Koreksi Pasal 2

(1) Kegiatan politik dilaksanakan dalam bentuk: a. Kampanye Pemilihan Umum; b. pawai yang bermuatan politik; c. penyebaran pamflet yang bermuatan politik; d. penampilan gambar atau lukisan yang bermuatan politik yang disebarkan kepada umum; dan e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Selain kegiatan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan politik termasuk juga kegiatan kampanye pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota.