Koreksi Pasal 25

(1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan politik dilakukan oleh pengemban fungsi intelijen yang ditunjuk dengan surat perintah dari pejabat Polri yang berwenang. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengemban fungsi intelijen yang ditunjuk dapat melibatkan fungsi kepolisian dan/atau instansi terkait.