. Panpus, yang diketuai oleh Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM Kapolri); b. Panda, yang diketuai oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda); dan c. sub Panpus, yang diketuai oleh Kepala Biro Pembinaan Karier (Karo Binkar) Polri.

Pasal 9

Koreksi

(1) Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kapolri. (2) Panda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kapolda. (3) Sub Panpus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan dengan Keputusan De SDM Kapolri.

Pasal 10

(1) Untuk penentuan kelulusan UDKP Tk. II dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian dengan tahapan sebagai berikut : a. pemeriksaan administrasi awal; b. ujian tertulis; c. ujian keterampilan mengoperasionalkan komputer minimal tiga program yaitu Microsoft Word, Exel dan Power Point; d. pembobotan ujian tertulis/akademik 80 %, kompetensi 20 %; e. pemeriksaan administrasi akhir; dan f. penentuan kelulusan. (2) Ujian dinas tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. Pancasila; b. UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun1945; c. kebijakan Pemerintah; d. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; e. Korps Pegawai Negeri Republik INDONESIA (Korpri); f. teori kepemimpinan ; g. fungsi manajemen ; h. organisasi Polri; i. administrasi umum Polri; j. Bahasa INDONESIA; k. sejarah INDONESIA; l. perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan; m. perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama assosiation of South East Asia Nation (ASEAN ); n. karya tulis sesuai bidang tugas masing-masing peserta minimal sebanyak 8 (delapan) - 10 (sepuluh) lembar halaman depan kertas folio bergaris; dan o. paparan karya tulis.

Pasal 11

(1) Tata cara pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diselenggarakan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. (2) Kelulusan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panda dan Ketua Sub Panpus. (3) Materi ujian dinas dapat berubah, bila ada ketentuan baru sesuai kebijakan dari pengemban fungsi terkait.

Pasal 12

Sistim penilaian UDKP Tk. II sebagai berikut: a. unsur materi UDKP Tk. II ditetapkan NP dan batas waktu mengerjakan soal ujian dinas; b. materi UDKP Tk. II diberikan NPR dan NT; dan c. materi UDKP Tk. II diberikan nilai prosentasi paling tinggi 100 (seratus) dan paling rendah 10 (sepuluh).

Pasal 13

Nilai batas lulus bagi peserta ujian adalah 70 (tujuh puluh) untuk jumlah NT dari semua mata ujian dengan ketentuan bahwa : a. NPR mata pelajaran Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar 1945 paling sedikit 70 (tujuh puluh); dan b. NPR mata pelajaran ujian dinas lainnya paling sedikit 40 (empat puluh).

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2010 tentang TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT TINGKAT II PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20