Koreksi Pasal 13

(1) Surat pemberitahuan penampilan gambar atau lukisan yang bermuatan politik yang disebarkan kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, diajukan oleh orang perseorangan, partai politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dengan tembusan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya. (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. hari; b. tanggal; c. waktu; d. tempat; e. tema atau tujuan kegiatan; f. pejabat dan pembicara yang diundang; g. jumlah peserta yang diundang; dan h. penanggung jawab kegiatan; (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampirkan: a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk organisasi/badan hukum; b. susunan pengurus organisasi/badan hukum; c. susunan panitia; d. susunan acara; e. tema kegiatan; f. surat persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan; g. rekomendasi/pertimbangan tertulis dari instansi yang mempunyai kewenangan dengan substansi kegiatan; h. fotokopi identitas penanggung jawab kegiatan; i. paspor dan visa bagi orang asing yang ikut serta dalam kegiatan penampilan gambar atau lukisan; dan j. undangan jika kegiatan mengundang pejabat negara.